Walhi Sebut Lahan Prabowo Kemungkinan Didapat di Era Order Baru !

0
265
Copyright©antara

Walhi : Lahan Ribuan Hektar Prabowo Diduga Diperoleh Saat Era Order Baru !

Indowarta.com – LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang mengatakan adapun calon presiden dengan nomor urut 02 Prabowo Subianto yang tak seharusnya mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) lahan seluas ribuan hektare di masa kini. Hal tersebut kemungkinan diperoleh di era Orde Baru melalui koneksi politik yang dinilai kuat.

Ikuti Juga : Fakta di Balik Ledakan ketika Debat Pilres Kedua Jokowi Vs Prabowo Berlangsung !

Terlebih hal tersebut yang diungkapkan soal sindiran capres Joko Widodo kepada Prabowo soal kepemilikan lahan dengan jumlah ribuan hektar tersebut dalam debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019). Sementara Kepala Departemen Kajian Pembelaan dan Hukum Lingkungan Zanzi Suhadi yang menyatakan

WAJIB BACA :  PKS Belum Sepaham dengan Prabowo, Jika Berkaca pada Pilkada DKI 2017 !
Copyright©reuters

atas kepemilikian tanah yakni seluas lebih dari 100 ribu hektar tersebut yang dinilai tidak mungkin menggunakan HGU.

“Nah, seharusnya tidak boleh ada orang yang memiliki lahan itu dalam jumlah besar seperti yang dimiliki Pak Prabowo. Hanya saja sayangnya konsesi-konsesi dalam jumlah besar seperti itu bisanya kalau enggak HPH [Hak Pengusahaan Hutan], HTI [Hutan Tanaman Industri] dan perkebunan itu, tapi tidak ada yang dalam satu konsesi mencapai 100 ribu [hektare],” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/2).

Menurutnya, diperkirakan, tanah dengan luas tersebut diperoleh Prabowo yang diketahui sebagai mantan dari menantu Presiden kedu RI, Soeharto, sejak era Orde Baru. Dimana pada waktu itu, penerbitan izin guna lahan seluas itu yang hanya diperuntukkan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan HTI (Hutan Tanaman Industri).

WAJIB BACA :  Donasi Untuk Prabowo Tertinggi Rp 15 Juta

Ikuti Juga : Jokowi Usung Keberanian dan Prabowo Tegaskan Keadilan, Closing Debat Pilpres Kedua !

Ia turut menyebut, sebetulnya tak hanya jenderal-jenderal, tetapi orang yang punya relasi politik juga sering mengusahakan guna memperoleh izin-izin itu.

“Kemungkinan kebanyakan di masanya Orde Baru itu, memang orang-orang yang dekat dengan Soeharto memang dapat konsesi HPH dan HTI. Prabowo kemungkinan [mendapatkannya] di masa Orde Baru,” tutur dia.

“Bukan cuma jenderal-jenderal, tapi orang yang punya relasi politik memang punya interest, dan di situ sebetulnya tidak boleh,” kata Zenzi menambahkan.

Sekedar diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Perusahaan Perkebunan mengatur soal batas paling luas pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) yakni kepada satu perusahaan atau kelompok (grup) perusahaan perkebunan.

Ikuti Juga : Ini Penilaian Jusuf Kalla kepada Jokowi dan Prabowo Subianto di Debat Kedua Capres 2019…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here