Pemerintah Didesak Blak-blakan Buka Semua Dokumen HGU Lahan !

0
1052
Copyright©cnnindonesia

2 Tahun Putusan MA, Kementerian Agraria Didesak Buka Data Informasi HGU Sawit !

Indowarta.com – Diketahui Pemerintah yang telah didesak untuk membuka semua dokumen mengenai Hak Guna Usaha (HGU) lahan yang telah diberikan kepada kalangan pengusaha, yang kali ini kian menguat. Dimana pemerintah dalam hal ini yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN)

Baca Juga : Terkait Ribuan Hektar Lahan Prabowo, Jusuf Kalla: Saya yang Kasih Itu !

yang diminya untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung yang telah terbut sejak dua tahun yang lalu. Adapun melalui petisi online yang diketahu telah dirilis oleh Forest Watch Indonesia yang dikampanyekan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dimana petisi ini telah ditanda tangani lebih dari 55 ribu orang.

WAJIB BACA :  Sudah Benarkah Langkah Pemerintah Indonesia Membubarkan HTI?
Copyright©antara

Adapun petisi online tersebut yang disampaikan kepada pemerintahan Jokowi dan Kementerian ART/BPN, untuk diteruskan kepada Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.

“Harus dibuka semua dokumen HGU khususnya nama pemegang, lokasi, luasan, jenis komoditas dan peta area HGU, karena hal tersebut bukanlah bagian yang dikecualikan oleh UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (20/2).

Perlu diketahui, mengenai putusan MA pada 6 Maret 2017 yakni dengan nomor register 121K/TUN/2017 yang telah menetapkan bahwa pemerintah wajib membuka dokumen-dokumen perizinan hak guna usaha perkebunan sawit, disini soal penggunaan lahan di Kalimantan. Tetapi, KPA tambah dia,

WAJIB BACA :  Ketika Pemerintah Dituding Bangkitkan PKI!

yang masing menilai jika alasan Kementerian ATR yang tak membuka dokumen itu lantaran dikhawatirkan terjadinya konflik dengan masyarakat sekitar. Terlebih, ucap dia, alasan tesrebut yang dinilai sangat tidak beralasan.

Baca Juga : Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Kepemilikan Lahan Prabowo !

“Alasan mereka (ATR/BPN) takut masyarakat kembali mendudukkan lahan tersebut yang kemudian memicu konflik,” ujarnya.

Iwan yang menyatakan, disamping ingin membuka dokumen HGU yang telah diberikan kepada pengusaha, publik juga wajib mentuntut kejelasan soal proses penerbitan HGU. Menurutnya, ini lebih penting guna melihat bagaimana mekanisme penerbitan itu dapat berjalan.

“Bahwa untuk memastikan apakah proses tersebut telah sesuai dengan pedoman PP 40 tahun 1996 mengenai HGU, Hak Guna Atas Tanah dan Hak Guna Atas Bangunan,” kata dia.

Baca Juga : Walhi Sebut Lahan Prabowo Kemungkinan Didapat di Era Order Baru !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here