Update Terbaru, Ini Kriteria Rumah yang Bebas Pajak

0
585
Menkeu
Copyright©Sinar Harapan

Sri Mulyani Tanda Tangani PMK Baru

IndowartaSetelah dilakukan pengkajian ulang, pihak pemerintah belum lama ini telah memutuskan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah sederhana dan sangat sederhana.

Diketahui baru saja Menteri Keuangan bernama Sri Mulyani Indrawati telah melakukan penandatanganan terhadap PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 81/PMK.010/2019 mengenai batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta perumahan lain yang mana penyerahannya telah dibebaskan dari pengenaan PPN.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari Setkab, diketahui kalau ada beberapa kriteria rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang bisa mendapatkan pembebasan PPN. Ketentuan pertamanya yakni luas bangunan tidak lebih dari 36 m2.

WAJIB BACA :  Berita Terkini: Begini Jadinya Jika Sri Mulyani Bungkam Diterpa Kritikan Pedas !

Kemudian untuk ketentuan berikutnya yakni harga jualnya tidak melebihi batasan harga jual, untuk harga tersebut didasarkan pada kombinasi zona dengan tahun yang berkesesuaian telah tercantum pada lampiran dari bagian PMK tersebut.

Dan kriteria berikutnya yakni rumah pertama yang dimiliki oleh seorang pribadi termasuk dalam kelompok berpenghasilan rendah, dipakai untuk tempat tinggal sendiri, serta tidak dipindah tangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak dimiliki.

Sri Mulyani Bebaskan beberapa bangunan dari PPN
Copyright©CNBCIndonesia

Kemudian ketentuan berikutnya yakni luas tanah tidak sampai 60 m2. Dan kriteria terakhir yakni untuk mendapatkannya menggunakan uang tunai atau dibiayai fasilitas kredit bersubsidi atau tidak subsidi, atau mungkin melalui pembiayaan yang didasarkan pada prinsip syariah.

Lalu bangunan yang bebas PPN yakni pondok boro dimana ini merupakan bangunan bertingkat atau tidak, yang dibangun serta dibiayai oleh perorangan maupun koperasi buruh ataupun koperasi karyawan. Dan untuk pondok tersebut juga harus digunakan oleh para buruh tetap atau pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati serta tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak pertama didapatkan.

WAJIB BACA :  Berita Terkini: Santunan Kecelakaan Naik 2 Kali Lipat, Iurannya Tetap Kok!

Selanjutnya asrama mahasiswa dan pelajar juga dibebaskan dari PPN, entah itu bangunan sederhana, bertingkat atau tidak, dibangun serta dibiayai oleh univesitas maupun sekolah atau perorangan dan pemerintah daerah yang ditujukan khusus untuk pemondokan pelajar atau mahasiswa yang tidak dipindahtangankan selama 4 tahun sejak diperoleh.

Rumah bebas PPN lainnya yakni rumah pekerja yang dibangun oleh perusahaan dan diperuntukkan bagi karyawannya sendiri serta tidak bersifat komersil. Kemudian untuk bangunan yang ditujukan untuk korban bencana alam dan dibiayai oleh pemerintah, swasta, dan/atau lembaga swadaya masyarakat juga terbebas dari pengenaan pajak.

baca juga: Ini Dia Tanda Melemahnya Ekonomi Indonesia Menurut Sri Mulyani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here