Prabowo Sebut Pemerintahan Jokowi Merupakan Rezim Neo-Orba, Maksudnya?

0
758
Prabowo Gugat Jokowi ke MK
Copyright©Detak

Inikah Senjata Tajam Prabowo Kalahkan Jokowi di MK?

Indowarta – Saat ini kubu Prabowo-Sandiaga telah berusaha untuk membuktikan berbagai macam kecurangan dan tindakan ilegal lainnya yang telah dilakukan oleh pesaingnya yakni Jokowi-Ma’aruf ketika dalam Pilpres 2019 kemarin ke pihak Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemarin ada kabar yang menyatakan kalau gugatan kubu Prabowo ini bakal mencengangkan. Dan belum lama ini ada informasi terbaru mengungkap kalau rezim Jokowi merupakan rezim Neo-Orba. Apa sih yang dimaksud itu?

Seagaimana yang dilansir dari laman detikcom, dalam berkas gugatannya ini dikatakan kalau pemerintah Jokowi merupakan rezim Orde Baru. Dalam berkas gugatannya dikatakan kalau Jokowi beserta jajarannya tengah melakukan praktik ini.

“Berkaitan dengan pemerintahan yang otoriter dan Orde Baru itu, melihat cara memerintah Presiden Joko Widodo, maka sudah muncul pandangan bahwa pemerintahannya adalah Neo-Orde Baru, dengan korupsi yang masih masif dan pemerintahan yang represif kepada masyarakat sipil sebagai ciri kepadanya,” seperti itulah gugatan yang dilayangkan oleh Prabowo.

WAJIB BACA :  Bikin Heboh, Penemuan Surat Surat yang Tercoblos di Malaysia, Ini Kronologinya !

Prabowo bersama tim BPN, telah berpendapat kalau potensi kecurangan dalam pemilu yang dilakukan oleh sang Presiden Petahana akan lebih kuat, kalau karakteristik pemerintahan yang dibangunnya merupakan pemerintahan yang cenderung otoriter. Ada beberapa parameter pemilu kecurangan yang diduga telah dilakukan oleh pesaingnya itu.

Jokowi Neo-Orba
Copyright©detiknews

Beberapa parameter yang disebutkan dalam gugatan ini diantaranya yakni:

  1. Penyalahgunaan APBN/program kerja pemerintah.
  2. Ketidaknetralan aparat negara, polisi dan intelijen.
  3. Penyalahgunaan birokrasi/BUMN.
  4. Pembatasan kebebasan media/pers.
  5. Diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.

Dan berdasarkan pengamatan ahli hukum tata Negara bernama Dr Bayu Dwi Anggono, ini merupakan gugatan pilpres terburuk sepanjang sejarah. “Mencermati isi Permohonan Paslon 02 ke MK terkait Perselihan hasil Pemilu Pilpres 2019 maka dapat dikatakan ini permohonan terburuk dalam sejarah perselisihan hasil Pemilu Pilpres yang pernah dimajukan ke MK,” ungkapnya.

WAJIB BACA :  Puluhan Polwan yang Akan Amankan Pernikahan Kahiyang Ayu!

Kemudian untuk istilah Neo Orba sendiri dikatakan telah mengutipnya dari guru besar hukum dan Indonesianis dari Melbourne University Law School bernama Prof. Tim Lindsey. Kubu Prabowo telah mengambil kutipan yang berbunyi:

He cannot affoord to have too many of these his enemies, and that means three is not much Jokowi can do about Indonesia’s a poorly-regulated political system, which favours the wealthy and drives candidates to illegally recoup the high costs of getting elected once they are in office.

This system has entrenched corruption among the political elite and is a key reason for their predatory approach to public procurement.

Namun Bayu berpendapat kalau pendapat akademisi ini tidak memiliki nilai pembuktian apapun dikarenakan itu hanyalah opini pribadi saja. Selain itu, pendapat tersebut juga berkaitan dengan sistem politik Indonesia secara keseluruhan, dimana korupsi tidak hanya terjadi di lembaga eksekutif di bawah Presiden saja, melainkan juga lembaga legislaitf yang melibatkan seluruh parpol, termasuk kader parpol yang mengusung paslon 02 juga.

baca juga: Tim Prabowo Yakin Alat Buktinya ke MK Bikin Tercengang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here