ALDP Papua Sebut Peristiwa Penyiksaan dan Pembunuhan Masih Terjadi

The Papua Journal-Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP Papua) menyatakan peristiwa penyiksaan (torture) dan pembunuhan diluar hukum (extra judicial killing), stigma dan intimidasi yang sangat memilukan terhadap masyarakat biasa.

Hal tersebut yang dikatakan ALDP Papua dalam siaran pers yang diterima The Papua Journal bertepatan dengan tanggal 10 Desember 2023, peringati Hari HAM Sedunia.

Dijelaskan, peristiwa-peristiwa tersebut terjadi di banyak peristiwa antara lain: Peristiwa penyiksaan dan pembunuhan pada peristiwa Sinakma 23 Februari 2023; Kematian 2 ibu di Dekai tanggal 11 Oktober 2023; Penyerangan terhadap para penambang ilegal di Seradala Yahukimo tanggal 16 Oktober 2023 atau pekerja bangunan Puskesmas di Kepala Air Kab Puncak tanggal 19 Oktober 2023.

Baca Juga: AlDP Papua: Sepanjang Tahun 2023 Ada 56 Aksi Kekerasaan dan Konflik Bersenjata

"Mereka menjadi target untuk melampiaskan dendam, kemarahan dan kekecewaan. Mereka mengalami penderitaan luar biasa sebelum akhirnya meninggal dunia. Juga menyimpan trauma bagi yang selamat termasuk keluarga mereka," papar dalam keterangan tertulis.

Menurut ALDP Papua,rangkaian tragedi kemanusiaan ini mengoyak-ngoyak akal sehat dan hati nurani kita.

"Meskipun pemerintah telah berulang kali menyampaikan strategi pendekatan keamanan dengan menggunakan bahasa atau istilah yang berbeda-beda namun pada prakteknya masyarakat masih menjadi sasaran intimidasi dan represi secara berulang," kata ALDP Papua.

Dalam 3 tahun ini, jelas ALDP Papua, yakni sejak November 2021 hingga November 2023 telah terjadi 3 kali pergantian panglima TNI namun, kata ALDP Papua, upaya negara untuk menghentikan kekerasan dan konflik bersenjata belum berhasil dilakukan.

Baca Juga: Catatan Hari HAM Sedunia, Direktur SKPKC Fransiskan Sebut Dua Kondisi Mengerikan di Papua

Di bagian yang lain, TPNPB telah pula memberikan stigma terhadap sejumlah warga sipil yang benar-benar bekerja di wilayah terpencil dengan situasi yang sulit.

"Stigma sebagai mata-mata TNI POLRI atau di sisi lain dianggap bagian/simpatisan TPNPB oleh TNI/POLRI, senantiasa melekat pada masyarakat sipil yang berada di wilayah konflik," katanya.

Sepanjang stigma tersebut tidak dapat dibuktikan oleh TNI/POLRI atau TPNPB, maka ALDP Papua menilai kedua pihak telah mengabaikan tanggungjawab kemanusiaannya untuk melindungi masyarakat sipil pada saat konflik terjadi.(*)