Demo Banjir Hari Keempat, Walikota Balam Masih Enggan Bertemu Warga

PEMBARUAN.ID – Puluhan warga menggelar aksi menuntut penyelesaian banjir di Bandar Lampung, Senin 28, April 2025. Total sudah empat hari massa aksi mendatangi kantor Walikota untuk menyampaikan tuntutan. Akan tetapi Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana masih enggan berdialog dengan masyarakat.

“Banyak narasi bilang walikota mau berdialog, tapi kenyataannya empat hari kami aksi di Kantor Walikota, dia tidak mau menemui massa aksi,” kata Wahyu, Koordinator Aksi, Senin, 28 April 2025.

Menurut Wahyu, hal ini menggambarkan bahwa pemerintah kota Bandar Lampung anti terhadap kritik warga. Sebagai pejabat publik mestinya dia mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

Sebelumnnya, utusan Eva Dwiana menawarkan untuk berdialog di lantai atas yang menjadi ruang kerjanya . Namun massa aksi tegas menyatakan penolakan. Peserta aksi menuntut agar Walikota untuk turun ke halaman dan menemui massa aksi. Hal itu agar dialog dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat Lampung.

“Kami juga bersolidaritas terhadap korban banjir, kami menolak diskusi di ruangan ber-AC. Kami ingin diskusi digelar secara terbuka, dan disaksikan oleh seluruh warga,” kata Wahyu.

Wahyu juga menyampaikan, bahwa aksi ini akan terus berlanjut dan berlipat ganda, sampai walikota benar-benar hadir dan memberi solusi kongkret. Karena selama ini, banjir di Bandar Lampung justru semakin parah. Jika pada 2019, sekitar 2000 an rumah terdampak banjir. Pada 2025 lebih dari 14 ribu rumah terendam. Bahkan banjir merenggut depapan nyawa.

*Berikut tuntutan aksi penyelesaian banjir di Bandar Lampung:*

1. Menuntut Walikota membuat Grand Design/Peta Jalan penanganan banjir di Bandar Lampung secara holistik.

Dalam pembuatan rencana tersebut, harus melibatkan para akademisi/pakar/ahli di lintas bidang seperti Pakar tata kota, data dasar dan analisis spasial (geomatika), pakar banjir (hidrologi dan geologi), ahli sosiologi, hukum dan ekologi, serta ahli infrastruktur (teknik sipil).

Kemudian, adanya partisipasi bermakna dari masyarakat yang menjadi korban di berbagai titik kecamatan maupun masyarakat secara umum.

2. Pemenuhan hak yang berkeadilan bagi seluruh korban banjir. Tidak sekedar kebutuhan primer, melainkan seluruh hak ekonomi-sosial lainnya.

3. Reformasi tata ruang yang berbasis pada kepentingn rakyat dan berikan sanksi kepada seluruh pelaku perusak lingkungan.

4. Membenahi tata kelola sampah dari hulu ke hilir.

5. Hentikan segala bentuk represifitas, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap berbagai aspirasi dan gerakan rakyat. (sandika)

Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini