Deretan Peristiwa Setelah Universitas Udayana Bekerja Sama dengan TNI AD

TEMPO.CO, Jakarta - Perjanjian kerja sama antara Universitas Udayana dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana resmi disepakati pada Rabu, 5 Maret 2025. Dokumen perjanjian tersebut ditandatangani langsung oleh Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana dan Panglima Kodam IX/Udayana Mayjen Muhammad Zamroni.

Bukannya langsung disosialisasikan, kesepakatan tersebut baru diumumkan secara resmi tiga pekan setelahnya atau pada Rabu, 26 Maret 2025. Lewat perjanjian yang minim transparansi tersebut menjadi peluang bagi masuknya militerisme ke kampus.

Kodam IX/Udayana Intervensi Agenda Diskusi Mahasiswa

Sehari sebelum program kerja sama antara Universitas Udayana dan Kodam IX/Udayana resmi diumumkan ke publik, intervensi militer dalam ranah pendidikan sipil terjadi. Diskusi akademis yang digelar oleh mahasiswa Universitas Udayana direcoki oleh militer aktif.

Adalah Kolonel Infanteri Ronald Sumendap dari Kodam IX/Udayana yang tiba-tiba merangsek masuk ke podium dan menasbihkan diri sebagai pemateri dalam agenda diskusi pembahasan revisi UU TNI di pelataran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Universitas Udayana pada Selasa, 25 Maret 2025. Meski diskusi bersifat terbuka untuk publik, Ronald tetap bukan bagian dari daftar pemateri.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (BEM FISIP) Universitas Udayana I Gede Eka Nugraha Baskara Putra mengaku kebingungan dengan kedatangan Ronald lengkap beserta pakaian militernya. Namun, ia tidak berani untuk menegur apalagi mengusir prajurit tersebut dari podium karena merasa ragu dan takut.

Eka yakin kedatangan personal militer tersebut merupakan bentuk intimidasi yang coba dilakukan terhadap kegiatan mahasiswa. Dia juga menduga kehadiran prajurit TNI tersebut juga merupakan implikasi atas perjanjian kerja sama yang diteken kampusnya dengan Kodam IX/Udayana.

Gelombang Penolakan oleh Mahasiswa

Mahasiswa Universitas Udayana sadar betul perjanjian kerja sama tersebut akan berdampak buruk bagi kehidupan akademis mereka. Terlebih, praktik intervensi oleh militer langsung dirasakan oleh mereka kurang dari sebulan kesepakatan tersebut dibuat.

Ketua BEM Universitas Udayana I Wayan Arma Surya Darmaputra dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap perjanjian tersebut. Menurut Arma, masuknya unsur militer dapat merusak independensi dari institusi pendidikan tinggi, terutama dalam hal ini Universitas Udayana.

“Penolakan ini muncul sebagai respons kekhawatiran kami terhadap masuknya unsur militerisasi dalam institusi pendidikan, yang seharusnya tetap netral dan bebas dari kepentingan sektoral tertentu,” kata Arma dalam pernyataan tertulisnya, Senin, 31 Maret 2025.

Arma bersama dengan seluruh elemen mahasiswa Universitas Udayana lainnya langsung merapatkan barisan, mereka dengan cepat menyusun agenda aksi penolakan terhadap kesepakatan tersebut. Detail terkait aksi tersebut dibahas dalam konsolidasi akbar pada Selasa, 1 April 2025 lalu. Hasilnya, mahasiswa sepakat menggelar aksi protes dengan metode sidang akbar.

“Agenda sidang akbar mahasiwa tanggal 8 April 2025,” tulis Arma dalam keterangan resminya seperti dikutip oleh Tempo pada Kamis, 3 April 2025.

Konsolidasi Mahasiswa Diwarnai Intimidasi

Intimidasi kembali dirasakan oleh mahasiswa ketika mereka melangsungkan agenda konsolidasi jelang aksi di minggu depan. Menurut penuturan seorang mahasiswa yang ikut serta dalam agenda itu, ada sebuah mobil polisi yang terparkir di depan gerbang Universitas Udayana dengan beberapa personal polisi yang berjaga di dekatnya.

“Ketika masuk gerbang kampus itu ada satu mobil polisi. Sementara, kurang lebih di gerbang itu ada empat polisi berseragam yang kayak lagi ngobrol,” kata mahasiswa Universitas Udayana, Matthew Owen ketika dikonfirmasi oleh Tempo pada Kamis, 3 April 2025.

Selain itu, ada juga kedatangan orang tidak dikenal (OTK) yang mendokumentasi jalannya konsolidasi mahasiswa kala itu. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Arma, namun ia memastikan konsolidasi tetap berjalan lancar. “Sudah (dilaporkan ke otoritas kampus),” ucap Arma.

Sementara itu Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana mengaku tidak tahu-menahu terkait kedatangan polisi dan seorang diduga intel ke wilayah kampus itu. Dia sendiri memastikan, otoritas kampus tidak ada meminta permohonan penjagaan ke pihak kepolisian.

“Pihak kami tidak tahu-menahu dan tidak ada memohon pengamanan,” kata Sudarsana ketika dikonfirmasi oleh Tempo lewat aplikasi perpesanan, Kamis, 3 April 2025.

M Rizky Yusrial ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.