EDITORIAL: Satu Hari Dua Peristiwa Besar, Kuda Troya Bergerak Masuk Istana

Oleh: JERRY PALOHOON

Dua peristiwa besar terjadi di Kamis, 20 Februari 2025. Pertama, pelantikan 961 kepala dan wakil kepala daerah dari 481 daerah di Indonesia.

Peristiwa kedua, penahanan Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hajatan nasional pelantikan kepala daerah yang seharusnya jadi perhatian besar justru kalah trending dengan instruksi penundaan ikut retreat kepala-kepala daerah PDI-Perjuangan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri imbas penahanan Hasto.

Expose berita pelantikan kepala daerah secara besar-besaran akhirnya tidak terjadi karena tertutupi isu penahanan dan instruksi penundaan keikutsertaan retreat.

Pertanyaannya, kenapa penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK dilakukan bersamaan hari dengan pelantikan kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto?

Kenapa tidak dilakukan di hari lain, dengan asumsi Hasto pasti ditahan? Kejadian begini pasti menimbulkan kontraksi politik.

Jika sengaja, siapa dalang?

Dalam politik, tak ada peristiwa kebetulan secara bersamaan, meskipun dalih penegakkan hukum.

Penundaan ikut retreat justru menimbulkan isu negatif pada hubungan pribadi dan politik Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI-Perjuangan.

Dengan kata lain, Prabowo dan Megawati adalah pihak paling dirugikan dalam isu tersebut.

Instruksi penundaan ikut retreat merupakan reaksi wajar yang manusiawi. Ibarat, seseorang mendapatkan undangan dari ‘orang penting’, namun di saat yang sama salah satu anggota keluarga mengalami kecelakaan, tentu keputusan menunda hadir adalah sikap yang wajar.

Banyak orang membawa isu tersebut pada ‘perselisihan’ Prabowo dan Megawati. Padahal, sikap politik Megawati sebagai ketua umum partai sudah jelas, yakni mendukung kebijakan Presiden Prabowo secara kritis meskipun PDI-Perjuangan berada di luar pemerintahan.

Terkesan ada pihak yang ingin mementahkan upaya harmoni politik Prabowo Subianto sebagai Presiden juga Ketua Umum Partai Gerindra dengan semua partai politik termasuk PDI-Perjuangan.

Padahal, hubungan harmoni Prabowo dan Megawati berdasarkan sejarah panjang tak mungkin diputus oleh kekuatan politik manapun. Terbukti, Megawati yang kebetulan masih berada di luar negeri mengutus perwakilan salah satunya bendahara umum, Olly Dondokambey, menghadiri undangan HUT Partai Gerindra, beberapa waktu lalu. Perwakilan Ketum PDI-Perjuangan disambut hangat oleh Prabowo Subianto.

Bentuk dukungan lainnya dari PDI-Perjuangan pada pemerintahan Presiden Prabowo yakni tidak mempersoalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta masih banyak bentuk dukungan lainnya.

Pun, soal instruksi menunda ikut retreat, tak satupun pejabat maupun politisi yang notabene kader atau elit Partai Gerindra yang dianggap sangat dekat dengan Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan menyudutkan PDI-Perjuangan. Artinya, Gerindra memahami suasana kebatinan keluarga besar PDI-Perjuangan.

Sebaliknya, beberapa kekisruhan akhir-akhir ini justru dilakukan sejumlah pejabat dalam Kabinet Indonesia Maju bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Masih dalam ingatan masyarakat, di awal pemerintahan ada menteri bikin acara pribadi pakai fasilitas jabatan, serta kebijakan gas melon menteri lainnya. Padahal, para menteri tersebut telah mengikuti retreat serta mendapatkan penggemblengan.

Artinya, pelemahan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru datang dari dalam lingkaran kekuasaan.

Mengacu pada kinerja amburadul beberapa anggota kabinet, serta dinamika politik yang menggunakan instrumen hukum berpuncak pada aksi ‘Indonesia Gelap’, tak berlebihan disimpulkan, “sementara terjadi pergerakan ‘Kuda Troya’ masuk istana dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto”.