Listyo Waspadai Aksi Terorisme di Pemilu 2024, Singgung Peristiwa 2019

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk mewaspadai dan mengantisipasi seluruh aksi terorisme yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Listyo saat memimpin Apel Gelar Pasukan sekaligus membuka rangkaian Operasi Mantab Brata 2023-2024, di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Selasa (17/10).

Dalam amanatnya, Listyo meminta agar antisipasi serangan teror menjadi fokus utama pengamanan Pemilu. Ia bahkan turut menyinggung adanya aksi terorisme yang sempat terjadi pada Pemilu 2019 lalu.

"Terorisme harus menjadi perhatian serius. Pada penyelenggaraan Pemilu 2019 terdapat 6 aksi serangan teror dan ini tidak boleh terjadi di Pemilu 2024," tegas jenderal bintang empat itu.

Ia lantas meminta jajarannya untuk dapat mewanti-wanti eskalasi serangan yang mungkin meningkat pascaperang yang terjadi antara Palestina dan Israel. Listyo menugaskan jajarannya untuk melakukan langkah preventif dalam penangkapan pelaku teror.

"Saat ini perang antara Hamas dengan Militer Israel sedang bereskalasi, di mana hal ini dapat berdampak terhadap situasi di Indonesia," tuturnya.

"Optimalkan preventive strike agar pelaku teror berhasil ditangkap sebelum melancarkan aksinya, sehingga kita bisa memastikan tidak ada letupan sekecil apapun pada Pemilu 2024," imbuhnya.

Lebih lanjut, Listyo juga meminta agar seluruh satuan di tingkat wilayah melakukan pemetaan potensi konflik di tempatnya masing-masing. Ia mengingatkan penyelesaian konflik agar dilakukan hingga ke akar masalah.

"Pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas serta nesesitas," tegasnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya resmi menunjuk Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran sebagai Kepala Operasi 'Mantap Brata' yang digelar untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.

Operasi terpusat itu akan dilaksanakan selama 222 hari mulai dari tahap pendaftaran Capres-Cawapres hingga pengucapan sumpah oleh pasangan Presiden terpilih dari Pemilu 2024.

Operasi Mantap Brata akan digelar sebelas satuan kerja di tingkat Mabes Polri. Mulai dari jajaran Bareskrim, Baintelkam, Baharkam, Korbrimob, Slog, Divisi Humas, TIK, Propam, Hubinter, Srena, hingga Irwasum.

Ia menuturkan 11 satuan kerja tersebut kemudian bakal ditempatkan dalam 9 Satuan Tugas (Satgas) yang berbeda. Satgas itu meliputi Pengamanan Capres serta Cawapres, Preemtif, Preventif, Penindakan, Gakkum, Antiteror, Pengaman TPS Luar Negeri, Humas, dan Banops.

Polda Jatim Kerahkan 23,5 Ribu Petugas, 268 Titik Rawan

Sebanyak 23.593 personel gabungan TNI, Polri dan Satpol PP hingga Pemadam Kebakaran disiagakan untuk mengamankan tahapan Pemilu dan Pilpres 2024.

Kapolda Jatim Irjen Tony Hermanto mengatakan, pengamanan ini akan dilakukan mulai dari tahap distribusi APK, pencoblosan, hingga penghitungan suara.

"Ini sebagai suatu wujud memperlihatkan kesiapan aparat bersama stakeholder terkait menyikapi setiap isu yang muncul di pemilu. Ini bentuk ekspresi kami menjamin terselenggaranya pemilu dengan aman," kata Tony, Selasa (17/10).

Untuk kesiapannya, jajaran TNI, Polri dan Pemprov Jatim pun menggelar Apel Operasi Mantap Brata Semeru 2023/2024 di Lapangan Kodam V Brawijaya.

Sebanyak 23 ribu personel itu nanti akan ditempatkan di setiap satuan wilayah penugasan mereka. Terutama di titik rawan.

"Dari tahun lalu, ada 268 [titik kerawanan], sekarang sisa 4 saja dan pemetaan ini akan berlangsung setiap waktu karena eskalasi yang tidak bisa diprediksi," ucapnya.

Ada 3 Ribu TPS Rawan di Sulsel

Di tempat terpisah, Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso melibatkan sebanyak 12.867 personel gabungan TNI Polri dalam Operasi Mantap Brata untuk pengamanan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

"Jadi terlibat operasi untuk seluruh Sulawesi Selatan kurang lebih sekitar 12.867. Ini terbagi dalam satgas," kata Kapolda Sulsel, Selasa (16/10).

Jenderal bintang dua ini menyebutkan bahwa seluruh daerah yang berada di wilayah Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten kota dianggap rawan pada Pemilu nantinya.

"Semuanya dianggap rawan, tidak ada yang tidak rawan sehingga kita tidak boleh underestimate. Kita tetap antisipasi semuanya untuk kesiapansiagaan kita," ujarnya.

Jumlah keseluruhan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Sulsel sebanyak 26.357 TPS. Sementara kata Boedi kondisi TPS yang 'dianggap rawan' ada 3.201 dan berstatus 'rawan' sebanyak 3.146 TPS.

"Untuk yang sangat rawan tidak ada. Tadi melihat dinamika di lapangan, karena belum diputuskan capres cawapres siapa, ini juga berpengaruh tingkat kerawanan daerah. Ini harus diantisipasi. Oleh karena itu, 12.867 personel yang sudah disiapkan," ujar Boedi.

[Gambas:Video CNN]