PPP Minta Dugaan Kebocoran Data KPU Tak Ganggu Jalannya Pemilu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Syamsurizal menyayangkan kebocoran data dari situs KPU. Terkait hal ini, Fraksi PPP meminta KPU agar peristiwa ini jangan sampai mengganggu jalannya Pemilu.

"KPU harus membuat terobosan baru dalam rangka menguatkan keamanan sistem KPU, sehingga keamanan Pemilu 2024 terjamin," kata Syamsurizal dalam keterangan tertulis, Jumat (1/12/2023).

Menurut Syamsurizal, peristiwa ini membuktikan pengelolaan situs KPU tidak sedang baik-baik saja dan masih mudah dibobol pihak lain. Ia mengatakan seharusnya KPU sejak awal sudah mengantisipasi hal ini dan memperkuat pengamanan situs sehingga tidak mudah dibobol.

"Apalagi situs KPU itu memuat berbagai data penting yang sangat riskan jika bocor ke pihak lain, terutama pihak yang ingin menyalahgunakan data tersebut," jelasnya.

"Sangat disayangkan jika data yang berisi NIK (Nomor Induk Kependudukan) Nomer KK ((Kartu Keluarga), Paspor dan nama lengkap serta berbagai data lainnya itu disalahgunakan yang bisa memunculkan polemik publik," imbuhnya.

Lebih lanjut, Syamsurizal mengatakan Fraksi PPP melihat kejadian ini merupakan sebuah pelanggaran besar dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak untuk mengusut dan menangkap pelaku yang melakukan perusakan tersebut.

"Fraksi PPP meminta kepada KPU RI untuk menambah Firewall atau perlindungan sistem keamanan yang terdapat dalam sistem KPU, sehingga tidak mudah untuk dilakukan pembobolan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan pembobolan terhadap situs KPU dengan alasan apapun," pungkasnya.

Sebagai informasi, ada sekitar 204 juta Data Pemilih tetap (DPT) diduga bocor dan diperjualbelikan di dark web dengan harga 2 bitcoin atau sekitar Rp 1,2 miliar. Kebocoran data oleh KPU ini diduga bukan hanya sekali ini saja. Pasalnya, pada era hype Bjorka di tahun 2022, 105 juta data KPU diduga dibocorkan. Berdasarkan penyelidikan saat itu, kebocoran data diklaim bukan berasal dari penyelenggara pemilu.