Berita Terkini: Pro Kontra Hapus Ujian Nasional (UN), Tanpa Kajian yang Matang?

0
1159
Ujian Nasional
Copyright©pojoksatu

Berita Terkini: Pro Kontra Hapus Ujian Nasional (UN), Tanpa Kajian yang Matang?

Indowarta.com– Menteri Pendidikan dan Budaya yakni Muhadjir Effendy telah menghapus pelaksanaan dari Ujian Nasional atau UN pada tahun 2017. Karena tidak dilakukan survei dan juga kajian yang matang, langkah dari Mendikbud ini dinilai sangat tergesa-gesa.

Pada hari Sabtu 26 November 2016 Sosiolog Musni Umar mengatakan bahwa dirinya merasa tidak setuju dengan langkah dari Mendikbud ini karena kualitas dari pendidikan ini masih dikatakan rendah, bahkan minta membaca juga begitu. Menurut Umar, anak-anak tidak akan membaca buku kalau tidak ada ujian seperti UN.

Musni Umar mengatakan bahwa apa yang telah diputuskan oleh Mendikbud ini adalah suatu langkah yang aneh. Dia mengatakan bahwa pemerintah seharusnya terlebih dahulu mengkaji ataupun melakukan survei terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menghapus UN.

Ujian Nasional
Copyright©hargato

Pria yang menjabat sebagai rekor di Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta ini mengatakan bahwa keputusan ini tergesa-gesa dibuat. Selain itu dirinya juga merasa yakin bahwa keputusan ini tidak dilakukan kajian ataupun survei terlebih dahulu. Musni mempertanyakan jika memang tidak akan ada UN, maka apa gantinya untuk kita bisa mengevaluasi anak-anak?

Menurut Musni, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi pelaksanaan UN itu akan menjadi lebih baik dari pada melakukan penghapusan UN. Musni mengatakan bahwa bisa saja pada masa pemerintahan Jokowi Ujian Nasional akan dihapus dan akan kembali lagi setelah adanya pergantian presiden.

Musni mengatakan “Nanti ganti menteri, ganti presiden ganti lagi kebijakannya. Kalau kayak begini terus yang korban ini siswa karena pemerintah tidak ada konsistensi”. Pada sebelumnya Mendikbud yakni Muhadjir telah mengatakan bahwa keputusan untuk menghapus UN ini tinggal menunggu instruksi dari presiden (Inpres). Ujian akhir bagi siswa sekolah ini akan disentralisasi.

Pelaksanaan Ujian Akhir untuk siswa SMA/SMK dan sederajatnya ini akan diserahkan ke pemerintah provinsi. Sementara itu untuk level SMP dan juga SD sederajat ini akan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

Muhadjir pada hari Jumat 26 November 2016 mengatakan “Pelaksanaannya tetap standard nasional. Badan Standardisasi Nasional akan mengawal, mengontrol, mengendalikan prosesnya. Jadi tidak ada lagi itu supply-supply soal ke daerah dikawal polisi”.

baca juga :

Berita Terkini: Anggita Sari Diringkus Polisi Saat Kedapatan Timbun Psikotropika dalam Rumahnya!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here