Mengintip Catatan LKPP Soal Proyek E-KTP Saat Dipimpin Agus Rahardjo!

0
712
proyek e-ktp
Copyright©detik

Mengintip Catatan LKPP Soal Proyek E-KTP Saat Dipimpin Agus Rahardjo!

Indowarta.com – Jabatan sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang jasa Pemerintah (LKPP) yang pernah diemban oleh Agus Rahardjo dipermasalahkan. Wakil Ketua DPR Fahri hamzah bersuara tentang hal tersebut.

Bahkan Fahri Hamzah hingga meminta Agus untuk mundur dari jabatannya saat ini sebagai Ketua KPK. Fahri menyebut ada konflik kepentingan antara jabatan Agus saat di LKPP dengan penanganan kasus dugaan korupsi proyek E-KTP yang saat ini tengah diusut oleh KPK.

LKPP saat dibawah kepemimpinan Agus dulu memangpernah memberikan rekomendasi soal proyek E-KTP, namun rekomendasi tersebut tak kunjung dipenuhi hingga akhirnya malah mernyebabkan kerugian keuangan yang dialami oleh negara.

kasus E KTP
Copyright©Aktual

Dalam surat dakwaan yang disusun oleh jaksa pada KPK yang dibacakan pada kamis (9/3) tertera tentang rekomendasi LKPP yang tidak dipatuhi.

Kala itu Sugiharto yang menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menandatangani spesifikasi teknis dan kerangka kerja yang disusun oleh tim Fatmawati.

Ada Sembilan lingkup kerja yang kala itu disatukan oleh Sugiharto, diantaranya adalah:

  1. Pengadaan blanko KTP berbasis chip
  2. Pengadaan peralatan di data center dan disaster recovery center di pusat
  3. Pengadaan peralatan kabupaten/kota
  4. Pengadaan perangkat keras kecamatan
  5. Pengadaan sistem AFIS
  6. Pengadaan perangkat lunak
  7. Layanan keahlian pendukunh kegiatan penerapan KTP elektronik
  8. Bimbingan teknis untuk operator dan pendamoingan teknis
  9. Penyediaan jaringan komunikasi data

Atas penggabungan tersebut LKPP memberkan saran kepada Sugiharto agar tidak menggabungkan 9 lingkup pekerjaan tersebut. penggabungan itudisebut berpotensi kegagalan dalam proses pemilihan serta pelaksanaan kerja yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan akan menghalangi terjadinya kompetisi serta persaingan sehat.

Selain itu banyaknya masalah dalam proyek e-KTP dari awal. Direktur Penanganan Permasalaha Hukum LKPP Setya Budi Arijantamengaku telah berkali-kali mengingatkan panitia pengadaan proyek namun hal itu tidak dihiraukan.

Kemudian masalah agi ditemukan terkait dengan dokumen pelelangan yang tidak konsisten. Masalah lain yanki soal tander dalam memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, gambar tender, RAB dan TOR.

Baca Juga Berita Terkini: KPK Periksa Politikus PKS Sampai Demokrat Demi Ungkap Kasus Suap E-KTP !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here