Tolak Hasil Musda Golkar Gunungkidul: Seluruh PK Layangkan Pernyataan Sikap, Sebut Pelaksanaan Tidak Sah

Terpilihnya Eri Agustin Sudiati sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul periode 2026–2031 dalam Musda XI pada Senin (09/11/2026) langsung menuai penolakan. Seluruh Pimpinan Kecamatan (PK) se-Gunungkidul menilai Musda tidak sah dan melanggar AD/ART partai.

Penolakan itu disampaikan melalui surat pernyataan sikap yang ditandatangani sejumlah pengurus PK. Mereka mempersoalkan mekanisme Musda yang dianggap mengabaikan hak pemilik suara, serta pemberhentian pengurus PK secara mendadak.

Kronologi Penolakan: Tujuh Poin Sikap dari PK

Supriyono, PK Kapanewon Ponjong, mengungkapkan ada tujuh poin dalam pernyataan sikap tersebut. Poin utama adalah penilaian bahwa pelaksanaan Musda XI Partai Golkar Gunungkidul tidak sah karena bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), peraturan organisasi, serta petunjuk pelaksanaan Musda.

"Kami menilai terdapat sejumlah ketentuan organisasi yang dilanggar dalam penyelenggaraan Musda tersebut," kata Supriyono, seperti dikutip dari sorot.co.

Selain itu, PK mempersoalkan pemberhentian pengurus PK se-Kabupaten Gunungkidul yang disebut dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan. Tindakan itu dinilai sangat bertentangan dengan AD/ART. Akibatnya, Musda yang digelar pada hari tersebut dinilai tidak diikuti oleh pemilik suara yang sah.

"Kita menegaskan bahwa hingga saat ini masih merasa sebagai pemilik suara yang sah berdasarkan AD/ART Partai Golkar. Karena itu, keputusan pemberhentian dan pengangkatan pengurus PK yang baru dianggap sebagai tindakan yang melawan aturan organisasi," lanjut Supriyono.

Para pengurus PK juga melontarkan kritik keras terhadap keputusan pemberhentian dan pengangkatan pengurus kecamatan. Mereka menilai keputusan itu sebagai tindakan arogan dan sewenang-wenang karena tidak didasarkan pada alasan yang tepat. Bahkan, mereka menuding kebijakan tersebut hanya untuk memenuhi ambisi pribadi yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh Partai Golkar DIY.

"Kami mengutuk keras praktik-praktik kecurangan dalam melaksanakan Musda dengan mengabaikan nilai-nilai demokratis dan nilai-nilai Panca Bhakti Golkar," tegasnya.

Meski menyatakan keberatan dan merasa diperlakukan tidak adil, para pengurus PK menegaskan tidak akan meninggalkan Partai Golkar. Mereka menyebut diri sebagai kader militan yang akan tetap istiqomah berada di dalam partai dan menjadikan Golkar sebagai sarana pengabdian kepada nusa dan bangsa. Mereka juga mengajak seluruh kader Partai Golkar di wilayah DIY untuk tetap menjaga persatuan dan solidaritas demi kejayaan partai.

Ratno Pitoyo: Musda Paling Brutal, Dorong Laporan ke DPP

Ratno Pitoyo, dewan penasihat Golkar, menilai Musda Golkar periode ini sebagai yang paling brutal. Menurutnya, Musda telah melanggar aturan-aturan yang ada. Ia menilai Musda memotong hak PK yang merupakan pemilik suara dalam menentukan ketua DPD.

"Saya mendorong PK untuk membawa masalah ini ke DPP. Kita akan bersurat ke DPP bahwa Musda Golkar DIY khususnya Kabupaten Gunungkidul penuh dengan kecacatan," tegas Ratno.

Para kader diminta tetap berpegang pada aturan organisasi serta bersama-sama melawan oknum-oknum yang dinilai berpotensi merusak partai dari dalam.

Penolakan ini menjadi catatan tersendiri bagi kepemimpinan baru DPD Partai Golkar Gunungkidul. Terpilihnya Eri Agustin diharapkan menjadi awal kepemimpinan baru, namun dinamika internal yang muncul menunjukkan masih adanya persoalan organisasi yang perlu segera diselesaikan agar konsolidasi partai tidak semakin terpecah.

Latar Belakang: Musda yang Sempat Tertunda Setahun

Musda XI Golkar Gunungkidul sendiri sempat tertunda selama setahun. Sebelumnya, pada 7 November 2026, sejumlah kader kecamatan menyoroti dugaan intervensi dalam penundaan tersebut. Penundaan itu menuai keprihatinan karena menghambat regenerasi kepemimpinan di tingkat kabupaten.

Pada 8 November 2026, spanduk bernada protes muncul di pagar Gedung DPRD Gunungkidul dan Kantor DPD Golkar Gunungkidul. Spanduk itu memuat pesan soal video yang diduga terkait dengan proses Musda. Aksi itu menjadi sinyal awal ketidakpuasan kader terhadap proses yang berjalan.

Musda akhirnya digelar pada Senin (09/11/2026) di Kantor DPD Partai Golkar DIY. Eri Agustin Sudiati terpilih sebagai ketua, menjadikannya perempuan pertama yang memimpin Golkar Gunungkidul. Namun, proses pemilihan itu langsung diwarnai kontroversi.

Dalam struktur Partai Golkar, Musda adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kabupaten/kota. Peserta Musda terdiri dari pengurus DPD, pengurus PK, dan organisasi sayap. AD/ART Partai Golkar mengatur bahwa pemilik suara dalam Musda meliputi pengurus PK yang sah. Jika PK diberhentikan secara tidak sah sebelum Musda, maka keabsahan Musda bisa dipersoalkan.

Pemberhentian pengurus PK se-Kabupaten Gunungkidul secara mendadak menjadi inti persoalan. PK menilai langkah itu dilakukan untuk mengubah komposisi pemilik suara sehingga hasil Musda bisa dikendalikan. Tudingan ini yang membuat PK menolak hasil dan meminta DPP turun tangan.

Dampak: Konsolidasi Partai Terancam

Penolakan seluruh PK se-Gunungkidul menjadi pukulan bagi kepemimpinan Eri Agustin. Meski secara formal terpilih, legitimasi kepemimpinannya dipertanyakan oleh struktur di bawahnya. Konflik internal ini berpotensi menghambat konsolidasi partai menjelang agenda politik mendatang.

Partai Golkar DIY secara keseluruhan juga bisa terdampak. Ratno Pitoyo menyebut Musda Golkar DIY, khususnya Gunungkidul, penuh kecacatan. Jika DPP tidak merespons, konflik bisa meluas ke tingkat provinsi dan mengganggu soliditas partai di DIY.

Bagi kader di tingkat kecamatan, pemberhentian mendadak menimbulkan ketidakpastian. Mereka kehilangan posisi struktural, namun tetap mengklaim sebagai pemilik suara yang sah. Situasi ini bisa memicu gesekan di lapangan, terutama saat partai membutuhkan dukungan akar rumput.

Di sisi lain, Eri Agustin sebagai ketua terpilih menghadapi ujian berat. Ia perlu merangkul PK yang menolak hasil Musda, atau konflik akan terus membara. Dukungan DPP menjadi kunci apakah hasil Musda dipertahankan atau dilakukan evaluasi.

Langkah Selanjutnya: Surat ke DPP dan Harapan Penyelesaian

PK akan membawa persoalan ini ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Ratno Pitoyo memastikan akan bersurat ke DPP untuk melaporkan kecacatan Musda. Langkah ini menjadi jalur formal untuk meminta DPP mengevaluasi hasil Musda dan proses pemberhentian PK.

DPP memiliki kewenangan untuk meninjau keabsahan Musda jika ditemukan pelanggaran AD/ART. Namun, belum ada pernyataan resmi dari DPP terkait laporan ini. PK berharap DPP merespons cepat agar konflik tidak berlarut-larut.

Sementara itu, Eri Agustin belum memberikan komentar terkait penolakan tersebut. Ia dijadwalkan memimpin DPD Golkar Gunungkidul untuk periode 2026–2031. Fokus utama kepemimpinannya adalah memulihkan kepercayaan kader dan menyatukan kembali struktur yang terbelah.

Para kader diminta tetap berpegang pada aturan organisasi dan bersama-sama melawan oknum yang berpotensi merusak partai dari dalam. Ajakan ini menjadi penutup pernyataan sikap PK, menegaskan bahwa mereka masih setia pada partai meski menolak hasil Musda.

Analisis Redaksi: Legitimasi di Ujung Tanduk

Konflik di Golkar Gunungkidul bukan sekadar soal siapa yang menang dalam Musda. Ini persoalan keabsahan proses. Ketika seluruh PK kompak menolak hasil, pertanyaannya sederhana: apakah Musda digelar dengan pemilik suara yang sah? Jika PK diberhentikan secara mendadak sebelum Musda, maka komposisi peserta berubah. Di situlah letak cacat prosedural yang diklaim PK.

Partai politik sering menghadapi dilema antara efisiensi dan demokrasi internal. Musda yang tertunda setahun seharusnya menjadi momentum konsolidasi. Namun, penundaan yang berlarut-larut justru memicu spekulasi intervensi. Ketika Musda akhirnya digelar, prosesnya tidak transparan dan menuai protes. Hasilnya, ketua terpilih harus memimpin dengan legitimasi yang dipertanyakan.

DPP Golkar perlu turun tangan. Membiarkan konflik ini berlarut-larut hanya akan merugikan partai, terutama di daerah yang menjadi basis suara. Penyelesaian terbaik adalah audit internal terhadap proses Musda dan pemberhentian PK. Jika ditemukan pelanggaran, DPP harus berani mengoreksi. Sebaliknya, jika Musda sah, DPP harus menjelaskan kepada PK agar mereka menerima. Tanpa intervensi DPP, konflik ini akan menjadi luka terbuka yang sulit disembuhkan.

Sumber: golkar.or.id