Uang Rp 400 Juta Hasil Ce Crystine Jual Video Porno Dipakai untuk Apa?
- Kronologi Bisnis Konten Ce Crystine dari Maret 2025 hingga Penangkapan
- Setoran Rp 10 Dolar per Bulan dan Total Rp 400 Juta
- Motif Ekonomi: Perusahaan Tempat Kerja Bangkrut
- Barang Bukti dan Pasal Berlapis yang Menjerat Keduanya
- Dampak Kasus dan Langkah Penyidik Selanjutnya
- Analisis Redaksi: Motif Ekonomi Bukan Alasan, Tapi Pola yang Berulang
Polisi mengungkap ke mana perginya uang sekitar Rp 400 juta yang dikumpulkan Ce Crystine (38) dan suaminya, PEK (40), dari bisnis foto dan video pornografi. Uang itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk investasi atau usaha lain.
Pasangan suami istri asal Kabupaten Blitar itu ditangkap di sebuah rumah kos di Denpasar, Bali, setelah penyidik menelusuri konten mereka di sebuah situs berlangganan. Keduanya kini berstatus tersangka.
Baca juga: Tukang Senso Tewas Mengenaskan di Yahukimo, Diduga Dibunuh KKB
Kronologi Bisnis Konten Ce Crystine dari Maret 2025 hingga Penangkapan
Bisnis itu berjalan sejak Maret 2025 dan baru terendus pada November 2026. Artinya, pasangan ini beroperasi sekitar 20 bulan sebelum aparat menyentuh mereka.
Kasat Reskrim Polres Blitar Kota AKP Rudy Kuswoyo menjelaskan, kasus ini terbongkar lewat patroli siber Satreskrim Polres Blitar Kota. Petugas menemukan konten bermuatan pornografi di sebuah situs dan menelusuri akun pengunggahnya.
Salah satu video yang ditemukan berlatar sebuah penginapan di Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. Dari situ penyidik mengidentifikasi K alias Ce Crystine dan PEK.
Keduanya tercatat sebagai warga Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, tetapi berdomisili di Denpasar. Penangkapan dilakukan di sebuah rumah kos di kota itu.
Baca juga: Pemabuk Bersajam Palak Sopir Rp 500 Ribu di Mappi: Kronologi dan Respons Polisi
Dalam menjalankan bisnis tersebut, keduanya punya pembagian tugas yang jelas. Ce Crystine memproduksi foto dan video menggunakan ponsel dan tripod. Sementara PEK mengelola akun, mendaftarkan situs berlangganan memakai identitas istrinya, dan mengunggah konten untuk dijual.
Mereka rutin mengunggah materi baru setidaknya dua kali sepekan agar pelanggan tetap mau memperpanjang langganan. Ritme unggahan itu yang membuat situs mereka bertahan dan mendatangkan pemasukan bulanan.
Setoran Rp 10 Dolar per Bulan dan Total Rp 400 Juta
Konten mereka dipasarkan lewat situs dengan sistem berlangganan. Pengikut yang ingin mengakses foto dan video harus membayar sekitar USD 10 atau setara Rp 181 ribu per bulan.
Dari tarif itu, keduanya diperkirakan mengantongi Rp 20 juta hingga Rp 30 juta setiap bulan. Angka tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo.
"Tarif berlangganan konten pelaku sekitar 10 dolar atau Rp 181 per bulan. Selama menjalan aksinya itu, pelaku mendapatkan uang lebih kurang Rp 400 juta," kata Kalfaris.
Jika dihitung kasar, total Rp 400 juta dalam 20 bulan setara dengan rata-rata Rp 20 juta per bulan. Angka itu masuk akal bila mengacu pada puluhan pelanggan aktif yang membayar tarif yang sama setiap bulan.
Pertanyaannya kemudian: ke mana uang sebesar itu mengalir? Kalfaris memberi jawaban singkat.
"Bahwa uang dari hasil tindak pidana tersebut oleh terduga pelaku digunakan untuk membeli kebutuhan serta keperluan sehari hari," ujarnya.
Polisi tidak merinci barang atau kebutuhan apa saja yang dibeli dengan uang tersebut. Tidak ada keterangan soal aset properti, kendaraan, atau usaha lain yang dibiayai dari hasil konten itu.
Motif Ekonomi: Perusahaan Tempat Kerja Bangkrut
Latar belakang kasus ini bukan sekadar soal gaya hidup. Rudy meluruskan informasi awal yang menyebut usaha milik suami Ce Crystine bangkrut.
"Bukan (pengusaha), karyawan swasta," kata Rudy kepada detikJatim, Jumat (13/11/2026).
Menurut dia, perusahaan tempat PEK bekerja yang mengalami kebangkrutan. Kondisi itu yang mendorong pasangan tersebut menekuni bisnis konten pornografi.
"Perusahaan tempat dia bekerja itu yang bangkrut. Jadi (motif) melakukan hal tersebut (memproduksi konten porno)," terang Rudy.
Keterangan ini penting karena mengubah framing awal pemberitaan. Pasangan itu bukan pengusaha yang bisnisnya kolaps, melainkan pekerja yang kehilangan sumber penghasilan.
Namun, motif ekonomi tidak menghapus unsur pidana. Penyidik tetap menjerat keduanya dengan pasal berlapis karena konten diproduksi, didistribusikan, dan diperjualbelikan secara terorganisasi.
Barang Bukti dan Pasal Berlapis yang Menjerat Keduanya
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti. Mulai dari ponsel, laptop, router Wi-Fi, hingga perlengkapan yang diduga dipakai untuk produksi konten.
Penyidik juga menyita buku pembukuan keuangan, rekening, dan kartu ATM. Buku pembukuan itu menjadi petunjuk penting untuk menelusuri aliran uang selama 20 bulan beroperasi.
K dan PEK ditetapkan sebagai tersangka dengan jerat pasal berlapis:
- Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Pasal 407 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik bermuatan pelanggaran kesusilaan. Sementara Pasal 407 KUHP baru berkaitan dengan penyebaran tulisan, gambar, atau barang yang melanggar kesusilaan.
Kombinasi dua pasal ini memberi penyidik ruang untuk menjerat perbuatan produksi sekaligus distribusi konten. Ancaman hukumannya pun lebih berat dibanding bila hanya satu pasal yang dipakai.
Untuk memperkuat berkas, penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka. Pembagian tugas antara pembuat konten dan pengelola akun menjadi fokus pemeriksaan.
Dampak Kasus dan Langkah Penyidik Selanjutnya
Kasus ini menambah daftar panjang penindakan terhadap konten pornografi berbayar di Indonesia. Model bisnisnya kini bergeser dari unggahan gratis di media sosial ke situs berlangganan yang lebih sulit dijangkau pengguna biasa.
Sistem langganan memungkinkan pelaku memungut bayaran rutin dan menjaga konten tetap terbatas. Ini juga menyulitkan patroli siber karena materi tidak selalu muncul di platform terbuka.
Bagi publik Blitar, penangkapan ini mengejutkan karena melibatkan warga setempat yang sudah lama merantau. Konten mereka bahkan direkam di sebuah penginapan di Kota Blitar.
Ke depan, penyidik akan mendalami aliran dana Rp 400 juta, termasuk memeriksa rekening dan buku pembukuan yang disita. Penelusuran ini penting untuk memastikan tidak ada pihak lain yang menikmati hasilnya.
Polisi juga masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam pengelolaan situs berlangganan tersebut. Sejauh ini, hanya K dan PEK yang ditetapkan sebagai tersangka.
Informasi resmi soal kasus ini bisa ditelusuri melalui pemberitaan detikJatim. Rujukan hukumnya sendiri dapat dibaca pada penjelasan Hukumonline soal penerapan Pasal 27 UU ITE dan Pasal 407 KUHP.
Analisis Redaksi: Motif Ekonomi Bukan Alasan, Tapi Pola yang Berulang
Pengakuan bahwa perusahaan tempat PEK bekerja bangkrut menjelaskan satu hal: bisnis konten pornografi ini tidak lahir dari niat jangka panjang, melainkan dari tekanan ekonomi yang datang tiba-tiba. Tapi penjelasan itu tidak boleh dibaca sebagai pembenaran. Ada jarak antara kehilangan pekerjaan dan keputusan memproduksi serta menjual konten seksual secara rutin selama 20 bulan.
Yang lebih menarik justru cara pasangan ini membangun bisnisnya. Ada pembagian tugas, ada situs berlangganan, ada jadwal unggahan dua kali sepekan, dan ada buku pembukuan. Ini bukan tindakan spontan, melainkan operasi yang terencana. Penyidik semestinya memperlakukan kasus ini sebagai bisnis terstruktur, bukan sekadar pelanggaran kesusilaan biasa.
Pertanyaan yang belum terjawab adalah soal skala. Rp 400 juta dalam 20 bulan dengan tarif USD 10 per bulan menunjukkan jumlah pelanggan yang tidak kecil. Ke mana saja konten itu menyebar, dan siapa yang mengelola platform berlangganannya, belum diungkap. Di titik inilah penindakan terhadap dua orang tersangka terasa belum menyentuh ekosistem yang membuat bisnis semacam ini tetap hidup.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0