RUU Hak Cipta Jadi Payung Hukum: Baleg DPR Janji Lindungi Tiga Hak Pencipta

Badan Legislatif DPR RI memastikan RUU Hak Cipta dirancang sebagai payung hukum yang melindungi tiga hak dasar pencipta: hak moral, hak eksklusif, dan hak ekonomi. Ketua Baleg Bob Hasan menegaskan ketiganya tidak boleh terlepas satu pun.

Penegasan itu disampaikan Bob dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) pembahasan RUU Hak Cipta di Jakarta, Senin. Forum tersebut dihadiri jajaran panitia kerja (Panja) Baleg dan perwakilan pemerintah.

Menurut Bob, undang-undang induk seharusnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum dan mendasar. Rincian teknis pelaksanaan diserahkan ke peraturan turunan seperti peraturan pemerintah.

Posisi RUU Hak Cipta sebagai Umbrella Act

Bob menempatkan RUU Hak Cipta bukan sebagai kumpulan aturan teknis yang rumit. Undang-undang ini, katanya, cukup mengambil hal-hal simpel yang menjadi fondasi perlindungan karya.

"Di Undang-Undang Hak Cipta ini sebenarnya kita tinggal mengambil suatu hal yang simpel, jangan dibuat rumit karena undang-undang ini umbrella, bukan peraturan teknis. Peraturan teknis nantilah yang akan dirumuskan," kata Bob di hadapan Panja Baleg dan perwakilan pemerintah.

Ia menghubungkan langkah tersebut dengan transformasi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan (UU P3) yang tengah dibenahi DPR. Penataan itu menyasar kebiasaan lama: satu undang-undang melahirkan terlalu banyak aturan pelaksana.

Akibatnya, kata Bob, aturan-aturan turunan itu kerap saling tumpang tindih karena ego sektoral antar-lembaga. Ia menyebut jumlah peraturan pelaksana dari satu undang-undang bisa mencapai lima hingga delapan.

"Jangan sampai satu undang-undang peraturan pelaksana bisa 5 sampai 8, akhirnya timbul dispute. Oleh karena itu, mari kita lepaskan baju sektoral demi kepentingan perlindungan karya," ucap dia.

Pernyataan itu menempatkan RUU Hak Cipta sebagai uji coba pendekatan baru dalam pembentukan regulasi. Bila berhasil, pola serupa bisa dipakai untuk rancangan undang-undang lain yang selama ini tersandera kepentingan masing-masing kementerian dan lembaga.

Tiga Hak Dasar yang Melekat pada Pencipta

Dalam paparannya, Bob menyoroti tiga hak mendasar yang melekat pada pencipta karya, baik karya musik, literatur, maupun karya kreatif lainnya. Ketiganya adalah hak moral, hak eksklusif, dan hak ekonomi.

Ia menekankan bahwa ketiga hak itu bersifat satu paket. Tidak ada satu pun yang boleh diabaikan dalam rumusan pasal RUU Hak Cipta.

"Tiga hal ini melekat, tidak boleh lepas salah satu pun. Jangan sampai hak ekonomi didapat, tapi hak eksklusif tidak didapatkan," tegasnya.

Peringatan itu relevan dengan praktik di lapangan. Seorang pencipta lagu, misalnya, bisa menerima royalti dari platform digital tanpa benar-benar menguasai kendali atas penggunaan karyanya. Ia dibayar, tetapi tidak berdaya menentukan karyanya dipakai untuk apa.

Hak moral menyangkut pengakuan atas nama pencipta dan keutuhan karya. Hak eksklusif memberi kendali untuk mengizinkan atau melarang pemanfaatan. Adapun hak ekonomi berbicara soal imbalan yang layak dari setiap penggunaan karya.

Bob memosisikan ketiganya sebagai satu kesatuan yang saling menopang. Pemotongan salah satu unsur akan membuat perlindungan terhadap pencipta pincang, terutama ketika karya mereka berpindah tangan ke industri dan platform digital.

1.117 DIM Pemerintah dan Janji Pembahasan Terbuka

DPR telah menerima 1.117 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah dalam pembahasan RUU Hak Cipta. Bob menyebut mayoritas DIM itu menyentuh substansi pasal, bukan sekadar persoalan redaksional.

Jumlah tersebut bukan hal baru bagi Baleg. Bob menyatakan pihaknya sudah terbiasa mengolah ribuan DIM dengan prinsip keterbukaan publik.

Ia menjamin seluruh pembahasan pasal demi pasal, hingga ke detail koma dan titik, dapat dipantau masyarakat luas mulai dari Aceh hingga Papua. Tidak ada pasal titipan, tidak ada perundingan tertutup.

Janji transparansi itu menjadi sorotan tersendiri. RUU Hak Cipta menyangkut hajat hidup banyak pihak: pencipta lagu, penulis, seniman visual, penerbit, hingga pemilik platform digital yang selama ini menjadi jalur distribusi karya.

Setiap rumusan pasal berpotensi menggeser keseimbangan kepentingan di antara mereka. Karena itu, keterbukaan proses legislasi menjadi ukuran penting untuk menilai apakah payung hukum ini benar-benar berpihak pada pencipta atau justru pada pemilik modal.

Publik bisa mengikuti perkembangan pembahasan melalui kanal resmi DPR maupun pemberitaan, termasuk laporan dari Republika Online yang memuat pernyataan lengkap Bob Hasan dalam FGD tersebut.

Wacana Doktrin Monoistik untuk Pembajakan Digital

Di akhir paparannya, Bob mengulas kemungkinan pergeseran doktrin penegakan hukum pidana. Pelanggaran di ruang digital, seperti penggandaan tanpa izin atau pembajakan, berpotensi mengadopsi doktrin monoistik.

Doktrin itu mirip dengan yang dipakai dalam tindak pidana penyadapan. Perbuatan materiil menjiplak atau mengambil karya di ranah digital otomatis dianggap telah memenuhi unsur niat jahat.

"Dalam penyusunan penegakan hukum kita ke depan, ada kemungkinan mengarah ke konsep monoistik karena faktor digitalisasi," ungkapnya.

"Siapapun yang menjiplak, apa pun niat awalnya, dapat dianggap beritikad buruk," sambung Bob.

Wacana ini menyentuh persoalan lama dalam penegakan hukum hak cipta. Selama ini pembajak kerap berlindung di balik dalih ketidaktahuan atau niat baik. Dengan pendekatan monoistik, dalih semacam itu kehilangan pijakan.

Namun, perubahan doktrin sebesar ini menuntut rumusan pasal yang presisi. Tanpa batasan jelas, pendekatan tersebut berisiko meluas ke penggunaan wajar yang sah, seperti kutipan untuk pendidikan, kritik, atau penelitian.

Dampak bagi Pencipta dan Pengguna Karya

Bila RUU Hak Cipta benar-benar berdiri sebagai umbrella act, dampaknya akan terasa pada tiga lapis. Pertama, pencipta memperoleh dasar hukum yang lebih tegas untuk menuntut pengakuan dan imbalan.

Kedua, industri pengguna karya, mulai dari label musik hingga platform digital, harus menyesuaikan kontrak dan mekanisme lisensi dengan kerangka baru. Ketiga, penegak hukum mendapat rujukan lebih jelas saat menangani pembajakan.

Beberapa hal yang layak dicermati dari arah pembahasan ini:

• Pemisahan tegas antara norma umum di undang-undang dan aturan teknis di peraturan pemerintah.
• Jaminan bahwa hak moral, eksklusif, dan ekonomi tidak dipisahkan dalam rumusan pasal.
• Keterbukaan pembahasan 1.117 DIM agar tidak ada pasal titipan.
• Kejelasan batas doktrin monoistik agar tidak menjerat penggunaan yang sah.

Bagi pencipta karya, kepastian soal hak moral menjadi taruhan utama. Nama dan keutuhan karya adalah identitas yang tidak bisa diganti dengan imbalan uang semata.

Sementara bagi publik, RUU ini menentukan sejauh mana karya bisa diakses, dikutip, dan dinikmati tanpa melanggar hak orang lain. Keseimbangan itulah yang harus dijaga dalam setiap pasal.

Pembahasan lebih lanjut akan berlangsung di Panja Baleg bersama pemerintah. Draf final dan jadwal pengesahan belum diumumkan. Rujukan resmi mengenai tahapan legislasi dapat dipantau melalui laman DPR RI.

Analisis Redaksi

Ada yang menarik dari cara Baleg memasarkan RUU Hak Cipta. Bob Hasan berbicara soal menyederhanakan undang-undang, melepaskan baju sektoral, dan membuka pembahasan sampai ke tingkat koma. Nada itu terdengar segar di tengah reputasi DPR yang sering dicurigai soal pasal titipan.

Tapi kesederhanaan yang dijanjikan menyimpan jebakan. Bila undang-undang hanya mengatur hal umum, maka hampir seluruh substansi perlindungan akan bergantung pada peraturan pemerintah. Di situlah ruang negosiasi sektoral justru paling lebar, dan pengawasan publik paling lemah. Pencipta bisa mendapat payung hukum yang megah di tingkat undang-undang, tetapi kehilangan tameng saat aturan turunannya dirumuskan.

Wacana doktrin monoistik juga perlu dibaca hati-hati. Menyebut siapa pun yang menjiplak sebagai beritikad buruk memang terdengar tegas. Namun tanpa batas yang jelas, ketegasan itu bisa berbalik menyerang guru yang menggandakan bahan ajar, peneliti yang mengutip karya, atau seniman yang berkarya di wilayah parodi. Perlindungan hak cipta yang baik bukan yang paling keras menghukum, melainkan yang paling jelas membedakan penjiplak dari pengguna sah.

Sumber: dpr.go.id