RUU Hak Cipta Jadi Payung Hukum: Baleg DPR Ungkap 3 Hak Dasar Pencipta

Badan Legislatif DPR RI memastikan RUU Hak Cipta akan berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi hak mendasar pencipta karya. Ketua Baleg Bob Hasan menekankan undang-undang itu tidak boleh dibuat rumit karena rincian teknis akan diatur lewat peraturan turunan.

Pernyataan itu disampaikan Bob dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) pembahasan RUU Hak Cipta di Jakarta, Senin, di hadapan jajaran panitia kerja (Panja) Baleg dan perwakilan pemerintah. Ia menegaskan posisi undang-undang seharusnya mengatur hal-hal yang bersifat umum dan mendasar, sementara rincian teknis pelaksanaan didelegasikan ke peraturan pemerintah (PP).

"Di Undang-Undang Hak Cipta ini sebenarnya kita tinggal mengambil suatu hal yang simpel, jangan dibuat rumit karena undang-undang ini umbrella, bukan peraturan teknis. Peraturan teknis nantilah yang akan dirumuskan," kata Bob.

Kronologi dan Arah Pembahasan RUU Hak Cipta

FGD pada Senin itu menjadi salah satu tahapan penting setelah DPR menerima 1.117 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Bob menyebut mayoritas DIM menyentuh substansi pasal, bukan sekadar persoalan redaksional.

Menurut Bob, Baleg DPR sudah terbiasa mengolah ribuan DIM dengan prinsip keterbukaan publik. Ia menjamin seluruh pembahasan pasal demi pasal, hingga detail koma dan titik, dapat dipantau masyarakat luas dari Aceh hingga Papua.

"Tidak ada pasal titipan dan perundingan tertutup," ujarnya.

Pembahasan RUU Hak Cipta memang tengah dikebut. DPR dan pemerintah menargetkan rampung sebelum akhir tahun, sebagaimana diberitakan ANTARA dalam artikel DPR-Pemerintah kebut pembahasan RUU Hak Cipta sebelum akhir tahun. Percepatan itu membuat setiap butir DIM menjadi krusial karena menentukan bentuk akhir perlindungan hukum bagi pencipta.

Dalam kerangka itu, Baleg menempatkan RUU Hak Cipta bukan sebagai regulasi teknis yang mengatur segala hal secara rinci. Undang-undang induk diarahkan menjadi landasan umum, sedangkan aturan pelaksana disiapkan untuk menjawab kebutuhan operasional di lapangan.

Tiga Hak Dasar Pencipta yang Tidak Boleh Lepas

Dalam paparannya, Bob menekankan tiga hak mendasar yang melekat pada pencipta karya, baik karya musik, literatur, maupun karya kreatif lainnya. Ketiganya tidak boleh dipisahkan atau dikurangi salah satunya.

• Hak moral (moral rights) — hak yang melekat pada pencipta atas karyanya, termasuk pengakuan atas karya tersebut.
• Hak eksklusif (exclusive rights) — hak khusus bagi pencipta untuk mengizinkan atau melarang pihak lain menggunakan karyanya.
• Hak ekonomi (economic rights) — hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang diciptakan.

"Tiga hal ini melekat, tidak boleh lepas salah satu pun. Jangan sampai hak ekonomi didapat, tapi hak eksklusif tidak didapatkan," kata Bob.

Penegasan itu menyiratkan kekhawatiran bahwa praktik di lapangan kerap hanya berfokus pada imbalan ekonomi. Padahal, tanpa hak eksklusif dan hak moral yang kuat, posisi pencipta tetap rapuh ketika karyanya dipakai pihak lain tanpa izin.

Bob juga mengaitkan hal ini dengan transformasi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan (UU P3) yang tengah dibenahi DPR. Penataan itu bertujuan agar undang-undang induk tidak melahirkan terlalu banyak aturan pelaksana yang saling tumpang tindih akibat ego sektoral antar-lembaga.

"Jangan sampai satu undang-undang peraturan pelaksana bisa 5 sampai 8, akhirnya timbul dispute. Oleh karena itu, mari kita lepaskan baju sektoral demi kepentingan perlindungan karya," ucapnya.

Latar Belakang: Ego Sektoral dan Tumpang Tindih Regulasi

Persoalan hak cipta di Indonesia tidak hanya menyangkut isi pasal, tetapi juga cara aturan itu diturunkan ke tingkat pelaksanaan. Ketika satu undang-undang melahirkan banyak peraturan pelaksana, potensi konflik kewenangan antar-lembaga meningkat.

Bob menyoroti hal itu secara langsung. Menurutnya, jumlah aturan pelaksana yang berlebihan dapat memicu sengketa karena masing-masing sektor merasa berhak menafsirkan aturan sesuai kepentingannya.

Dalam pembahasan RUU Hak Cipta, semangat yang ingin dibangun adalah melepas "baju sektoral" tersebut. Perlindungan karya ditempatkan sebagai kepentingan bersama, bukan milik satu kementerian atau lembaga tertentu.

Pendekatan ini relevan mengingat ekosistem karya kreatif melibatkan banyak pihak: pencipta, pemegang hak terkait, lembaga manajemen kolektif, platform digital, hingga penegak hukum. Tanpa payung hukum yang jelas, masing-masing pihak bisa merujuk aturan berbeda.

Karena itu, posisi undang-undang sebagai umbrella act menjadi kunci. Regulasi induk cukup menetapkan prinsip dan hak dasar, sedangkan teknis pelaksanaannya diserahkan pada peraturan pemerintah yang lebih mudah disesuaikan dengan perkembangan.

Pemerintah sendiri telah menyampaikan 1.117 DIM yang mayoritas menyentuh substansi pasal. Banyaknya DIM menunjukkan pembahasan tidak berjalan sederhana, meski arah besarnya sudah disepakati: RUU Hak Cipta harus melindungi karya secara menyeluruh.

Dampak bagi Pencipta dan Ekosistem Karya Digital

Bagi pencipta, penegasan tiga hak dasar itu berdampak langsung pada posisi tawar mereka. Hak moral memastikan nama pencipta tetap melekat, hak eksklusif memberi kendali atas penggunaan karya, dan hak ekonomi menjamin imbalan yang layak.

Di ruang digital, ketiga hak itu menghadapi tantangan tersendiri. Penggandaan tanpa izin, pembajakan, dan penggunaan karya untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan menjadi persoalan yang sulit ditangani dengan pendekatan hukum konvensional.

Bob menyinggung kemungkinan pergeseran doktrin penegakan hukum pidana di era digital. Menurutnya, pelanggaran di ruang digital berpotensi mengadopsi doktrin monoistik, mirip dengan tindak pidana penyadapan.

"Dalam penyusunan penegakan hukum kita ke depan, ada kemungkinan mengarah ke konsep monoistik karena faktor digitalisasi," ungkapnya.

Dalam doktrin monoistik, perbuatan materiil (actus reus) menjiplak atau mengambil karya di ranah digital secara otomatis dianggap telah memenuhi unsur niat jahat (mens rea).

"Siapapun yang menjiplak, apa pun niat awalnya, dapat dianggap beritikad buruk," sambungnya.

Wacana ini menuai perhatian karena menyentuh prinsip dasar hukum pidana. Jika diterapkan, penegak hukum tidak perlu membuktikan niat jahat secara terpisah ketika terjadi penjiplakan di ruang digital. Konsekuensinya, perlindungan bagi pencipta berpotensi lebih kuat, tetapi ruang pembelaan bagi pihak yang dituduh bisa menyempit.

Perdebatan soal doktrin ini akan menjadi salah satu titik krusial dalam pembahasan RUU Hak Cipta, terutama karena mayoritas DIM dari pemerintah menyentuh substansi pasal. Untuk konteks perbandingan regulasi hak cipta, pembaca dapat merujuk pada halaman resmi WIPO tentang hak cipta.

Langkah Selanjutnya: Menanti Rampung Sebelum Akhir Tahun

Setelah FGD, pembahasan RUU Hak Cipta akan berlanjut di tingkat Panja Baleg bersama pemerintah. Sebanyak 1.117 DIM menjadi bahan utama yang harus dibahas satu per satu.

Bob menjamin proses itu terbuka untuk publik. Ia menegaskan tidak ada perundingan tertutup dan tidak ada pasal titipan yang disembunyikan.

"Seluruh pembatasan pasal demi pasal, hingga ke detail koma dan titik, dapat dipantau oleh masyarakat luas mulai dari Aceh hingga Papua," ujarnya.

Target penyelesaian sebelum akhir tahun membuat waktu pembahasan relatif singkat. DPR dan pemerintah perlu menuntaskan ratusan butir DIM tanpa mengorbankan kualitas rumusan.

Jika arah yang disampaikan Bob diikuti, hasil akhir RUU Hak Cipta akan berupa undang-undang yang ringkas pada prinsip, tetapi kuat pada perlindungan. Rincian teknis diserahkan pada peraturan pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.

Yang belum terjawab adalah bagaimana rumusan pasal tentang doktrin monoistik akan dituangkan, dan sejauh mana hak eksklusif pencipta dilindungi ketika karyanya dipakai di platform digital. Kedua hal itu akan menentukan apakah RUU Hak Cipta benar-benar menjadi payung hukum yang melindungi karya, atau hanya menambah daftar regulasi baru.

Analisis Redaksi

Gagasan menjadikan RUU Hak Cipta sebagai umbrella act masuk akal secara teknis legislasi. Undang-undang induk yang terlalu rinci cepat usang, terutama di sektor kreatif yang bergerak lebih cepat dari regulasi. Menyerahkan detail ke peraturan pemerintah memberi ruang penyesuaian tanpa harus merevisi undang-undang setiap kali muncul model bisnis baru.

Namun, ada risiko yang perlu diwaspadai. Jika undang-undang hanya mengatur prinsip umum, kualitas perlindungan sangat bergantung pada peraturan pelaksana. Di sinilah ego sektoral yang disinggung Bob bisa kembali muncul. Tanpa pengawasan publik yang ketat, semangat "melepas baju sektoral" bisa luntur saat aturan turunan disusun.

Wacana doktrin monoistik juga layak dicermati. Menyamakan perbuatan menjiplak di ruang digital dengan niat jahat memang mempermudah penindakan. Tetapi hukum pidana selalu mengandung risiko: semakin mudah unsur niat jahat dibuktikan, semakin besar pula potensi kriminalisasi. Keseimbangan antara melindungi pencipta dan menjamin keadilan bagi pihak yang dituduh harus tetap dijaga. RUU Hak Cipta perlu memastikan perlindungan karya tidak berubah menjadi alat penekan yang tumpul.