Eri Cahyadi Minta Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi DLH Surabaya Diproses Hukum

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan dugaan penyalahgunaan solar subsidi dari tangki truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di sekitar TPA Benowo harus ditindaklanjuti lewat proses hukum, bukan hanya pemeriksaan internal dinas.

Eri meminta DLH mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan petugas lain di lingkungan dinas. Penanganan hukum dinilai perlu agar dugaan praktik pengalihan bahan bakar minyak (BBM) subsidi itu diusut tuntas.

"Aktivitas jual beli solar subsidi di sekitar TPA Benowo ini saya pastikan diproses hukum. Matur nuwun (terima kasih) teman-teman DLH yang sudah berani bongkar hal-hal tidak benar seperti ini," tegas Eri, dikutip Senin (9/11/2026), seperti dilaporkan Gesuri.id.

Kronologi Temuan Bermula dari Survei Adipura

Dugaan penyimpangan ini tidak lahir dari laporan masyarakat atau operasi khusus. Kepala DLH Kota Surabaya M Fikser menjelaskan, temuan itu muncul saat jajarannya melakukan survei lapangan untuk persiapan penilaian Adipura.

Dalam kegiatan tersebut, DLH membagi sejumlah tim untuk memeriksa kondisi lingkungan di berbagai wilayah, termasuk Surabaya Barat dan Selatan. Ketika melakukan survei di kawasan barat, tepatnya di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), tim harus menunggu pintu akses dibuka.

Saat menunggu itulah petugas melihat sebuah truk pengangkut sampah milik DLH yang seharusnya langsung meninggalkan kawasan justru berhenti di lokasi lain, berhadapan dengan area parkir petugas.

"Pada saat proses menunggu mereka melihat ada truk sampah yang kemudian dia harusnya langsung keluar, tetapi dia mampir lagi ke satu tempat yang kebetulan berhadapan dengan tempat parkirnya teman-teman," ungkap Fikser.

Aktivitas tersebut kemudian ditindaklanjuti Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup DLH Surabaya Wasis Sutikno bersama Sekretaris DLH Maria Agustin Yuristina. Keduanya turun langsung untuk memeriksa lokasi.

Dari pemeriksaan itu, DLH menduga ada solar yang diambil dari tangki truk pengangkut sampah lalu dipindahkan ke tempat lain. Eri menyebut praktik itu telah berlangsung lama, bahkan disebutnya "puluhan tahun".

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Eri Cahyadi

Eri mengaku telah menerima laporan langsung dari Kepala DLH Surabaya M Fikser mengenai dugaan pengambilan solar dari tangki truk pengangkut sampah untuk dipindahkan ke tempat lain.

"Saya menerima laporan dari Kepala DLH Pak Fikser, masalah BBM yang puluhan tahun BBM ini diambil dari tangki truk, dioper lagi ke tempat lain," kata Eri.

Menurut Eri, pengungkapan dugaan penyimpangan tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemkot Surabaya. Ia meminta seluruh perangkat daerah berani membuka praktik yang tidak sesuai aturan, sekalipun diduga telah berlangsung lama.

"Saya bilang ke Pak Fikser, kalau itu amar ma'ruf nahi munkar, kalau itu kebenaran, tolong dibuka dan harus berani buka," ujarnya.

Sikap itu menempatkan persoalan ini bukan sekadar temuan teknis di lapangan. Eri ingin ada efek jera, sekaligus pesan bahwa transparansi di tubuh birokrasi tidak boleh berhenti pada rapat internal.

Di sisi lain, Fikser sebagai kepala dinas menjadi pihak yang paling banyak menjelaskan detail kronologi. Ia menyampaikan temuan itu ke publik setelah sebelumnya melaporkannya kepada wali kota.

Latar Belakang: Solar Subsidi dan Tata Kelola Armada Sampah

Solar bersubsidi merupakan jenis BBM yang diperuntukkan bagi kalangan tertentu dan tidak bebas diperjualbelikan. Karena itu, dugaan pengalihan BBM dari tangki truk dinas ke pihak lain menyangkut dua persoalan sekaligus: penyalahgunaan barang bersubsidi dan potensi penyimpangan aset daerah.

Truk pengangkut sampah milik DLH beroperasi setiap hari mengangkut sampah warga, termasuk ke kawasan TPA Benowo. Armada seperti ini biasanya mendapat alokasi BBM untuk menunjang tugas pengangkutan sampah harian.

Jika solar dari tangki truk diambil lalu dijual atau dialihkan, ada dua kerugian yang muncul. Pertama, negara dirugikan karena subsidi tidak tepat sasaran. Kedua, operasional pengangkutan sampah bisa terganggu karena bahan bakar berkurang dari seharusnya.

Kawasan TPA Benowo sendiri menjadi lokasi yang disebut dalam dugaan ini. Area itu dikenal sebagai tempat aktivitas pengelolaan sampah kota dengan lalu lintas truk yang padat setiap hari.

Pemkot Surabaya menyebut pengungkapan ini bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan. Artinya, kasus ini juga menjadi ujian bagi pengawasan internal DLH, terutama karena praktik tersebut diduga telah berlangsung bertahun-tahun tanpa terdeteksi.

Dampak dan Reaksi Internal DLH

Temuan ini memunculkan pertanyaan tentang seberapa jauh pengawasan terhadap armada dan konsumsi BBM dinas berjalan selama ini. Sebab, praktik yang diduga berlangsung puluhan tahun semestinya meninggalkan jejak dalam pencatatan pemakaian bahan bakar.

Eri meminta DLH mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya petugas lain di lingkungan dinas. Permintaan itu membuka peluang pemeriksaan menyasar lebih dari satu orang.

Beberapa hal yang menjadi sorotan dari kasus ini:

• Dugaan pengambilan solar dari tangki truk pengangkut sampah DLH di sekitar TPA Benowo.
• BBM diduga dipindahkan ke tempat lain, bukan digunakan untuk operasional truk.
• Praktik disebut telah berlangsung lama, bahkan "puluhan tahun" menurut Eri.
• Temuan bermula dari survei lapangan persiapan penilaian Adipura di kawasan Surabaya Barat.
• Wali kota meminta kasus diproses hukum dan seluruh pihak yang terlibat diungkap.

Bagi warga Surabaya, kasus ini menyangkut dua hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari: kelancaran layanan persampahan dan penggunaan uang publik. Solar bersubsidi yang dialihkan berarti ada sumber daya yang tidak sampai pada tujuannya.

DLH sendiri belum merinci berapa volume solar yang diduga dialihkan, berapa lama praktik berlangsung secara pasti, dan siapa saja yang sudah diperiksa. Informasi itu masih menunggu pendalaman lebih lanjut.

Langkah Selanjutnya: Proses Hukum dan Pengungkapan Pihak Terlibat

Eri memastikan kasus ini tidak berhenti di pemeriksaan internal. Ia meminta dugaan penyalahgunaan solar subsidi diproses secara hukum agar ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab.

Instruksi itu sejalan dengan permintaannya agar DLH mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan keterlibatan petugas lain di lingkungan dinas. Dengan begitu, penyelidikan tidak berhenti pada satu temuan di lapangan.

Fikser sebelumnya menjelaskan bahwa temuan berawal dari pengamatan tim survei, lalu ditindaklanjuti Wasis Sutikno dan Maria Agustin Yuristina yang turun langsung ke lokasi. Rangkaian itu menjadi dasar bagi DLH melaporkan persoalan ke wali kota.

Ke depan, publik menunggu bagaimana proses hukum berjalan dan apakah ada pihak lain yang turut diperiksa. Sejauh ini, belum ada keterangan resmi soal status pemeriksaan terhadap individu tertentu.

Yang jelas, Eri memposisikan kasus ini sebagai pintu masuk pembenahan. Ia meminta perangkat daerah tidak menutup praktik yang tidak sesuai aturan, sekalipun sudah berlangsung lama.

Analisis Redaksi

Kasus ini menarik bukan karena skalanya, tetapi karena cara terungkapnya. Temuan bermula dari tim yang sedang menyiapkan penilaian Adipura, bukan dari audit bahan bakar atau pengawasan armada. Artinya, sistem pengawasan internal terhadap konsumsi solar truk dinas tidak menangkap persoalan yang disebut telah berlangsung puluhan tahun.

Pernyataan Eri bahwa praktik itu berjalan "puluhan tahun" justru menjadi bagian paling mengganggu dari kasus ini. Jika benar, ada rantai pengawasan yang bolong cukup lama, dari pencatatan pemakaian BBM hingga pengawasan atasan langsung di lapangan. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang mengambil, tetapi juga mengapa tidak ada yang menanyakan selisih konsumsi bahan bakar selama bertahun-tahun.

Komitmen memproses hukum patut diapresiasi. Namun ujian sesungguhnya ada pada tindak lanjut: apakah pengungkapan pihak lain benar-benar dilakukan, atau kasus ini berhenti pada satu-dua nama di tingkat bawah. Selama proses hukum tidak transparan, publik sulit menilai apakah pembenahan tata kelola yang dimaksud benar-benar berjalan.

Ada satu hal yang perlu dijaga. Semangat membongkar praktik tidak benar sebaiknya tidak berhenti pada kasus solar. Persoalan serupa bisa muncul di lini lain pengelolaan aset dan anggaran dinas. Jika temuan di sekitar TPA Benowo ditangani serius, ia bisa menjadi preseden bagi perangkat daerah lain untuk berani membuka hal serupa.

Sumber: surabaya.go.id