Petinggi PSI di Kabinet Prabowo Mundur dari Partai: Kuda Troya atau Pengampunan Dosa?

Mundurnya sejumlah elite PSI dari kepengurusan partai untuk fokus di kabinet Prabowo Subianto memantik tafsir politik: kuda troya atau pengampunan dosa? Ketua Umum Poros Prabowo Presiden, Andianto, membedah dua logika yang bertolak belakang itu.

Dalam artikel opini yang diterbitkan Belarakyat.com, Andianto menyoroti dinamika di tubuh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang belakangan kehilangan sejumlah tokoh dari struktur kepengurusan. Nama-nama yang disebut antara lain Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka.

Menurut Andianto, perpindahan itu bukan sekadar soal penataan organisasi. Publik, katanya, menafsirkannya sebagai upaya memutus rantai kendali partai atau mencari posisi aman menjelang kemungkinan perombakan kabinet. "Dinamika mundurnya sejumlah elite parpol dari kepengurusan partai demi berfokus di kabinet... ditafsirkan publik sebagai upaya memutus rantai kendali atau mencari selamat agar tidak terdepak jika terjadi perombakan kabinet," tulis Andianto.

Kronologi Mundurnya Elite PSI dari Kepengurusan

Andianto tidak merinci tanggal per tanggal. Ia menyebut pergeseran di tubuh PSI sebagai fenomena "baru-baru ini" yang kemudian menjadi bahan perbincangan publik. Yang disorot adalah pola: elite partai pendukung pemerintah memilih meninggalkan kursi kepengurusan dan berkonsentrasi pada jabatan di eksekutif.

Dalam konteks PSI, Raja Juli Antoni adalah nama yang paling menonjol. Ia menjabat Menteri Kehutanan dalam Kabinet Merah Putih. Giring Ganesha, yang pernah memimpin PSI, juga disebut dalam daftar tokoh yang bergeser dari struktur partai. Isyana Bagoes Oka melengkapi tiga nama yang dikutip Andianto.

Pola ini bukan hal baru dalam politik Indonesia. Partai pendukung biasanya menempatkan kadernya di kabinet, lalu menghadapi pertanyaan soal batas antara loyalitas partai dan loyalitas eksekutif. Ketika seorang kader memilih mundur dari kepengurusan, muncul dua kemungkinan: ia ingin fokus bekerja sebagai pejabat negara, atau ia sedang menjaga jarak dari risiko politik di partai.

Andianto membaca fenomena itu dalam kerangka yang lebih besar. Ia menyebut pemerintahan Prabowo merangkul koalisi yang "sangat gemuk" demi stabilitas nasional. Koalisi besar, tulisnya, membuka celah masuknya aktor-aktor yang loyalitasnya bersifat transaksional.

Kuda Troya: Ketika Loyalitas Diuji di Ring 1

Istilah kuda troya dipakai Andianto untuk menggambarkan elemen, aktor, atau instansi yang tampak loyal di permukaan, tetapi dinilai punya agenda tersembunyi. Agenda itu, menurutnya, bisa berupa sabotase stabilitas, kebocoran informasi strategis, atau pengamanan kepentingan kelompok lain.

Ia merujuk Niccolò Machiavelli yang menekankan bahwa penguasa baru harus melenyapkan ancaman internal secara tegas. Menunda tindakan terhadap musuh dalam selimut, kata Andianto mengutip Machiavelli, hanya memberi mereka waktu mengonsolidasikan kekuatan.

Carl Schmitt juga dipanggil sebagai rujukan. Pembagian fundamental antara "Kawan" dan "Lawan" menempatkan elemen infiltratif sebagai lawan yang berada di dalam rumah sendiri. Dari situ Andianto berbicara soal keadilan transisional atau lustration: pembersihan aktor dari rezim atau faksi lama untuk memulihkan kepercayaan publik.

Dalam praktik, Andianto menyoroti beberapa hal yang ia nilai sebagai pelaksanaan di lapangan:

• Isu kuda troya mencuat terkait dugaan kebocoran informasi dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret oknum di internal lembaga keamanan nasional.
• Para analis menyoroti adanya menteri atau pejabat yang diduga "dititipkan" oleh lawan politik maupun faksi bisnis tertentu.
• Mundurnya elite parpol dari kepengurusan, termasuk di PSI, dibaca sebagai upaya memutus rantai kendali.
• Institusi penegak hukum, salah satunya Polri di bawah kepemimpinan baru, melakukan gelombang mutasi besar-besaran untuk memutus rantai komando gelap dari sisa-sisa rezim sebelumnya.

Namun Andianto juga mencantumkan risiko. Terlalu agresif "menyikat" aktor yang dicurigai bisa memicu guncangan politik pada stabilitas koalisi gemuk. Ia juga menyebut dugaan sokongan dana dari pengusaha tambang atau komoditas hitam yang mengamankan konsesi bisnis lewat jaringan ini.

Yang paling sulit, tulisnya, adalah mendeteksi musuh dalam selimut. Batas antara loyalitas sejati dan kepura-puraan kabur. Sulit membedakan blunder karena ketidakmampuan teknis dengan sabotase kebijakan yang disengaja.

Pengampunan Dosa: Pragmatisme Politik dan Amnestia

Di sisi lain, Andianto menghadirkan logika pengampunan dosa. Ia mengutip Thomas Hobbes dalam Leviathan: tugas utama penguasa adalah mencegah bellum omnium contra omnes dan menjaga ketertiban. Jika pembersihan memicu perang saudara atau instabilitas besar, pengampunan politik demi integrasi dinilai lebih rasional.

Jacques Derrida juga disebut lewat On Cosmopolitanism and Forgiveness. Pengampunan sejati, menurut Derrida, sering melampaui logika hukum demi menyembuhkan perpecahan sosial. Rekonsiliasi politik memprioritaskan persatuan masa depan di atas pembalasan masa lalu.

Namun jalan ini pun punya kendala. Andianto menyebut tiga hal utama:

1. Gurita jaringan yang terlalu luas. Membersihkan satu jenderal atau satu oligarki bisa menarik benang kusut yang melibatkan puluhan tokoh di DPR, yudikatif, hingga pengusaha besar.
2. Keterbatasan instrumen penegak hukum. Lembaga penegak hukum sendiri sering menjadi medan pertempuran antar-faksi.
3. Ancaman sabotase ekonomi. Jaringan oligarki yang terancam bisa memindahkan modal ke luar negeri, menahan pasokan komoditas strategis, atau merekayasa kelangkaan.

Dua kutub itu, tulis Andianto, adalah perdebatan klasik dalam filsafat politik dan tata negara. Ia tidak menawarkan jawaban hitam-putih.

Mengapa Isu Ini Menjadi Sorotan Publik

Kabar mundurnya elite PSI dari kepengurusan mendapat perhatian karena posisi partai itu di pemerintahan. PSI adalah salah satu partai pendukung Prabowo, dan kadernya duduk di kabinet. Ketika seorang menteri atau pejabat memilih meninggalkan struktur partai, publik biasanya membaca ada sesuatu di baliknya.

Andianto menyebut fenomena ini sebagai turbulensi parpol pendukung dan reshuffle. Ia tidak mengklaim ada bukti sabotase. Ia hanya mencatat bagaimana publik menafsirkan. "Ditafsirkan publik sebagai upaya memutus rantai kendali atau mencari selamat agar tidak terdepak jika terjadi perombakan kabinet," tulisnya.

Dalam politik koalisi gemuk, posisi partai kecil seperti PSI memang rawan. Mereka punya kursi di kabinet, tetapi suara di parlemen tidak besar. Ketika isu reshuffle mencuat, kader yang berada di kabinet punya insentif untuk menjaga jarak dari dinamika internal partai.

Sebaliknya, partai punya kepentingan agar kader di kabinet tetap membawa warna partai. Ketegangan itu tidak selalu terlihat di publik, tetapi tercermin dalam keputusan mundur dari kepengurusan.

Andianto juga mengaitkan isu ini dengan skandal penyadapan dan spionase politik yang sempat mencuat. Ia menyebut dugaan kebocoran informasi dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret oknum di internal lembaga keamanan nasional. Isu itu, menurutnya, membuat pembicaraan soal kuda troya semakin relevan.

Langkah Berikutnya: Pembersihan Bertahap secara Asimetris

Andianto tidak berhenti pada dua kutub. Ia mengajukan jalan tengah yang ia sebut "pembersihan bertahap secara asimetris". Presiden Prabowo, tulisnya, tidak perlu melakukan pembersihan massal yang memicu kegaduhan instan.

Yang ia sarankan: penegakan hukum tegas pada aktor utama siber dan keamanan, seperti dalam skandal penyadapan. Untuk elemen sipil dan politik lainnya, ia menyarankan "akomodasi terkontrol" agar stabilitas ekonomi makro tetap terjaga.

Gagasan itu berpijak pada kenyataan bahwa koalisi gemuk punya biaya. Setiap aktor yang masuk membawa jaringan, kepentingan, dan janji politik. Membersihkan semuanya sekaligus berisiko meruntuhkan bangunan koalisi itu sendiri.

Sebaliknya, membiarkan semuanya tanpa penegakan hukum juga berisiko. Publik bisa kehilangan kepercayaan, dan aktor yang merasa aman justru semakin leluasa. Karena itu, Andianto memilih pendekatan selektif: tegas pada yang menyangkut keamanan negara, akomodatif pada yang menyangkut politik elektoral.

Untuk PSI, keputusan elite mundur dari kepengurusan adalah bagian kecil dari gambaran besar itu. Partai masih mendukung pemerintahan, kadernya masih di kabinet. Yang berubah adalah struktur internal dan cara publik membaca loyalitas mereka.

Andianto menutup tulisannya dengan catatan bahwa dilema ini bukan hal baru. Ia merujuk pada perdebatan klasik antara membersihkan kuda troya atau memberi pengampunan dosa. Pilihan terbaik, menurutnya, ada di tengah: bertahap, asimetris, dan terukur.

Bagi publik, pertanyaannya sederhana: apakah mundurnya elite PSI dari partai adalah sinyal pembersihan, atau justru bagian dari negosiasi kekuasaan yang lebih luas? Andianto tidak memberi jawaban pasti. Ia hanya menyediakan kerangka untuk membacanya.

Analisis Redaksi

Artikel Andianto menarik karena menolak membaca mundurnya elite PSI sebagai peristiwa tunggal. Ia menempatkannya dalam spektrum antara kuda troya dan pengampunan dosa. Namun ada satu hal yang perlu dicatat: kedua kutub itu sama-sama berangkat dari asumsi bahwa aktor politik punya agenda tersembunyi. Padahal, bisa jadi yang terjadi jauh lebih sederhana, yakni penataan organisasi partai dan pembagian kerja antara eksekutif dan legislatif.

Yang luput dari sorotan adalah posisi PSI sebagai partai kecil di koalisi besar. Ketika partai punya sedikit kursi tetapi kadernya duduk di kabinet, tekanan untuk menjaga jarak dari konflik internal partai menjadi wajar. Mundur dari kepengurusan bisa dibaca sebagai langkah pragmatis, bukan sabotase. Publik berhak curiga, tetapi curiga tanpa bukti hanya akan memperpanjang spekulasi.

Yang lebih mendesak adalah transparansi soal batas antara jabatan partai dan jabatan negara. Selama garis itu tidak jelas, setiap perpindahan elite akan selalu dibaca sebagai manuver. Andianto sudah menyodorkan kerangka filosofis yang rapi. Sekarang yang dibutuhkan adalah data: siapa mundur, kapan, dan apa alasannya. Tanpa itu, wacana kuda troya akan terus menjadi alat untuk membaca politik dari sisi paling curiga.

Sumber: psi.id