Eks Kapolri dan Ketum Golkar Diduga Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Diminta Transparan

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret nama eks Kapolri Tito Karnavian dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Polri dituntut bergerak cepat dan transparan agar kasus ini tidak dibajak kepentingan politik.

Kronologi Penetapan Tersangka dan Bantahan Bareskrim

Kasus ini mencuat setelah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira lainnya ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (03/11). Belakangan, satu orang perwira lagi menyandang status tersangka. Hingga lima hari setelah penetapan, tim penyidik belum mengungkap peran masing-masing tersangka.

Pada Minggu (08/11), beredar isu bahwa mantan Kapolri Tito Karnavian dan Idham Azis telah menjadi tersangka. Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin langsung membantahnya.

Isu lain yang bergulir menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal ini. Bahlil sendiri sudah membantah semua tudingan tersebut.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai penanganan perkara ini rawan ditunggangi kepentingan politik. "Sudah ada tumpangan-tumpangan atau pesanan-pesanan politik di balik penanganan perkara ini," kata Bambang saat dihubungi Minggu (08/11).

Ia menambahkan, bila tim penyidik lamban dan tertutup, kasus ini berpotensi menjadi isu liar. "Karena bila tidak [ditangani secara cepat dan transparan], ini menjadi isu liar yang entah ke mana juntrungannya, dan justru akan mengganggu kerja profesional kepolisian," ujarnya.

Pertemuan Prabowo dengan 10 Eks Kapolri di Hambalang

Beberapa jam setelah isu Tito dan Idham menjadi tersangka bergulir, Presiden Prabowo bertemu 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang. Hadir pula Tito Karnavian, Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sekretariat Presiden menyebut pertemuan itu sebagai "silaturahmi" dalam keterangan persnya, namun tidak dipungkiri pertemuan itu membahas pula berbagai isu yang terjadi belakangan.

Pada Senin (09/11), di hadapan wartawan di kompleks Istana Negara, Tito mengaku dirinya diundang oleh Presiden Prabowo dan Ketua Persatuan Purnawirawan (PP) dalam acara itu. Ia kemudian menjelaskan isi pertemuan di Hambalang.

"Saya kira intinya pembicaraannya adalah Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi apa kebocoran negara dan lain-lain," kata Tito. "Kemudian mendukung program-program beliau yang pro rakyat, termasuk terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi," aku Tito.

Pernyataan Tito tidak menyebut secara spesifik dugaan penyadapan. Namun, pertemuan itu digelar tak lama setelah isu keterlibatan dirinya mencuat, sehingga memantik beragam tafsir publik.

Tim Khusus Polri dan Janji Transparansi

Mabes Polri memahami bahwa perkara ini sangat menjadi perhatian publik. Karena itu, mereka membentuk sebuah tim khusus. Tim khusus ini ditugasi mendalami info dan isu yang berkembang di masyarakat terkait perkara tersebut.

"Proses pendalaman ini memerlukan waktu dan tahapan yang harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai ketentuan hukum," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (05/11) malam.

Dia berjanji hasil kerja timsus akan disampaikan secara transparan dan akuntabel ke publik. Namun, lima hari setelah penetapan tersangka, tim penyidik belum juga mengungkap peran masing-masing tersangka.

Bambang Rukminto menilai tim penyidik kepolisian kurang cepat bertindak. "Perannya apa masing-masing juga belum dijelaskan oleh kepolisian, dan operator-operator yang ada di level bawah, juga belum diungkap. Hanya yang memberi perintah saja [yang diungkap]," ujarnya.

"Kalau minggu depan belum ada progres signifikan, ya, ini indikasi ke arah melokalisir [kasus dugaan penyadapan ilegal], itu sudah mulai tampak," tambah Bambang.

Ia juga mengingatkan bahwa isu politik yang dibiarkan terus bergulir akan mendikte arah penyelidikan. "Karena, dengan isu dan narasi politik itu, justru malah mendikte kepolisian ke arah sana," ujarnya.

Respons Kriminolog UI: Ujian bagi Reputasi Polri

Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Adrianus Meliala, menyebut upaya kepolisian menyelidiki skandal dugaan penyadapan ilegal sebagai 'master piece'. Menurut dia, kasus ini adalah yang terbesar sejauh ini.

"Tidak ada yang sebesar ini sebelumnya, ini puncak. Nah, apakah polisi berani bermain-main lagi, apakah mungkin polisi akan mencederai harapan publik?" kata kriminolog Universitas Indonesia ini.

Adrianus tidak yakin polisi bakal berani "memfilter" atau melokalisir kasus ini. Alasannya, penanganan kasus ini menjadi cara bagi kepolisian untuk bangkit dari keterpurukan.

"Mengapa? Karena penanganan kasus ini merupakan satu cara agar kepolisian dapat muncul lagi dari keterpurukan, dan menuju lebih baik," ujarnya kepada BBC News Indonesia, Minggu (08/11) malam.

Pandangan dua pengamat ini menunjukkan tekanan ganda bagi Polri: cepat menyelesaikan perkara, tetapi tetap akuntabel. Di sisi lain, nama-nama besar yang disebut membuat publik menuntut kejelasan siapa sebenarnya aktor di balik dugaan penyadapan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Kasus ini berdampak pada kredibilitas institusi kepolisian dan stabilitas politik. Bila tidak dikelola baik, isu penyadapan bisa melebar menjadi konflik antar-elite yang merugikan publik.

Polri telah berjanji mengumumkan hasil kerja timsus secara transparan. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi soal peran masing-masing tersangka maupun kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Publik menantikan apakah penyidik akan mengungkap operator di level bawah, sebagaimana disorot Bambang. Sebab, hanya mengungkap pemberi perintah dinilai belum menyentuh akar masalah.

Sejumlah langkah yang dinilai krusial untuk menuntaskan kasus ini:

• Pengumuman resmi peran masing-masing tersangka oleh Bareskrim Polri.
• Pengungkapan aktor di level operator, bukan hanya pemberi perintah.
• Penjelasan terbuka soal kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk nama yang sempat diisukan.
• Jaminan bahwa penyelidikan bebas dari tekanan politik.

Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai jadwal pengumuman hasil penyelidikan. Masyarakat masih menunggu tindak lanjut dari janji transparansi yang disampaikan Mabes Polri.

Analisis Redaksi

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo adalah ujian terbuka bagi Polri. Bukan hanya soal kemampuan teknis penyelidikan, tetapi juga soal keberanian menghadapi tekanan politik yang sudah terendus sejak awal. Pernyataan Bambang Rukminto soal "tumpangan-tumpangan politik" bukan isapan jempol. Ia merangkum kecurigaan publik yang melihat nama-nama besar disebut-sebut sebelum penyidik bekerja.

Yang paling mengganggu adalah kecepatan informasi yang saling bertabrakan. Di satu sisi Bareskrim membantah Tito dan Idham menjadi tersangka. Di sisi lain, isu itu sudah telanjur menjadi konsumsi publik. Di tengah kebingungan, Presiden Prabowo justru mengumpulkan 10 eks Kapolri di Hambalang. Pertemuan itu boleh saja disebut silaturahmi, tetapi timing-nya meninggalkan tanya besar.

Polri perlu menyadari bahwa kasus ini bukan sekadar perkara hukum. Ini pertarungan reputasi. Bila penyidik lambat dan tertutup, publik akan menyimpulkan kasus ini dilokalisir. Sebaliknya, bila terang dan tuntas, Polri bisa keluar dari keterpurukan seperti harapan Adrianus Meliala. Kuncinya ada pada keberanian mengungkap semua peran, termasuk mereka yang berada di level operator. Tanpa itu, janji transparansi hanya menjadi retorika.

Sumber: nttzoom.com, bbc.com