Menko Polkam Sebut Penyadapan Listyo Langgar Hukum: 4 Tersangka, 3 Ditahan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menegaskan aksi penyadapan yang dilakukan LSP adalah pelanggaran hukum. Ia mendorong penegak hukum menuntaskan kasus yang menyeret nama Kapolri Listyo Sigit Prabowo itu.

"Secara pribadi tentunya juga sebagai warga negara, penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan. Apalagi kepada kepala negara," kata Dudung saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin, seperti dikutip dari ANTARA News Manado.

Pernyataan itu keluar sehari sebelum kabar penetapan tersangka bergulir. Dudung bicara singkat, tanpa menyebut nama siapa pun secara langsung. Namun arah ucapannya jelas: praktik penyadapan di luar kepentingan penyidikan tidak punya tempat dalam hukum Indonesia.

Kronologi Penetapan Tersangka oleh Polri

Polri lebih dulu bergerak. Pada 3 November 2026, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Ketiganya adalah LSP, seorang ASN berinisial ASN, dan EHS.

Dua hari berselang, 5 November 2026, Polri menambah satu nama: SU. Dengan begitu, jumlah tersangka dalam perkara ini menjadi empat orang.

Pada hari yang sama, Polri mengumumkan bahwa LSP, ASN, dan EHS telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. SU tidak ikut ditahan.

Alasannya bersifat medis. SU masih dalam kondisi sakit pascastroke, sehingga penyidik memilih menunda penahanan meski status tersangkanya sudah resmi disematkan.

Urutan peristiwanya rapat: penetapan tersangka pertama, penambahan tersangka, lalu penahanan. Semua berlangsung dalam rentang tiga hari kerja.

Siapa LSP dan Mengapa Namanya Terus Disebut

Inisial LSP dalam pemberitaan merujuk pada sosok yang disebut-sebut sebagai Listyo Sigit Prabowo. Judul berita ANTARA sendiri memuat frasa "Listyo langgar hukum", dan tag berita mencantumkan "Kapolri, Listyo Sigit Prabowo" di samping "kasus penyadapan".

Dudung tidak menyebut nama itu dalam kutipannya. Ia hanya berbicara soal "penyadapan" sebagai perbuatan yang dilarang, dengan pengecualian untuk kepentingan penyidikan.

Yang menonjol dari pernyataannya adalah frasa "apalagi kepada kepala negara". Frasa itu mengisyaratkan objek penyadapan yang disebut berada di lingkaran paling atas kekuasaan negara.

Sampai berita ini diturunkan, tidak ada penjelasan resmi soal detail teknis penyadapan, perangkat yang dipakai, maupun durasi aksinya. Penyidik juga belum membeberkan pasal yang disangkakan kepada keempat tersangka.

Dudung sendiri menolak berspekulasi soal kemungkinan pejabat atau tokoh publik lain yang bakal menyusul menjadi tersangka. "Kita ikuti sesuai hukum yang berlakulah," ujarnya singkat.

Dasar Hukum Penyadapan dan Batas yang Dilanggar

Penyadapan di Indonesia bukan tindakan yang otomatis haram. Ada jalur resmi yang membolehkannya, dan semuanya bersyarat.

Dalam praktik penegakan hukum, penyadapan hanya sah bila dilakukan aparat berwenang untuk kepentingan penyidikan tindak pidana tertentu, dengan izin atau prosedur yang ditetapkan undang-undang. Di luar kerangka itu, penyadapan masuk kategori perbuatan melawan hukum.

Selain penyadapan, perkara ini juga menyangkut dugaan penghapusan data elektronik. Dua hal itu disebut bersamaan dalam penetapan tersangka 3 November 2026, yang menandakan penyidik melihat keduanya sebagai satu rangkaian perbuatan.

Karena itu, pernyataan Dudung punya bobot normatif. Ia tidak sedang berargumen soal etika semata, melainkan menempatkan penyadapan sebagai persoalan kepatuhan terhadap hukum.

Posisinya sebagai Menko Polkam membuat pernyataan itu bukan suara pribadi biasa. Kementerian yang ia pimpin menaungi koordinasi politik, hukum, dan keamanan, termasuk aparat penegak hukum yang kini menangani perkara.

Empat Tersangka dan Status Penahanan yang Berbeda

Hingga 10 November 2026, peta tersangka kasus ini terbagi dalam dua kelompok status. Berikut rinciannya berdasarkan keterangan Polri:

• LSP — ditetapkan tersangka 3 November 2026, ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok.
• ASN — Aparatur Sipil Negara, ditetapkan tersangka 3 November 2026, ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok.
• EHS — ditetapkan tersangka 3 November 2026, ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok.
• SU — ditetapkan tersangka 5 November 2026, belum ditahan karena sakit pascastroke.

Penahanan tiga tersangka di Mako Brimob, Depok, bukan pilihan acak. Lokasi itu lazim dipakai untuk perkara yang menyita perhatian publik dan melibatkan pihak dengan akses ke struktur keamanan.

Status SU yang belum ditahan menambah satu variabel. Penangguhan penahanan karena alasan kesehatan biasanya disertai syarat administratif dan pengawasan, meski detailnya belum diumumkan.

Dampak ke Institusi Polri dan Publik

Kasus ini menyentuh dua hal sekaligus: keabsahan alat bukti dan kepercayaan publik. Penyadapan ilegal berpotensi mencemari proses hukum lain bila hasilnya pernah dipakai.

Yang lebih sensitif, penyadapan yang menyasar kepala negara menyangkut keamanan negara. Pernyataan Dudung menyiratkan bahwa negara memperlakukan kasus ini bukan sebagai sengketa pribadi, melainkan ancaman terhadap kedaulatan informasi.

Bagi publik, ujiannya sederhana: apakah proses hukum berjalan transparan. Sampai sekarang, penyidik belum memaparkan konstruksi perkara secara utuh, termasuk peran masing-masing tersangka.

Dudung memilih tidak mengomentari kemungkinan tersangka baru. Ia menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berlaku.

Ini bisa dibaca sebagai upaya menjaga jarak dari proses penyidikan, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi. Namun sikap itu juga menyisakan pertanyaan yang belum terjawab.

Langkah Selanjutnya yang Dinanti Publik

Sejumlah hal masih menggantung. Pertama, penyidik belum mengumumkan pasal yang disangkakan kepada LSP, ASN, EHS, dan SU.

Kedua, belum ada keterangan resmi soal apakah penyadapan menyasar kepala negara secara langsung atau pihak lain di sekitarnya. Dudung hanya menyebut frasa "apalagi kepada kepala negara" tanpa merinci.

Ketiga, status hukum SU bergantung pada kondisi kesehatannya. Bila membaik, penahanan bisa menyusul.

Keempat, publik menunggu apakah penyidikan akan naik ke aktor lain di atas keempat tersangka. Dudung menolak menjawab, dan itu justru memperbesar ruang spekulasi.

Untuk konteks hukum penyadapan dan prosedurnya, rujukan resmi dapat dilihat pada laman Hukumonline, sementara perkembangan penanganan perkara biasanya diumumkan melalui kanal resmi kepolisian.

Analisis Redaksi

Pernyataan Dudung layak dibaca sebagai sinyal politik, bukan sekadar komentar. Ia berbicara di kantornya, memakai frasa hukum yang tegas, lalu menutup pintu saat ditanya soal kemungkinan tersangka baru. Pola itu menunjukkan pemerintah ingin terlihat mendukung penegakan hukum tanpa ikut menentukan arahnya.

Masalahnya, kasus ini tidak bisa berhenti di empat nama. Penyadapan terhadap kepala negara, bila benar terjadi, mustahil dikerjakan tanpa akses, perangkat, dan jaringan. Pertanyaan soal siapa yang menyediakan alat dan siapa yang menerima hasilnya sama pentingnya dengan siapa yang menekan tombol rekam.

Ada pula risiko lain. Bila penyadapan berlangsung lama tanpa terdeteksi, berarti ada celah pengawasan di tubuh institusi yang seharusnya paling paham batas hukum penyadapan. Celah itu yang perlu dibongkar, bukan hanya individunya.

Publik tidak menuntut vonis cepat. Publik menuntut konstruksi perkara yang jelas, pasal yang terbuka, dan kepastian bahwa penyidikan tidak berhenti pada aktor lapangan. Selama tiga hal itu belum ada, pernyataan pejabat hanya akan menjadi lapisan retorika di atas peristiwa yang masih gelap.

Yang paling menentukan justru langkah setelah penahanan. Penyidik punya waktu untuk membuktikan bahwa kasus ini ditangani dengan standar yang sama seperti perkara besar lainnya. Bila tidak, keraguan publik akan berpindah dari tersangka ke institusi.