Fatwa MUI Vape Haram: Isi Lengkap, Alasan, dan 12 Rekomendasinya

Majelis Ulama Indonesia resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Ketetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026 dan mencakup larangan memproduksi hingga memperjualbelikannya.

Fatwa tersebut diumumkan melalui laman resmi MUI pada Senin, 9 November 2026. Penetapannya bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 H, dan ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub.

Penetapan itu diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan. Isi lengkapnya dimuat dalam laman Prohealth yang mengutip pengumuman resmi MUI.

Kronologi Penetapan Fatwa Vape Haram

Fatwa ini lahir dari rangkaian pembahasan Komisi Fatwa MUI yang berujung pada sidang penetapan di Jakarta. Tanggal yang tercantum dalam dokumen adalah 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 H.

Rumusan akhirnya dibagi ke dalam empat bagian: Ketentuan Umum, Ketentuan Hukum, Rekomendasi, dan Ketentuan Penutup. Struktur itu mengikuti pola fatwa MUI pada umumnya, dengan definisi istilah diletakkan paling depan agar tidak menimbulkan tafsir ganda.

Dalam Ketentuan Umum, MUI mendefinisikan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lain yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap (aerosol) yang dihirup pengguna.

Nikotin dijelaskan sebagai senyawa alkaloid yang secara alami ada dalam tanaman tembakau maupun diperoleh lewat sintesis. Zat ini dipakai di rokok konvensional dan rokok elektrik, punya efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.

Fatwa dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. MUI juga membuka kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan di kemudian hari bila diperlukan, sesuai klausul penutup dalam dokumen tersebut.

Tiga Ketentuan Hukum: Haram, Haram, Haram

Bagian inti fatwa memuat tiga ketentuan hukum yang semuanya berlabel haram. Pertama, menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Kedua, menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga hukumnya haram. Ketentuan ini menegaskan bahwa perangkat vape tidak boleh menjadi pintu masuk bagi zat terlarang.

Ketiga, memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Butir ini yang paling jauh jangkauannya karena menyentuh langsung rantai industri, bukan hanya konsumen akhir.

Alasan yang dipakai MUI bertumpu pada tiga hal sekaligus: bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, dan pencegahan penyalahgunaan. Konsep sadd al dzariah menempatkan larangan sebagai benteng agar vape tidak berkembang menjadi jalur peredaran narkotika.

Dengan rumusan itu, fatwa tidak berhenti pada tataran konsumsi pribadi. Ia menyentuh produsen, distributor, dan penjual yang selama ini hidup dari ekosistem vape di Indonesia.

Dua Belas Rekomendasi MUI untuk Pemerintah dan Aparat

Fatwa ini juga memuat 12 butir rekomendasi yang menyasar pemerintah, lembaga negara, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, hingga keluarga. Berikut ringkasannya:

• Presiden bersama DPR diminta segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
• Presiden harus mengambil langkah cepat mengendalikan peredaran vape untuk melindungi masyarakat.
• Pemerintah perlu berkoordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Badan agar kebijakan pelarangan terkoordinasi dan terkonsolidasi.
• Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
• BPOM memperketat pengawasan produk vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN serta aparat penegak hukum.
• Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinannya.
• Kementerian Keuangan mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan dan pencegahan penyalahgunaan.
• BNN dan aparat penegak hukum menutup celah peredaran narkoba melalui vape serta menindak tegas peredaran dan penyalahgunaannya.
• Aparat penegak hukum menindak setiap penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika.
• Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi soal haramnya vape serta bahaya kesehatannya.
• Masyarakat diminta menghindari vape dan berperan aktif melindungi anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
• Seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik.

Rekomendasi nomor satu dan dua menempatkan Presiden sebagai penanggung jawab utama. Sementara butir sebelas menyentuh ranah paling dekat dengan warga: keluarga dan lingkungan pendidikan.

Latar Belakang: Nikotin Adiktif dan Jalur Narkotika

Dasar pertimbangan fatwa bertumpu pada sifat nikotin yang diakui bersifat adiktif dan berdampak negatif terhadap kesehatan. MUI memasukkan unsur ini ke dalam definisi, bukan sekadar catatan kaki.

Yang membedakan fatwa ini dari sekadar imbauan kesehatan adalah penekanan pada potensi penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Alasan itulah yang mendasari penggunaan kaidah sadd al dzariah.

Kaidah tersebut menutup jalan menuju kerusakan, meskipun jalan itu sendiri belum tentu dipakai untuk hal yang dilarang. Dalam logika fikih, mencegah lebih diutamakan ketika risikonya nyata dan berulang.

Fatwa juga menyebut aspek lingkungan sebagai salah satu alasan pengharaman. Ini melengkapi alasan kesehatan dan pencegahan penyalahgunaan, sehingga dasar hukumnya tidak berdiri pada satu kaki saja.

Konteks kebijakan nasional soal pengendalian tembakau dan produk nikotin memang sedang menjadi perhatian. Isu ini juga dibahas dalam diskusi publik seperti yang tampak pada pemberitaan Prohealth soal arah kebijakan pengendalian tembakau pada 2026.

Dampak bagi Konsumen, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kebijakan

Bagi konsumen muslim, fatwa ini memberi kepastian hukum yang sebelumnya abu-abu. Selama ini pertanyaan soal hukum vape kerap muncul di ruang kajian, tetapi belum ada ketetapan resmi dari lembaga fatwa tertinggi di Indonesia.

Bagi pelaku usaha, butir ketiga menempatkan produksi dan perdagangan vape dalam kategori haram. Efeknya tidak serta-merta menjadi larangan negara, karena fatwa bukan undang-undang, tetapi ia menjadi rujukan moral dan politik yang kuat.

Rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian untuk melarang izin industri vape menunjukkan MUI ingin kebijakan itu masuk ke ranah perizinan. Sementara Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan.

Di sisi penegakan hukum, BNN dan aparat diminta menutup celah peredaran narkoba melalui vape. Fatwa ini dengan demikian menyambungkan isu gaya hidup dengan agenda pemberantasan narkotika.

Untuk sementara, belum ada keterangan resmi soal tenggat waktu bagi pemerintah menindaklanjuti 12 rekomendasi tersebut. Yang jelas, fatwa sudah berlaku sejak tanggal ditetapkan dan MUI mengimbau semua pihak menyebarluaskannya.

Analisis Redaksi: Fatwa Kuat, Ujian Ada di Penegakan

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 bukan dokumen setengah hati. Ia menyentuh tiga lapis sekaligus: konsumen, produsen, dan pedagang. Jarang ada fatwa yang secara eksplisit menyebut mata rantai produksi dan perdagangan dalam satu tarikan napas dengan larangan konsumsi.

Namun kekuatan fatwa tidak otomatis menjadi kekuatan hukum positif. Selama belum ada undang-undang yang mengatur pelarangan beserta sanksinya, rekomendasi pertama dan kedua akan bergantung pada kemauan politik Presiden dan DPR. Di titik ini, fatwa berubah dari produk keagamaan menjadi agenda legislasi.

Yang paling menantang justru butir sebelas. Melindungi anak dan remaja dari ketergantungan nikotin tidak cukup dengan seruan, terutama ketika vape dijual bebas dengan rasa buah-buahan dan desain yang membidik pasar muda. Tanpa pengawasan BPOM yang ketat dan penindakan aparat, imbauan itu berisiko berhenti sebagai wacana.

Ada juga pekerjaan rumah bagi MUI sendiri. Fatwa ini akan diuji di lapangan: apakah umat menerimanya sebagai panduan, atau menganggapnya sekadar formalitas. Sejarah menunjukkan fatwa yang jelas dan beralasan lebih mudah diterima daripada yang ambigu. Fatwa vape haram ini termasuk yang jelas.

Yang tersisa sekarang adalah pertanyaan sederhana: seberapa cepat negara bergerak setelah ulama memutuskan. Jawabannya akan terlihat dari apakah 12 rekomendasi itu berbuah regulasi, atau hanya tersimpan rapi di laman resmi MUI.