RUU Penyadapan Mencuat Lagi di DPR, Dasco: Jangan Sampai Penegakan Hukum Tanpa Aturan Jelas

Wacana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan kembali menguat di DPR RI. Sejumlah fraksi secara informal mendorong agar regulasi tersebut segera dibahas pada masa sidang mendatang, di tengah mencuatnya isu dugaan penyadapan ilegal yang kini ditangani aparat penegak hukum.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad membenarkan adanya dorongan tersebut. Menurutnya, usulan itu muncul sebelum masa sidang dimulai, seiring ramainya isu dugaan penyadapan ilegal yang tengah menjadi perhatian publik.

"Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dorongan Fraksi Muncul Sebelum Masa Sidang

Desakan agar RUU Penyadapan segera dibahas datang dari beberapa fraksi di Senayan. Dasco menyebut usulan itu belum masuk jalur formal, melainkan masih berupa dorongan informal yang mengemuka di antara anggota dewan sebelum masa sidang dibuka.

Menurut Dasco, dorongan tersebut tidak lepas dari konteks kasus dugaan penyadapan ilegal yang kini ditangani aparat. Publik, kata dia, semakin menyoroti praktik penyadapan karena dasar hukumnya dinilai belum tegas.

"Ini soal kepastian hukum. Siapa yang boleh menyadap, atas izin siapa, untuk perkara apa, dan berapa lama, itu harus jelas," kata Dasco.

Politikus Partai Gerindra itu menilai pembahasan RUU Penyadapan penting agar praktik penyadapan di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas. Selama ini, penyadapan masih diatur secara tersebar di berbagai undang-undang sektoral, sehingga rawan menimbulkan perdebatan soal kewenangan, prosedur, hingga pengawasan.

Dasco menegaskan, untuk saat ini penanganan dugaan penyadapan ilegal sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Sementara DPR, kata dia, akan fokus pada sisi regulasi agar kasus serupa tidak terus berulang tanpa aturan yang tegas.

"Yang sedang berjalan biar ditangani penegak hukum. Tugas DPR memastikan ke depan aturannya tidak abu-abu," pungkasnya.

Dasco Belum Pastikan RUU Penyadapan Jadi Prioritas

Meski desakan sudah muncul, Dasco menyebut DPR belum memutuskan apakah RUU Penyadapan akan langsung menjadi prioritas. DPR masih akan melihat dinamika politik dan pembahasan internal antarfraksi sebelum mengambil sikap.

"Kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana," ujarnya.

Pernyataan itu menandakan pembahasan RUU Penyadapan belum berada di jalur pasti. Dorongan sejumlah fraksi belum tentu berujung pada keputusan resmi untuk memasukkannya ke dalam program legislasi prioritas.

Dalam konteks ini, DPR berada di posisi menentukan. Regulasi penyadapan yang selama ini tersebar di berbagai undang-undang sektoral membuat kewenangan antarlembaga kerap bersinggungan. Tanpa payung hukum tunggal, perdebatan soal siapa berwenang dan sejauh mana batas penyadapan berpotensi terus berulang.

Dasco memilih tidak berspekulasi soal waktu pembahasan. Ia hanya memastikan bahwa keputusan akan diambil setelah melihat perkembangan politik yang ada, termasuk dinamika di antara fraksi-fraksi di DPR.

Pertemuan Prabowo dengan 10 Mantan Kapolri

Isu penyadapan kembali menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kapolri. Dalam pertemuan itu, persoalan dugaan penyadapan ilegal disebut turut disinggung.

Namun Dasco mengaku tidak menghadiri pertemuan tersebut. Karena itu, ia tidak mengetahui secara detail apakah Presiden memberikan atensi khusus terkait pengungkapan kasus penyadapan ilegal.

"Saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam pertemuan kemarin, apakah ada atensi khusus atau tidak," ucapnya.

Pertemuan kepala negara dengan sejumlah mantan Kapolri menjadi sorotan karena melibatkan tokoh-tokoh yang pernah memimpin institusi penegak hukum. Isu penyadapan yang mencuat di forum itu menambah tekanan publik agar kasus dugaan penyadapan ilegal diusut tuntas.

Meski demikian, Dasco menegaskan bahwa DPR tidak akan mencampuri proses penegakan hukum. Pembagian peran dipertahankan: aparat menangani kasus yang sedang berjalan, sementara DPR menyiapkan kerangka regulasi agar praktik penyadapan ke depan punya batas yang jelas.

Mengapa Regulasi Penyadapan Dinilai Mendesak

Penyadapan di Indonesia saat ini diatur dalam sejumlah undang-undang sektoral, bukan dalam satu regulasi khusus. Akibatnya, kewenangan antarlembaga kerap bersinggungan dan prosedur yang berlaku tidak seragam.

Kondisi itu memunculkan sejumlah persoalan yang kerap dibahas dalam diskursus hukum:

• Kewenangan antarlembaga yang tidak seragam dalam melakukan penyadapan.
• Prosedur perizinan yang berbeda-beda di setiap undang-undang sektoral.
• Batas waktu penyadapan yang tidak memiliki standar tunggal.
• Mekanisme pengawasan yang belum terpadu.
• Perlindungan hukum bagi pihak yang disadap maupun bagi aparat yang menjalankan tugas.

Dasco menyoroti empat hal pokok yang menurutnya harus diatur jelas: siapa yang boleh menyadap, atas izin siapa, untuk perkara apa, dan berapa lama penyadapan dilakukan. Empat pertanyaan itu menjadi inti dari kepastian hukum yang ia maksud.

Pembahasan mengenai RUU Penyadapan bukan hal baru di DPR. Wacana ini beberapa kali mencuat, tetapi belum pernah tuntas sampai tahap keputusan politik. Kini dorongan sejumlah fraksi menghidupkan kembali pembahasan tersebut.

Untuk memahami konteksnya lebih luas, publik dapat menelusuri pemberitaan terkait di Bela Rakyat serta perkembangan isu penyadapan di kanal situs resmi DPR RI.

Dampak jika RUU Penyadapan Tidak Segera Dibahas

Tanpa regulasi yang tegas, praktik penyadapan berpotensi terus menuai perdebatan. Kasus dugaan penyadapan ilegal yang kini ditangani aparat menjadi pengingat bahwa ketiadaan aturan tunggal menyulitkan penegakan hukum sekaligus membuka ruang penyalahgunaan.

Bagi aparat penegak hukum, aturan yang jelas menentukan batas kewenangan. Bagi masyarakat, regulasi itu menjadi jaminan perlindungan atas hak privasi. Sementara bagi DPR, pembahasan RUU Penyadapan menjadi ujian apakah fungsi legislasi mampu merespons persoalan yang berkembang di masyarakat.

Dasco menempatkan persoalan ini sebagai soal kepastian hukum, bukan sekadar agenda politik. Pernyataan itu memberi sinyal bahwa DPR ingin memastikan penegakan hukum berjalan di atas aturan yang tidak abu-abu.

Namun keputusan akhir tetap bergantung pada dinamika antarfraksi. Sampai saat ini, belum ada kepastian apakah RUU Penyadapan akan masuk prioritas masa sidang mendatang atau masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

Analisis Redaksi

Pernyataan Dasco menyimpan pesan yang cukup jelas: DPR tidak ingin terjebak menangani kasus penyadapan satu per satu tanpa membenahi akar persoalannya. Selama bertahun-tahun, penyadapan diatur secara terpencar di berbagai undang-undang sektoral. Hasilnya, kewenangan antarlembaga saling bersinggungan dan prosedur perizinan tidak seragam. Dalam kondisi seperti itu, penegakan hukum mudah digugat karena dasar hukumnya dianggap tidak cukup kuat.

Yang menjadi catatan, dorongan sejumlah fraksi masih bersifat informal. DPR belum memutuskan apakah RUU Penyadapan menjadi prioritas. Di sinilah publik perlu mencermati apakah desakan itu berlanjut menjadi keputusan resmi atau berhenti sebagai wacana yang mencuat saat isu penyadapan sedang hangat. Pengalaman sebelumnya menunjukkan RUU ini beberapa kali mengemuka tanpa tuntas sampai tahap keputusan.

Pernyataan Dasco bahwa "tugas DPR memastikan ke depan aturannya tidak abu-abu" adalah standar yang bisa diuji. Jika RUU Penyadapan benar-benar dibahas, empat pertanyaan yang ia sebut—siapa yang boleh menyadap, atas izin siapa, untuk perkara apa, dan berapa lama—harus menjadi kerangka utama. Tanpa itu, pembahasan hanya akan mengulang perdebatan yang sama, sementara kasus dugaan penyadapan ilegal terus berjalan tanpa kepastian hukum yang memadai.