Pemakzulan Menhan AS Pete Hegseth Diajukan Anggota Partai Republik Usai Kalah Pemilu

Anggota Kongres dari Partai Republik, Thomas Massie, resmi mengajukan pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth. Langkah ini muncul setelah Partai Republik kalah telak dalam pemilu paruh waktu dan memicu ketegangan baru di Kongres.

Delapan Pasal Pemakzulan dan Tudingan Perang Ilegal

Massie, yang berasal dari Kentucky, mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap Hegseth. Dalam dokumen tersebut, ia menuduh Hegseth secara ilegal melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pimpinan Pentagon.

“Dia secara sadar menjalankan dan menerapkan perintah yang melanggar hukum,” kata Massie, seperti dikutip detikNews dari AFP, Selasa (10/11/2026).

Pasal-pasal tersebut mencakup dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kewenangan Perang 1973, serta dugaan pelanggaran terkait korban sipil dan operasi militer di Yaman serta Venezuela. Pentagon sendiri telah membantah semua tuduhan tersebut.

DPR AS yang masih dikuasai Partai Republik dapat menggelar pemungutan suara paling cepat pada Rabu. Sejumlah anggota parlemen dari partai Trump memberi sinyal kemungkinan bergabung dengan Partai Demokrat untuk mendukung tuduhan tersebut.

Dukungan Trump dan Sikap Partai Republik

Presiden Donald Trump menyatakan dukungannya kepada Hegseth pada Senin. Ia menilai Hegseth telah melakukan “pekerjaan yang baik” dan “memenangkan” perang di Venezuela dan Iran.

Trump merujuk pada operasi kilat yang menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro pada Januari lalu serta konflik dengan Teheran yang telah berlangsung selama delapan bulan dan belum terselesaikan.

Saat ditanya apa yang akan terjadi jika Hegseth dimakzulkan, Trump menjawab singkat kepada wartawan, “Ya, saya akan tetap mendukungnya.”

Meski begitu, pemakzulan akan menjadi pukulan memalukan bagi pemerintahan Trump. Namun, proses ini tidak serta-merta membuat Hegseth kehilangan jabatannya. Untuk menyatakan Hegseth bersalah, Senat membutuhkan dukungan dua pertiga anggota. Syarat ini jauh lebih sulit dipenuhi, bahkan setelah Partai Demokrat mengambil alih kendali Senat pada Januari mendatang.

Pemilu Paruh Waktu dan Pergeseran Kekuatan di Kongres

Langkah pemakzulan ini semakin menguat sejak pemilu paruh waktu pada Selasa pekan lalu. Partai Demokrat menyapu bersih kemenangan di kedua kamar Kongres di tengah kemarahan pemilih terhadap perang Iran dan lonjakan harga bahan bakar.

Partai Republik masih menguasai Kongres hingga anggota parlemen periode baru mulai bertugas pada 3 Januari. Namun, kekalahan mereka memicu saling tuding di internal partai. Sejumlah anggota Partai Republik yang kalah dalam pemilu bisa saja tidak menghadiri pemungutan suara sehingga peluang pemakzulan disetujui semakin besar.

Pergeseran kekuatan ini juga terlihat dari sikap pemimpin Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, yang diperkirakan akan menjadi Ketua DPR pada Januari mendatang. Pada Minggu, ia menyatakan “benar-benar mendukung” pemakzulan Hegseth.

“Orang yang disebut sebagai menteri pertahanan itu telah menyalahgunakan kekuasaannya, merusak keamanan nasional kita, dan merancang perang yang sembrono serta mahal di Iran, yang sebenarnya merupakan pilihan,” kata Jeffries kepada ABC News.

“Pete Hegseth harus mundur.”

Latar Belakang Konflik Venezuela dan Iran

Operasi militer AS di Venezuela dan Iran menjadi latar belakang utama tudingan terhadap Hegseth. Pada Januari lalu, AS melakukan operasi kilat yang berhasil menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro. Operasi ini disebut Trump sebagai salah satu keberhasilan Hegseth.

Sementara itu, konflik dengan Iran telah berlangsung selama delapan bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Perang ini memicu kemarahan publik AS, terutama karena dampaknya terhadap lonjakan harga bahan bakar dan korban sipil.

Massie dalam pasal pemakzulannya menyoroti dugaan pelanggaran terkait korban sipil dan operasi militer di Yaman serta Venezuela. Ia menilai Hegseth telah melampaui kewenangannya dengan melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres, yang diatur dalam Undang-Undang Kewenangan Perang 1973.

Undang-undang tersebut mewajibkan presiden untuk mendapatkan persetujuan Kongres dalam waktu 60 hari setelah memulai operasi militer. Jika tidak, operasi harus dihentikan. Massie menuduh Hegseth mengabaikan aturan ini.

Dampak Politik dan Langkah Selanjutnya

Pemakzulan ini menjadi ujian berat bagi kohesi Partai Republik. Sejumlah anggota yang kalah dalam pemilu paruh waktu mungkin tidak akan hadir dalam pemungutan suara, sehingga memperbesar peluang disetujuinya pemakzulan di DPR.

Jika DPR menyetujui pemakzulan, proses akan berlanjut ke Senat. Namun, dengan syarat dua pertiga suara, peluang Hegseth dinyatakan bersalah sangat kecil. Meski demikian, proses ini tetap akan menjadi catatan sejarah dan mempengaruhi citra pemerintahan Trump.

Partai Demokrat yang akan menguasai Senat pada Januari mendatang diperkirakan akan terus menekan Hegseth. Jeffries telah menyerukan agar Hegseth mundur, dan tekanan ini kemungkinan akan berlanjut hingga pelantikan anggota baru.

Sementara itu, Pentagon belum memberikan komentar lebih lanjut selain bantahan terhadap tuduhan. Hegseth sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait pemakzulan ini.

Analisis Redaksi

Langkah Thomas Massie mengajukan pemakzulan terhadap Pete Hegseth adalah sinyal jelas bahwa Partai Republik mulai retak. Massie, yang dikenal sebagai pengkritik Trump, memanfaatkan momen kekalahan pemilu untuk menantang kepemimpinan partai. Ini bukan sekadar soal Hegseth, tetapi soal arah partai ke depan.

Dari sisi substansi, tudingan perang ilegal tanpa persetujuan Kongres bukanlah hal baru. Undang-Undang Kewenangan Perang 1973 memang sering menjadi alat politik untuk mengkritik presiden. Namun, dalam kasus Hegseth, ada bukti konkret: operasi di Venezuela dan Iran yang berlangsung tanpa persetujuan Kongres. Jika DPR menyetujui pemakzulan, ini akan menjadi preseden bahwa anggota kabinet bisa dimintai pertanggungjawaban atas keputusan perang.

Namun, realitas politik di Senat membuat pemakzulan ini lebih mirip drama politik daripada ancaman serius. Dengan syarat dua pertiga suara, bahkan setelah Partai Demokrat menguasai Senat, peluang Hegseth dinyatakan bersalah sangat tipis. Yang lebih mungkin terjadi adalah Hegseth bertahan, tetapi dengan legitimasi yang tercoreng. Bagi Partai Republik, ini adalah pengingat bahwa kemenangan pemilu bukanlah segalanya—kohesi internal jauh lebih rapuh.