Tuduhan Makar Kasus Penyadapan: Feri Amsari Sebut Alat Bukti Belum Cukup

Pakar hukum tata negara Feri Amsari mempertanyakan dasar pemerintah menuduh aksi penyadapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal polisi sebagai tindakan makar. Menurutnya, alat bukti yang dipaparkan Bareskrim Polri belum cukup untuk menyimpulkan adanya permufakatan menggulingkan pemerintah.

Feri menyampaikan penilaian itu dalam program Kompas Petang di KompasTV, Senin (9/11/2026). Ia menegaskan belum ada bukti terbuka yang menunjukkan para pelaku bermufakat untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.

"Tidak lazim juga sebenarnya upaya makar itu berani dilakukan oleh kepolisian," kata Feri Amsari dalam program tersebut, dikutip dari laporan Kompas TV.

Pernyataan itu muncul di tengah memanasnya situasi politik nasional setelah penangkapan Listyo Sigit. Pemerintah menuding aksi penyadapan yang melibatkan sejumlah jenderal polisi sebagai upaya makar, sementara sejumlah pakar hukum mempertanyakan konstruksi perkara.

Kronologi Tuduhan Makar dan Penangkapan Listyo Sigit

Kasus ini bermula dari aksi penyadapan yang disebut menyasar sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden. Bareskrim Polri kemudian menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka, dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjadi nama paling menonjol.

Pemerintah menilai rangkaian penyadapan itu bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bagian dari upaya terorganisasi untuk menggulingkan kekuasaan. Tuduhan itu dirumuskan dengan merujuk pada pasal makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penangkapan Listyo Sigit memicu reaksi luas. Situasi makin memanas setelah aparat mengerahkan pasukan dalam jumlah besar ke Jakarta. Feri Amsari menyoroti langkah tersebut sebagai salah satu tindakan yang dinilai justru memperkeruh suasana.

Di DPR, Ketua Komisi III Habiburokhman ikut bersuara. Politikus Partai Gerindra itu menilai pasal makar dalam KUHP tidak memadai untuk memproses perkara yang sedang bergulir, sehingga membuka wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) khusus tentang penyadapan.

Wacana Perppu itu langsung mendapat penolakan dari kalangan akademisi. Feri Amsari termasuk yang paling keras menolak, dengan alasan regulasi yang ada sudah memadai.

Alat Bukti Dinilai Belum Cukup untuk Unsur Makar

Dalam pandangan Feri, persoalan utama terletak pada pembuktian. Tuduhan makar mensyaratkan adanya permufakatan dan niat menggulingkan pemerintah yang sah. Sampai sekarang, menurutnya, belum ada bukti terbuka yang mengarah ke sana.

"Saya melihat kalau, praktik sejarah kita, tuding-menuding makar ini biasa dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan dalam situasi dan keadaan yang kemudian dibuat rumit sendiri agar punya argumentasi untuk menuding berbagai hal," ujarnya.

Ia menilai konstruksi perkara saat ini lebih dekat pada pertikaian politik ketimbang murni persoalan pidana. Sebab itu, ia mendesak agar proses hukum tidak dibangun di atas asumsi, melainkan pada alat bukti yang bisa diuji di pengadilan.

Feri juga menyoroti penggunaan istilah makar yang menurutnya kerap dipakai secara longgar. Padahal, pasal makar memiliki unsur yang spesifik dan tidak bisa diperluas begitu saja untuk menangkap tindakan yang sebenarnya masuk kategori pelanggaran pidana umum.

Dalam kasus penyadapan, ia menegaskan unsur-unsurnya sudah tercakup dalam ketentuan pidana umum, termasuk yang berkaitan dengan doxxing dan pelanggaran privasi. Menurutnya, tidak ada kebutuhan mendesak untuk membentuk norma baru.

Pasal 191 dan 196 KUHP Dianggap Sudah Memadai

Feri menegaskan pasal 191 dan 196 KUHP telah mencakup segala hal yang berhubungan dengan makar. Dua pasal itu mengatur tentang permufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah dan tindak pidana terkait.

Sementara untuk aksi penyadapan, doxxing, dan sejenisnya, ia menyebut semuanya telah termuat dalam pasal pidana umum. Artinya, penegak hukum tidak kehabisan dasar hukum untuk memproses perkara.

"Menurut saya begini, jangan sampai kemudian karena pertikaian politik ini kerugian konstitusionalnya menjadi besar," kata Feri Amsari.

Pernyataan itu menyasar langsung wacana Perppu yang disampaikan Habiburokhman. Menurut Feri, menerbitkan Perppu untuk perkara yang sedang berjalan berisiko menciptakan preseden buruk bagi tata kelola hukum nasional.

Ia menilai pembentukan aturan baru di tengah proses hukum yang sedang bergulir bisa dibaca sebagai intervensi. Dalam kerangka negara hukum, aturan main seharusnya sudah tersedia sebelum perkara diproses, bukan disusun mengikuti kebutuhan perkara.

Pengerahan Pasukan dan Wacana Perppu Memperkeruh Suasana

Selain soal alat bukti, Feri menyoroti sejumlah langkah pemerintah yang dinilai menambah ketegangan. Pengerahan pasukan besar-besaran ke Jakarta setelah penangkapan Listyo Sigit menjadi salah satu yang paling disorot.

Ia menilai respons semacam itu tidak proporsional terhadap persoalan yang sejatinya bisa diselesaikan lewat jalur hukum. Militansi di ruang publik, menurutnya, hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Wacana Perppu menambah lapisan persoalan baru. Jika diterbitkan, aturan itu berpotensi memperluas kewenangan aparat dalam menangani perkara penyadapan, termasuk untuk kasus yang sudah berjalan.

Kritik Feri bukan satu-satunya. Sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi Perppu ketika instrumen hukum yang ada dinilai sudah cukup. Mereka menilai langkah itu lebih merupakan respons politik ketimbang kebutuhan hukum.

Di sisi lain, pendukung pemerintah berargumen bahwa kasus penyadapan menyangkut keamanan negara sehingga butuh payung hukum yang lebih tegas. Perdebatan ini yang kini menjadi titik panas baru di ruang publik.

Dampak pada Iklim Hukum dan Politik Nasional

Perkara ini menyentuh langsung relasi antara pemerintah, kepolisian, dan lembaga legislatif. Penangkapan seorang mantan Kapolri dengan tuduhan makar adalah peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah republik.

Bagi publik, pertanyaannya sederhana: apakah perkara ini murni penegakan hukum atau bagian dari pertarungan kekuasaan. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Dari sisi akademik, kasus ini menghadirkan ujian bagi konsistensi penerapan pasal makar. Jika unsur permufakatan tidak dibuktikan secara terbuka, risiko kriminalisasi terhadap tindakan yang sebenarnya masuk kategori pelanggaran biasa akan makin besar.

Feri mengingatkan bahwa biaya konstitusional dari sebuah pertikaian politik bisa sangat mahal. Kerugian itu tidak hanya dirasakan pihak yang berperkara, tetapi juga seluruh warga negara yang bergantung pada kepastian hukum.

Langkah selanjutnya berada di tangan penyidik dan pembuat kebijakan. Publik menunggu apakah alat bukti akan dibuka secara transparan, dan apakah wacana Perppu tetap dilanjutkan meski mendapat penolakan dari kalangan pakar.

Analisis Redaksi

Kritik Feri Amsari menyentuh titik paling rawan dalam perkara ini: pembuktian. Tuduhan makar bukan tuduhan sembarangan. Ia menuntut bukti adanya permufakatan dan niat menggulingkan pemerintah yang sah, bukan sekadar rangkaian tindakan yang dinilai meresahkan.

Selama alat bukti itu tidak dibuka ke publik, ruang tafsir akan terus melebar. Masyarakat tidak punya cara menilai apakah penetapan tersangka berdasar pada konstruksi hukum yang kuat atau pada kebutuhan politik sesaat. Di sinilah transparansi menjadi penentu kredibilitas proses hukum.

Wacana Perppu menambah masalah baru. Membentuk aturan di tengah perkara yang sedang berjalan adalah praktik yang sulit dipertahankan dalam kerangka negara hukum. Pasal 191 dan 196 KUHP, ditambah ketentuan pidana umum soal penyadapan, sebenarnya sudah memberi penyidik ruang bergerak.

Yang dibutuhkan bukan regulasi tambahan, melainkan keberanian membuka alat bukti dan membiarkan proses hukum berjalan tanpa tekanan politik. Jika tidak, tuduhan makar akan terus dibaca sebagai instrumen, bukan sebagai pasal.

Sumber: hukumonline.com