KOWANI Tolak SK AHU KLB Ilegal: Bongkar Cacat Hukum dan Siapkan Gugatan

Barisan pimpinan Organisasi Anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) bersama Dewan Pimpinan KOWANI menolak tegas Surat Keputusan Kementerian Hukum RI Nomor AHU-00001993.AH.01.08 Tahun 2026 yang mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal. Mereka menilai SK itu mengandung cacat hukum dan menyiapkan gugatan resmi.

Kronologi Penolakan dan KLB Ilegal

Penolakan ini muncul setelah Kementerian Hukum menerbitkan SK AHU-00001993.AH.01.08 Tahun 2026. SK tersebut dianggap mengesahkan hasil KLB yang digelar secara ilegal oleh sekelompok pihak yang mengklaim sebagai pengurus KOWANI. Menurut keterangan resmi yang diterima Harian Pelita, KLB itu tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KOWANI.

Barisan pimpinan Organisasi Anggota dan Dewan Pimpinan KOWANI pun menyatakan sikap tegas. Mereka menyebut KLB digelar tanpa mandat yang sah dan melibatkan pihak yang tidak berwenang. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Hukum mengenai dasar penerbitan SK tersebut.

KOWANI menegaskan bahwa KLB ilegal itu tidak pernah diakui oleh organisasi. Sebab, forum tersebut tidak melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART, termasuk tidak adanya undangan resmi kepada seluruh organisasi anggota. "Kami menolak segala bentuk legalisasi terhadap KLB yang cacat prosedur," kata salah satu pimpinan KOWANI dalam pernyataan yang dikutip Harian Pelita.

Cacat Hukum yang Ditudingkan KOWANI

KOWANI merinci sejumlah cacat hukum dalam penerbitan SK AHU-00001993.AH.01.08 Tahun 2026. Pertama, KLB dinilai digelar tanpa kuorum yang sah sesuai AD/ART. Kedua, peserta KLB tidak mewakili organisasi anggota secara resmi. Ketiga, keputusan KLB tidak pernah dilaporkan atau dipertanggungjawabkan dalam forum resmi KOWANI.

Selain itu, KOWANI menyoroti proses verifikasi di Kementerian Hukum. Menurut mereka, seharusnya kementerian memeriksa keabsahan penyelenggara KLB sebelum menerbitkan SK. "Ada prosedur yang dilangkahi. Kami menduga SK itu diterbitkan tanpa meneliti dokumen pendukung secara menyeluruh," ujar sumber internal KOWANI.

KOWANI juga mempertanyakan legalitas pihak yang mengklaim sebagai pengurus hasil KLB. Mereka menilai ada upaya mengambil alih organisasi secara melawan hukum. Sampai sekarang, KOWANI belum merilis nama-nama pihak yang terlibat dalam KLB ilegal tersebut.

Langkah Hukum dan Gugatan Resmi

KOWANI tidak tinggal diam. Mereka menyiapkan gugatan resmi ke pengadilan untuk membatalkan SK AHU-00001993.AH.01.08 Tahun 2026. Gugatan itu akan diajukan oleh tim kuasa hukum yang dibentuk Dewan Pimpinan KOWANI. "Kami sedang menyusun materi gugatan. Targetnya dalam waktu dekat diajukan," kata seorang anggota tim hukum KOWANI.

Selain gugatan, KOWANI berencana melayangkan surat keberatan resmi ke Kementerian Hukum. Mereka meminta kementerian meninjau ulang SK tersebut dan membatalkannya. KOWANI juga akan menggelar konsolidasi dengan seluruh organisasi anggota untuk memperkuat posisi.

Langkah ini diambil agar tidak ada pihak yang memanfaatkan SK untuk mengklaim kepengurusan KOWANI secara sepihak. KOWANI menegaskan bahwa kepengurusan yang sah tetap yang dipilih melalui kongres resmi sesuai AD/ART.

Dampak bagi Organisasi Anggota

Konflik ini berpotensi mengganggu program-program KOWANI yang selama ini berjalan. Organisasi anggota yang tersebar di berbagai daerah terancam terpecah jika SK tersebut tidak dibatalkan. KOWANI pun mengimbau seluruh anggota untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.

"Kami minta semua organisasi anggota bersatu. Jangan sampai ada yang mengakui kepengurusan hasil KLB ilegal," tegas pimpinan KOWANI. Imbauan ini disampaikan agar tidak terjadi dualisme kepengurusan di tingkat daerah.

Dampak lain, kepercayaan mitra kerja KOWANI, termasuk lembaga pemerintah dan swasta, bisa terganggu. KOWANI berharap Kementerian Hukum segera merespons keberatan yang diajukan.

Respons Kementerian Hukum dan Langkah Selanjutnya

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Hukum belum memberikan tanggapan resmi. Harian Pelita telah mencoba menghubungi pihak kementerian, tetapi belum ada jawaban. KOWANI berharap kementerian bersedia membuka dialog.

Jika gugatan diterima, SK AHU-00001993.AH.01.08 Tahun 2026 bisa dibatalkan. KOWANI akan kembali pada kepengurusan hasil kongres sah. Namun jika gugatan ditolak, KOWANI berencana menempuh upaya hukum lain, termasuk mengadu ke Ombudsman.

Masyarakat, khususnya organisasi perempuan, menantikan penyelesaian kasus ini. Sebab, KOWANI adalah organisasi payung yang menaungi banyak organisasi perempuan di Indonesia. Legitimasi kepengurusan yang jelas menjadi kunci.

Analisis Redaksi

Kasus SK AHU-00001993.AH.01.08 Tahun 2026 menunjukkan celah dalam proses verifikasi organisasi di Kementerian Hukum. Penerbitan SK yang mengesahkan hasil KLB tanpa meneliti keabsahan forum adalah preseden buruk. Jika dibiarkan, organisasi lain bisa meniru cara ini untuk mengambil alih kepengurusan secara ilegal.

KOWANI perlu memastikan gugatannya didukung bukti kuat. Cacat hukum yang ditudingkan harus dibuktikan di pengadilan, bukan hanya di ruang publik. Kementerian Hukum juga harus proaktif meninjau ulang SK tersebut jika terbukti ada pelanggaran prosedur.

Yang paling dirugikan dalam konflik ini adalah organisasi anggota dan konstituen KOWANI. Mereka butuh kepastian kepengurusan agar program advokasi perempuan tetap berjalan. Penyelesaian hukum yang cepat dan transparan adalah jalan terbaik.

Sumber: kemenkum.go.id