Walhi Kalteng Laporkan 8 Korporasi Api ke Polda, Uji Komitmen Penegakan Hukum

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng melaporkan delapan perusahaan besar pemegang konsesi sawit dan kehutanan ke Polda Kalteng atas dugaan terlibat pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Pelaporan ini menjadi ujian bagi polisi untuk membuktikan komitmennya menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Delapan entitas itu terdiri dari enam perusahaan perkebunan sawit dan dua pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Walhi Kalteng menyerahkan laporan pada Senin (9/11/2026) setelah melakukan analisis dan verifikasi lapangan terhadap areal konsesi yang terindikasi terbakar.

Kronologi Pelaporan dan Dasar Bukti Walhi Kalteng

Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai, mengatakan pelaporan ini bukan yang pertama. Pada 2023, Walhi Kalteng bersama Save Our Borneo dan LBH Palangkaraya pernah melaporkan empat perusahaan yang areal konsesinya terindikasi terbakar ke Polda Kalteng. Namun hingga kini, proses laporan tersebut belum ada tindak lanjut yang jelas. Bahkan keempat perusahaan itu masih terus beroperasi.

"Hal ini penting menjadi perhatian serius aparat penegak hukum di Kalteng, khususnya Polda Kalteng. Berdasarkan hasil kajian, Walhi Kalteng menemukan setidaknya 8 perusahaan besar swasta yang terindikasi mengalami kebakaran di area konsesinya," kata Janang, pada Senin (9/11/2026).

Walhi Kalteng tidak memilih perusahaan secara acak. Mereka menganalisis citra satelit dan data hotspot, lalu melakukan pemantauan lapangan di tiga konsesi sebagai sampel. Ketiganya terbukti mengalami kebakaran. "Kami mendatangi tiga perusahaan untuk verifikasi, dan semuanya memang terbakar," ujar Janang.

Delapan perusahaan yang dilaporkan adalah:

• PT Globalindo Agung Lestari (Genting Plantations Group)
• PT United Agro Indonesia (Genting Plantations Group)
• PT Arjuna Utama Sawit (First Borneo Group)
• PT Tapian Nadenggan (Sinar Mas Group/GAR)
• PT Maju Aneka Sawit (Musimas Group)
• PT Globalindo Alam Perkasa (Musimas Group)
• PT Industrial Forest Plantation (Nusantara Fiber Group)
• PT Baratama Putra Perkasa

Laporan Walhi Kalteng ini juga menyoroti ketidaktransparanan penegakan hukum sebelumnya. Bareskrim Polri dan Polda Kalteng disebut pernah mengumumkan penanganan kasus karhutla oleh korporasi, tetapi informasi ke publik hanya menyebut inisial, bukan nama terang. "Bahkan setahu kami baru 2 yang ditetapkan tersangka. Lantas, sejauh mana proses penyidikan berjalan selama ini dan siapa saja korporasi yang ditangani?" kata Janang.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Janang, Manager Advokasi, Kampanye, dan Kajian Walhi Kalteng, Agung Sesa, menegaskan pelaporan ini bagian dari konsistensi Walhi dalam kerja advokasi lingkungan. Menurut Agung, laporan ini sekaligus menjadi ujian bagi aparat penegak hukum (APH) untuk membuktikan komitmennya.

"Hukum tidak boleh tunduk pada kekuatan modal. Setiap pihak harus bertanggung jawab atas dugaan kejahatan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Tengah," kata Agung.

Walhi Kalteng berharap Polda Kalteng menindaklanjuti setiap laporan secara objektif dan akuntabel. Janang mengingatkan agar hukum tidak kehilangan ketegasan saat berhadapan dengan korporasi besar. "Jangan sampai hukum kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan korporasi besar, tetapi justru tajam terhadap masyarakat kecil. Sebab, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum dan keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu," ucapnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari delapan perusahaan yang dilaporkan maupun dari Polda Kalteng. Betahita.id masih berupaya menghubungi pihak terkait.

Latar Belakang: Kalteng sebagai Episentrum Karhutla

Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah episentrum karhutla di Indonesia. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalteng mencatat setidaknya 114.365 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sejak Januari hingga 12 Oktober 2026. Sementara itu, Kementerian Kesehatan RI per 2 November 2026 mencatat total kumulatif 401.586 kasus ISPA akibat karhutla di 7 provinsi dan 63 kabupaten/kota.

Skala kebakaran juga mengkhawatirkan. Analisis Walhi Kalteng menunjukkan luas area terbakar di Kalteng sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai 81.587 hektare. Sebanyak 205.926 titik panas (hotspot) terdeteksi sejak Januari hingga Oktober 2026.

Angka-angka itu memperlihatkan besarnya ancaman karhutla dan memperkuat urgensi penegakan hukum menyeluruh, termasuk terhadap korporasi yang wilayah konsesinya terindikasi terbakar. Walhi Kalteng menilai penegakan hukum yang tebang pilih hanya akan melanggengkan impunitas.

Dampak Karhutla bagi Kesehatan dan Ekonomi Warga

Karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Ribuan warga Kalteng terjangkit ISPA akibat paparan asap. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan.

Selain itu, kebakaran hutan dan lahan mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan transportasi. Sekolah diliburkan, penerbangan tertunda, dan biaya kesehatan membengkak. Kerugian ekonomi akibat karhutla di Kalteng diperkirakan mencapai triliunan rupiah, meski angka pastinya belum dihitung secara resmi.

Walhi Kalteng menilai korporasi besar yang konsesinya terbakar harus bertanggung jawab, bukan malah dibiarkan beroperasi tanpa sanksi. "Jangan sampai proses penegakan hukum justru membuka ruang lahirnya impunitas hukum bagi aktor-aktor korporasi besar," kata Agung.

Langkah Selanjutnya: Ujian bagi Polda Kalteng

Pelaporan delapan perusahaan ini menjadi ujian bagi Polda Kalteng. Publik akan menyoroti apakah laporan ditindaklanjuti dengan penyelidikan, penetapan tersangka, dan proses hukum yang transparan. Walhi Kalteng mendesak agar nama korporasi yang ditangani diumumkan secara terang, bukan hanya inisial.

Jika laporan ini kembali tidak ditindaklanjuti, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum lingkungan akan semakin pudar. Sebaliknya, jika Polda Kalteng serius menangani, ini bisa menjadi preseden penting bagi penegakan hukum karhutla di Indonesia.

Walhi Kalteng juga mendorong pemerintah daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi izin konsesi perusahaan yang terbukti lalai. Sanksi administratif, pencabutan izin, hingga gugatan perdata bisa menjadi opsi.

Analisis Redaksi

Pelaporan Walhi Kalteng ke Polda Kalteng adalah cermin dari kelelahan publik terhadap janji penegakan hukum yang tak kunjung terwujud. Sejak 2023, empat perusahaan sudah dilaporkan, tetapi hingga kini tidak ada kabar jelas. Korporasi besar seolah kebal hukum, sementara warga kecil yang membuka lahan dengan cara tradisional justru cepat ditindak.

Ketidaktransparanan penegakan hukum memperparah masalah. Ketika penyidik hanya menyebut inisial, publik sulit mengawasi. Apakah perusahaan yang ditangani benar-benar aktor besar, atau justru hanya nama kecil yang dijadikan tumbal? Tanpa keterbukaan, impunitas hukum bagi korporasi besar akan terus terjadi.

Polda Kalteng harus membuktikan bahwa hukum tidak tunduk pada modal. Menindaklanjuti laporan Walhi Kalteng secara objektif dan mengumumkan nama korporasi yang ditangani adalah langkah awal. Jika tidak, karhutla akan terus berulang setiap tahun dengan aktor yang sama, dan asap akan terus menjadi langganan masyarakat Kalteng.

Sumber: betahita.id, walhi.or.id