Dana Bencana Sukabumi Disorot: BPBD dan Kejari Jalin Pengawasan Hukum

BPBD dan Kejari Kabupaten Sukabumi memperkuat sinergi pengawasan hukum serta transparansi pengelolaan dana kebencanaan. Komitmen itu dibahas dalam Podcast Jaksa Menyapa bertema tata kelola risiko bencana, Selasa (10/11/2026).

Program edukatif bertajuk “Sinergi Pengawasan Hukum dan Tata Kelola Risiko Bencana di Kabupaten Sukabumi” itu menghadirkan dua narasumber. Yakni Sekretaris BPBD Kabupaten Sukabumi, Yuni Sriheryanti, dan Kasubsi I Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Sukabumi, Dimas Fir Rizqi.

Dalam dialog di Kantor Kejari Kabupaten Sukabumi, keduanya membahas titik temu antara mitigasi risiko, pengawasan hukum, serta akuntabilitas anggaran kebencanaan. Isu dana bencana menjadi sorotan utama karena menyangkut keselamatan warga sekaligus uang publik.

Mitigasi Jadi Prioritas, Bukan Sekadar Reaksi Saat Bencana

Yuni Sriheryanti menegaskan penanggulangan bencana tidak cukup berfokus pada penanganan saat bencana terjadi. Mitigasi dan peningkatan kapasitas masyarakat harus menjadi prioritas melalui perencanaan yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah.

Menurutnya, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) perlu diperkuat dengan edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat hingga tingkat desa dan kecamatan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif menekan korban dan kerugian dibanding penanganan yang bersifat reaktif.

“Penanggulangan bencana tidak boleh bersikap reaktif saat kejadian saja, tetapi harus berorientasi pada mitigasi risiko sejak awal. Peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci utama dalam meminimalisir dampak bencana,” ujar Yuni dalam podcast tersebut.

Pernyataan itu menempatkan masyarakat sebagai ujung tombak. Sebab, warga di desa dan kecamatanlah yang paling cepat merespons ketika bencana datang sebelum bantuan dari pusat kabupaten tiba.

Yuni juga menyoroti pentingnya perencanaan yang menyatu dengan program pembangunan daerah. Artinya, anggaran kebencanaan tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan agenda pembangunan lain agar tidak tumpang tindih.

Peran Intelijen Kejaksaan Kawal Aspek Hukum Pascabencana

Dari sisi kejaksaan, Dimas Fir Rizqi menyoroti pentingnya peran Intelijen Kejaksaan dalam mengawal aspek hukum. Ia juga memantau potensi kerawanan sosial yang dapat muncul pascabencana.

Pendampingan hukum dari Kejaksaan dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan penanganan kedaruratan. Termasuk memastikan pengelolaan anggaran kebencanaan berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta akuntabel.

Peran ini bukan tanpa alasan. Pascabencana, kata Dimas, kerap muncul persoalan sosial yang menuntut kehadiran negara, mulai dari distribusi bantuan hingga potensi konflik di tengah masyarakat.

Kejaksaan berada di posisi strategis untuk memberi pendampingan agar proses penanganan tidak melanggar aturan. Pendampingan ini bersifat preventif, bukan semata penindakan setelah masalah muncul.

Dalam kerangka itu, pengawasan hukum menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik. Setiap rupiah dana kebencanaan harus bisa dipertanggungjawabkan, terutama saat kondisi darurat ketika keputusan diambil cepat.

Empat Tahap Tata Kelola Bencana yang Jadi Fokus Sinergi

Kolaborasi BPBD dan Kejari Kabupaten Sukabumi menyasar seluruh siklus penanggulangan bencana. Kedua lembaga berharap tata kelola semakin kuat dari hulu ke hilir.

Empat tahap yang menjadi fokus penguatan tersebut adalah:

• Mitigasi — perencanaan risiko sejak awal, termasuk penguatan Rencana Penanggulangan Bencana.
• Kesiapsiagaan — edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat hingga tingkat desa dan kecamatan.
• Tanggap darurat — pendampingan hukum agar keputusan cepat saat krisis tetap sesuai ketentuan.
• Pemulihan — pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan akuntabel pascabencana.

Keempat tahap itu saling terkait. Kelemahan di satu tahap bisa merembet ke tahap lain, termasuk memicu persoalan hukum jika pengelolaan anggaran tidak transparan.

Karena itu, sinergi lintas lembaga dinilai lebih efektif dibanding kerja masing-masing. BPBD memegang fungsi teknis kebencanaan, sementara Kejaksaan mengawal aspek hukumnya.

Mengapa Transparansi Dana Bencana Jadi Sorotan

Isu dana bencana selalu menjadi perhatian publik karena menyangkut dua hal sekaligus: keselamatan warga dan penggunaan uang negara. Ketika bencana terjadi, anggaran bergerak cepat dan keputusan diambil dalam tekanan.

Kondisi darurat itulah yang membuka ruang risiko. Mulai dari pengadaan barang dan jasa yang dipercepat, distribusi bantuan yang harus tepat sasaran, hingga pencatatan pengeluaran yang harus tetap rapi.

Pengawasan hukum hadir untuk memastikan kecepatan tidak mengorbankan akuntabilitas. Pendampingan dari Kejaksaan diharapkan mencegah masalah hukum sejak awal, bukan menunggu laporan masuk.

Bagi BPBD, sinergi ini menjadi semacam rambu agar setiap langkah penanganan punya dasar hukum yang jelas. Bagi Kejaksaan, kolaborasi memperluas jangkauan pencegahan tanpa harus menunggu kasus mencuat.

Kedua lembaga menegaskan kolaborasi ini bertujuan memperkuat tata kelola penanggulangan bencana secara keseluruhan. Harapannya, penanganan bencana di Kabupaten Sukabumi berjalan lebih terencana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi seputar program dan kegiatan Kejaksaan juga dapat dipantau melalui kanal resmi institusi, seperti pemberitaan Media Aksara dan laman resmi Kejaksaan Republik Indonesia.

Langkah Selanjutnya: Penguatan Edukasi hingga Tingkat Tapak

Ke depan, BPBD Kabupaten Sukabumi mengarahkan fokus pada penguatan edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Sasaranannya hingga tingkat desa dan kecamatan, wilayah yang paling dekat dengan risiko bencana.

Penguatan Rencana Penanggulangan Bencana menjadi pijakan. Dokumen itu diharapkan tidak berhenti sebagai administrasi, tetapi menjadi rujukan nyata dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sementara Kejari Kabupaten Sukabumi melanjutkan peran pendampingan hukum dan pemantauan kerawanan sosial pascabencana. Fungsi intelijen kejaksaan ditempatkan sebagai early warning terhadap potensi masalah.

Keduanya sepakat tata kelola penanggulangan bencana yang kuat bertumpu pada kolaborasi. Mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, sampai pemulihan.

Analisis Redaksi

Langkah BPBD dan Kejari Kabupaten Sukabumi membuka dialog terbuka soal dana bencana patut diapresiasi. Persoalannya, kolaborasi semacam ini baru menyentuh ranah wacana dan edukasi. Publik belum melihat indikator konkret yang bisa dipantau, misalnya seberapa besar anggaran kebencanaan yang diaudit bersama atau berapa banyak temuan yang ditindaklanjuti.

Pengawasan hukum yang efektif bukan soal berapa sering podcast digelar, melainkan seberapa cepat potensi penyimpangan terdeteksi. Pendampingan preventif dari Kejaksaan seharusnya punya mekanisme jelas, misalnya keterlibatan sejak tahap perencanaan anggaran dan pengadaan darurat. Tanpa itu, pengawasan cenderung menempel di permukaan.

Di sisi lain, pernyataan Yuni soal mitigasi sebagai prioritas menyentuh akar masalah. Kabupaten Sukabumi dikenal punya risiko bencana yang tidak kecil, dan kesiapsiagaan di tingkat desa sering menjadi titik terlemah. Jika edukasi dan kapasitas warga benar-benar diperkuat, beban anggaran darurat bisa ditekan sekaligus mempersempit ruang penyimpangan. Di sinilah sinergi BPBD dan Kejari akan diuji: apakah berhenti di forum, atau berlanjut menjadi praktik yang terukur.