Fatwa MUI Vape Haram 2026: Produksi hingga Jual Beli Ikut Dilarang

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan rokok elektrik atau vape haram. Bukan hanya penggunaannya, produksi hingga perdagangan vape juga dinyatakan haram.

Fatwa ini ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, dan diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar serta Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026. Keputusan itu dipublikasikan di laman MUI pada Senin, 9 November 2026.

Kronologi Penetapan Fatwa Vape Haram

Fatwa ini lahir setelah Komisi Fatwa MUI menelaah dampak rokok elektrik dari sisi kesehatan dan sosial. Dalam taklimat yang diunggah ke MUI Digital, Asrorun Niam menjelaskan bahwa penggunaan vape membawa bahaya nyata bagi masyarakat.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa, Senin, 9 November 2026.

Fatwa ditetapkan pada 26 Jumadil Awal 1448 H yang bertepatan dengan 6 November 2026. Prosesnya melalui pembahasan internal Komisi Fatwa, lalu ditandatangani oleh pimpinan dan diketahui oleh pengurus besar MUI. Publikasi dilakukan tiga hari setelah penetapan.

Dalam fatwa itu, vape didefinisikan sebagai rokok elektronik dengan perangkat bertenaga baterai atau lainnya yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap (aerosol) yang dihirup pengguna. Nikotin dijelaskan sebagai senyawa alkaloid yang bersifat adiktif dan berdampak negatif terhadap kesehatan.

Pihak yang Terlibat dan Isi Ketentuan Hukum

Selain Asrorun Niam, nama Aminuddin Yaqub tercatat sebagai penanda tangan. Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Buya Amirsyah Tambunan turut mengetahui penetapan ini. Mereka adalah pimpinan utama MUI yang memastikan fatwa berlaku di lingkungan organisasi.

Ketentuan hukum dalam fatwa itu terdiri dari tiga poin. Pertama, menggunakan vape hukumnya haram. Kedua, menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga haram. Ketiga, memproduksi dan/atau memperjualbelikan vape hukumnya haram.

“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” kata Niam mengutip poin kedua dan ketiga.

Fatwa ini juga memuat 12 rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat. Rekomendasi pertama meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Rekomendasi kedua meminta Presiden mengambil langkah cepat mengendalikan peredaran vape.

Rekomendasi lain menyasar Kementerian Kesehatan untuk menyusun kebijakan larangan berdasarkan perlindungan kesehatan masyarakat, BPOM memperketat pengawasan produk vape, serta Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape. Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek kesehatan.

Latar Belakang: Nikotin Adiktif dan Bahaya Zat Berbahaya

MUI menyoroti kandungan nikotin dalam vape yang bersifat adiktif. Nikotin disebut memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf dan berdampak negatif terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan. Karena itu, vape dinilai bukan sekadar perkara gaya hidup, melainkan ancaman kesehatan.

Fatwa juga menggunakan prinsip sadd al dzariah, yakni menutup jalan menuju kerusakan. Vape dikhawatirkan menjadi sarana peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kekhawatiran ini yang mendorong MUI memperluas cakupan keharaman hingga ke aspek produksi dan perdagangan.

Dalam konteks ini, fatwa bukan hanya berbicara soal konsumsi pribadi. Ia menyentuh rantai bisnis, mulai dari pabrik, distributor, hingga penjual eceran. MUI memandang seluruh rantai itu sebagai bagian dari aktivitas yang harus dicegah.

Fatwa ini juga merujuk pada definisi resmi vape dan nikotin dalam ketentuan umum. Kedua definisi itu menjadi dasar bagi seluruh poin hukum dan rekomendasi yang menyertainya.

Dampak bagi Pelaku Usaha dan Generasi Muda

Dengan terbitnya fatwa ini, pelaku usaha vape menghadapi tekanan baru. Fatwa menyatakan produksi dan jual beli vape haram. Meski fatwa tidak otomatis menjadi hukum negara, ia menjadi rujukan moral bagi umat Islam dan bisa memengaruhi perilaku pasar.

Niam berharap masyarakat, khususnya pelaku usaha dan generasi muda, memahami serta mematuhi ketentuan hukum Islam. Tujuannya menjaga kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, dan melindungi diri dari ancaman narkoba serta zat adiktif.

Bagi konsumen, fatwa ini menjadi pengingat bahwa vape mengandung nikotin yang adiktif. Bagi orang tua, ada seruan tegas untuk melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

Dampak jangka panjangnya bergantung pada respons pemerintah. Jika rekomendasi MUI dijalankan, ada kemungkinan perubahan kebijakan fiskal, perizinan industri, dan pengawasan produk. Namun tanpa tindak lanjut, fatwa hanya akan menjadi pedoman moral tanpa sanksi.

Langkah Selanjutnya: Rekomendasi ke Pemerintah dan Penegak Hukum

Fatwa ini tidak berhenti pada pernyataan haram. MUI mendorong pemerintah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan pelarangan vape terkoordinasi dan terkonsolidasi, tidak berjalan sendiri-sendiri.

BPOM diminta memperketat pengawasan produk vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN serta aparat penegak hukum. BNN dan aparat diminta menutup celah peredaran narkoba melalui vape dan menindak tegas penyalahgunaannya.

Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diminta meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang haramnya vape. Masyarakat juga diajak menghindari penggunaan vape dan aktif melindungi anak serta remaja.

Seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik. Evaluasi itu harus berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika di kemudian hari memerlukan perbaikan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Semua pihak diimbau menyebarluaskan fatwa agar diketahui umat.

Analisis Redaksi: Fatwa Kuat, Tetapi Ujiannya di Hilir

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 adalah pernyataan tegas yang jarang terjadi. MUI tidak hanya mengharamkan konsumsi, tetapi juga produksi dan perdagangan. Ini menempatkan vape sejajar dengan komoditas yang dianggap membahayakan masyarakat luas.

Namun kekuatan fatwa terletak pada penerimaan umat dan tindak lanjut negara. Tanpa undang-undang yang mengatur pelarangan dan sanksi, fatwa tetap menjadi norma moral. Rekomendasi kepada Presiden dan DPR menjadi kunci apakah larangan ini akan memiliki daya paksa.

Yang perlu diawasi adalah konsistensi antarlembaga. Jika Kementerian Perindustrian masih mengeluarkan izin, sementara MUI menyatakan haram, akan ada ketegangan kebijakan. Di sisi lain, pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup dari vape perlu perhatian agar tidak menjadi korban transisi kebijakan.

Fatwa ini juga menguji literasi publik. Vape sering dipromosikan sebagai alternatif rokok konvensional. MUI menolak logika itu dengan alasan kesehatan dan pencegahan. Publik berhak mendapat penjelasan yang utuh, bukan sekadar label haram.

Pada akhirnya, keberhasilan fatwa diukur dari menurunnya konsumsi vape dan penyalahgunaannya. Itu bukan pekerjaan MUI semata, melainkan tanggung jawab bersama pemerintah, penegak hukum, sekolah, dan keluarga.

Sumber: prohealth.id, mui.or.id