Bivitri Susanti: HMP Pemakzulan Gibran Bisa Dimulai, Putusan Hukum Sudah Jelas

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut DPR RI bisa langsung memulai proses hak menyatakan pendapat (HMP) untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka begitu masa sidang dibuka pada Selasa (10/11/2026). Menurutnya, persoalan hukumnya sudah tuntas di pengadilan, dan yang tersisa kini murni keputusan politik.

Bivitri, yang juga dikenal sebagai pakar dari Constitutional and Administrative Law Society (CALS), menilai putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah terang mengenai kontroversi pendidikan anak Presiden Joko Widodo tersebut. Karena itu, ia mendorong DPR tak lagi berputar-putar pada mekanisme penggalian fakta.

Kronologi Dorongan HMP di Awal Masa Sidang

Pernyataan Bivitri disampaikan dalam program "Sapa Indonesia Malam" KompasTV, Senin (9/11/2026), sehari sebelum masa sidang DPR dibuka. Ia menyoroti bahwa opsi pemakzulan sebenarnya bukan hal baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DPR, kata Bivitri, memiliki tiga pintu untuk mengusut persoalan ini: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Namun karena putusan hukum sudah dikeluarkan oleh pengadilan tertinggi, ia menilai dua pintu pertama tak lagi relevan untuk ditempuh.

"Padahal putusan MA itu sudah luar biasa jelas, kalau misalnya DPR melaksanakan hak angket pun yang akan digali adalah hal yang sama," kata Bivitri Susanti dalam program tersebut.

Ia menambahkan bahwa asumsi di balik putusan MA dan MK sudah melalui prosedur yang ketat. "Karena kalau di pengadilan ada hukum acara dan pro-justisia pasti," ujarnya.

Dorongan agar HMP segera bergulir bukan hanya datang dari kalangan akademisi. Sejumlah fraksi di DPR disebut telah menyiapkan langkah serupa, dan isu ini masuk ke agenda pembahasan menjelang masa sidang. Sejumlah aksi demonstrasi juga menuntut agar persoalan ini tidak berhenti di meja komisi.

Putusan MA soal Suket Gibran dan Makna Batal Demi Hukum

Inti persoalan yang diangkat Bivitri adalah putusan MA yang membatalkan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Menurutnya, MA telah menetapkan suket tersebut batal demi hukum.

Konsekuensinya, dasar hukum yang selama ini membuat Gibran diakui lulus SMA atau sederajat dianggap tidak pernah ada. Bivitri menjelaskan makna istilah itu dengan bahasa sederhana.

"Mahkamah Agung menyatakan batal demi hukum, makna dari kata batal demi hukum itu adalah dia benar-benar dianggap seakan-akan, saya pakai bahasa yang lebih sederhana saja, seakan-akan dia enggak pernah eksis," kata Bivitri.

Dari situ ia menarik garis tegas antara ranah hukum dan ranah politik. "Nah, tetapi itu hukumnya, sekarang yang dibutuhkan adalah keputusan politik, karena itu menurut saya dia harus masuk ke hak menyatakan pendapat," ujarnya.

Bivitri tidak menjabarkan lebih rinci pasal atau amar putusan yang ia maksud. Namun ia menegaskan bahwa proses peradilan sudah melalui hukum acara yang ketat, sehingga hasilnya sulit dibantah secara hukum.

Peta Jalan Pemakzulan: dari Interpelasi sampai HMP

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, HMP adalah mekanisme DPR untuk menyampaikan pendapat atas kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa. Mekanisme ini diatur dalam konstitusi dan menjadi salah satu jalur menuju pemberhentian presiden atau wakil presiden.

Bivitri memetakan tiga opsi yang tersedia bagi DPR:

• Hak interpelasi — DPR meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan tertentu.
• Hak angket — DPR menyelidiki sendiri persoalan yang dianggap penting dan strategis.
• Hak menyatakan pendapat (HMP) — DPR menyampaikan sikap politik resmi yang bisa berujung pada proses pemakzulan.

Menurut Bivitri, karena putusan MA sudah ada, penggalian fakta lewat angket justru akan mengulang hal yang sama. Ia menilai HMP adalah jalur yang paling sesuai karena inti persoalannya kini soal keputusan politik, bukan lagi pembuktian di pengadilan.

Proses HMP sendiri tidak bisa berjalan sekali duduk. Usulan harus dibahas dan diputuskan dalam rapat paripurna, lalu berlanjut ke tahapan konstitusional berikutnya bila disetujui. Karena itu, pembukaan masa sidang pada 10 November 2026 menjadi penanda penting bagi arah politik persoalan ini.

Publik dapat memantau perkembangan resmi melalui kanal pemberitaan seperti Kompas TV dan dokumen putusan pada situs resmi Mahkamah Agung.

Reaksi Politik dan Suara dari Fraksi DPR

Isu HMP terkait Gibran telah memantik respons dari berbagai pihak. PKS, misalnya, menyatakan siap menempuh jalur HMP dengan alasan persoalan ini menyangkut keadilan. Pernyataan itu muncul bersamaan dengan dibukanya masa sidang DPR.

Dari sisi partai pendukung pemerintah, Surya Paloh sempat menyinggung soal pemakzulan. "Kalau itu satu-satunya penyelesaian, jalankan saja," kata Surya Paloh, seperti dikutip dalam pemberitaan Kompas TV.

Sementara itu, sejumlah kalangan mendesak agar Gibran tidak mundur justru supaya proses HMP bisa berjalan tuntas. Desakan ini muncul di tengah simpang siur isu pengunduran diri yang sempat ramai dibicarakan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana Wakil Presiden maupun dari Gibran Rakabuming Raka terkait dorongan HMP yang disampaikan Bivitri. Sikap fraksi-fraksi besar di DPR juga belum sepenuhnya bulat.

Dampak dan Langkah Selanjutnya Usai Masa Sidang Dibuka

Bagi Gibran, putusan MA soal suket penyetaraan pendidikan menjadi beban politik yang menempel erat pada legitimasinya. Bila HMP bergulir, sorotan publik akan berpindah dari ruang pengadilan ke ruang sidang DPR.

Bagi DPR, keputusan membuka HMP bukan tanpa risiko. Mekanisme ini menuntut perhitungan suara dan konsolidasi antar-fraksi yang tidak sederhana, terutama karena posisi Gibran sebagai wakil presiden petahana.

Bivitri menempatkan persoalan ini sebagai ujian bagi DPR: apakah lembaga legislatif berani menindaklanjuti putusan hukum yang sudah jelas, atau memilih menunda dengan alasan prosedural. "Yang dibutuhkan adalah keputusan politik," ujarnya, mengulang poin utamanya.

Yang bisa dipastikan, masa sidang yang dibuka 10 November 2026 akan menjadi panggung pertama bagi tarik-menarik ini. Publik akan menunggu apakah usulan HMP benar-benar masuk agenda paripurna atau berhenti sebagai wacana di ruang rapat fraksi.

Analisis Redaksi

Argumen Bivitri Susanti sulit dibantah secara doktrin. Bila MA sudah menyatakan sebuah surat keterangan batal demi hukum, maka secara hukum dasar pengakuan yang dibangun di atasnya runtuh. Persoalannya, hukum di Indonesia tidak berjalan otomatis. Putusan pengadilan tidak mengeksekusi dirinya sendiri, terutama ketika objeknya adalah pejabat negara.

Di titik inilah HMP menjadi ujian bagi DPR. Mekanisme ini bukan sekadar alat politik, melainkan instrumen konstitusional untuk merespons putusan hukum yang tidak bisa dijalankan lewat jalur biasa. Jika DPR memilih diam, yang runtuh bukan hanya legitimasi Gibran, tetapi juga wibawa lembaga legislatif di mata publik.

Namun ada catatan kritis. Dorongan HMP yang menguat menjelang masa sidang perlu diuji: apakah benar-benar berangkat dari putusan MA, atau justru dibajak oleh kepentingan elektoral menjelang 2029. Bivitri sendiri menegaskan bahwa yang dibutuhkan adalah keputusan politik, dan di situlah risikonya. Keputusan politik selalu punya harga, dan DPR harus berani menanggungnya secara terbuka, bukan bersembunyi di balik argumen prosedural.