Jangan Takut Hukum: Hairul Warizin Ajak Warga Pahami Hak dan Kawal Keadilan

Ketua Majelis Hukum dan HAM PDM Sidoarjo Dr. Hairul Warizin mengajak masyarakat tidak takut berhadapan dengan persoalan hukum. Warga diminta memahami haknya sendiri sekaligus ikut mengawal penegakan keadilan di lingkungan masing-masing.

Seruan itu disampaikan melalui pemberitaan resmi Muhammadiyah, PWNU Muhammadiyah Online. Pesan intinya sederhana: hukum bukan wilayah eksklusif pengacara atau aparat, melainkan sesuatu yang bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari warga.

Hairul Warizin dan Majelis Hukum dan HAM PDM Sidoarjo

Hairul Warizin menjabat sebagai Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sidoarjo. Majelis ini merupakan salah satu struktur di bawah Muhammadiyah yang bergerak di bidang bantuan hukum, penyuluhan, dan advokasi kebijakan.

Dalam struktur organisasi Muhammadiyah, majelis berfungsi sebagai pelaksana program di tingkat daerah. Majelis Hukum dan HAM biasanya menangani persoalan seperti pendampingan warga yang tersangkut perkara, edukasi hukum, hingga kajian atas kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat.

Posisi Hairul Warizin di Sidoarjo membuat seruannya menyasar warga di tingkat akar rumput. Kabupaten itu dikenal sebagai salah satu basis Muhammadiyah di Jawa Timur, dengan jaringan sekolah, masjid, dan ranting yang tersebar di banyak desa.

Makna Jangan Takut Hukum bagi Warga Biasa

Ajakan memahami hak hukum bukan tanpa alasan. Banyak warga memilih diam ketika berhadapan dengan sengketa tanah, masalah kontrak, atau dugaan pelanggaran oleh pihak yang lebih kuat. Rasa takut salah langkah sering membuat mereka urung mencari bantuan.

Padahal, sistem hukum Indonesia mengenal sejumlah hak dasar yang melekat pada setiap orang. Beberapa di antaranya:

• Hak atas bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
• Hak untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan.
• Hak atas praperadilan untuk menguji keabsahan penangkapan atau penetapan tersangka.
• Hak memperoleh salinan putusan dan mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.
• Hak melaporkan dugaan pelanggaran oleh aparat ke pengawas internal maupun lembaga pengawasan eksternal.

Pengetahuan atas hak-hak itu menjadi bekal pertama sebelum warga melangkah ke ranah hukum. Tanpa pemahaman dasar, posisi warga mudah digoyahkan oleh tekanan atau ketidaktahuan prosedur.

Mengapa Literasi Hukum Penting di Sidoarjo

Sidoarjo termasuk kabupaten padat penduduk di sekitar Surabaya. Pertumbuhan permukiman, kawasan industri, dan usaha kecil membuat interaksi hukum warga semakin sering terjadi. Sengketa batas tanah, perjanjian kerja, hingga perselisihan konsumen menjadi persoalan yang kerap muncul.

Di sisi lain, akses warga terhadap informasi hukum masih tidak merata. Tidak semua orang paham bahwa keluhan bisa disalurkan lewat jalur resmi, mulai dari perangkat desa, kepolisian, hingga lembaga bantuan hukum.

Majelis Hukum dan HAM PDM Sidoarjo berada di posisi yang memungkinkan untuk menjembatani kesenjangan itu. Jaringan Muhammadiyah di tingkat ranting bisa menjadi saluran pertama sebelum warga mencari pendampingan yang lebih formal.

Pendekatan seperti ini sejalan dengan praktik organisasi masyarakat sipil lain yang menyediakan layanan bantuan hukum gratis. Salah satu rujukannya adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui program penyuluhan.

Mengawal Keadilan sebagai Tanggung Jawab Bersama

Seruan Hairul Warizin tidak berhenti pada pemahaman hak. Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawal penegakan keadilan. Artinya, warga tidak cukup hanya tahu haknya, tetapi juga memantau bagaimana proses hukum berjalan.

Pengawalan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Melaporkan dugaan pungutan liar, memantau jalannya persidangan yang terbuka untuk publik, atau mendampingi tetangga yang sedang berurusan dengan hukum. Semua itu bagian dari kontrol sosial yang sah.

Namun pengawalan mesti dilakukan dengan cara yang benar. Menyebarkan tuduhan tanpa bukti atau menekan aparat secara langsung justru bisa berbalik merugikan warga. Karena itu, pemahaman prosedur tetap menjadi syarat utama.

Langkah Lanjutan yang Bisa Ditempuh Warga

Bagi warga Sidoarjo yang ingin memahami hak hukum, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh. Pertama, mendatangi pengurus Muhammadiyah di tingkat ranting atau cabang untuk menanyakan layanan Majelis Hukum dan HAM. Kedua, memanfaatkan pos bantuan hukum di pengadilan negeri setempat.

Ketiga, menghubungi organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Keempat, membaca ulang dokumen yang berkaitan dengan persoalan, seperti surat perjanjian, sertifikat, atau surat panggilan, sebelum mengambil keputusan.

Seruan Hairul Warizin menegaskan satu hal: keberanian menghadapi persoalan hukum tumbuh dari pengetahuan, bukan dari sikap nekat. Warga yang paham haknya punya posisi tawar lebih kuat ketika berhadapan dengan pihak mana pun.

Analisis Redaksi

Ajakan Hairul Warizin menyentuh persoalan yang jarang dibahas terbuka: rasa takut warga terhadap hukum. Ketakutan itu bukan tanpa dasar. Biaya pendampingan, prosedur yang berbelit, dan pengalaman buruk orang lain membuat banyak warga memilih mengalah ketimbang mencari keadilan.

Karena itu, pesan "jangan takut hukum" hanya bermakna jika disertai akses nyata. Edukasi hukum tanpa layanan pendampingan yang terjangkau hanya memindahkan beban dari ketidaktahuan ke ketidakmampuan. Majelis Hukum dan HAM di tingkat daerah punya peluang mengisi celah itu, terutama lewat jaringan ranting yang dekat dengan warga.

Yang juga penting, pengawalan keadilan jangan berhenti pada seruan moral. Diperlukan mekanisme yang jelas: kanal pengaduan, pendampingan korban, dan dokumentasi kasus. Tanpa itu, semangat mengawal keadilan mudah menguap setelah acara penyuluhan selesai. Hukum yang bisa diakses warga biasa adalah ukuran paling jujur dari keadilan itu sendiri.