Kejari Jayapura Beri Penyuluhan Hukum ASN: Korupsi Dinilai Hambat Pembangunan

Kejaksaan Negeri Jayapura memberikan penyuluhan hukum bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Dalam kegiatan di Sentani, Senin (9/11/2026), Kejari menekankan pencegahan korupsi sebagai budaya kerja, bukan sekadar cara menghindari proses hukum.

Korupsi Dinilai Bukan Hanya Soal Kerugian Negara

Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Jayapura Royal Sitohang menyebut korupsi punya dampak yang jauh lebih luas daripada angka kerugian keuangan negara. Menurut dia, praktik itu menghambat pembangunan dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Dampak lain yang disebut Sitohang adalah rusaknya kepercayaan masyarakat serta hilangnya kesempatan rakyat memperoleh kesejahteraan. Karena itu, ia menempatkan pencegahan sebagai prioritas, bukan sekadar penindakan.

"Pencegahan korupsi harus menjadi budaya kerja dan bagian dari integritas, bukan sekadar cara menghindari proses hukum," kata Sitohang dalam kegiatan yang digelar di Sentani, seperti dikutip dari laporan ANTARA Papua.

Pernyataan itu menjadi pesan utama dalam penyuluhan hukum bagi ASN Pemkab Jayapura. Sitohang ingin agar integritas tidak dipahami sebagai formalitas administratif, melainkan pegangan dalam setiap keputusan yang diambil pejabat dan staf.

Fokus Penyuluhan: Pengadaan Barang dan Jasa hingga Pekerjaan Fiktif

Dalam penyuluhan itu, Kejari Jayapura menyoroti sejumlah titik rawan yang kerap menjadi pintu masuk persoalan hukum. Sitohang menekankan penguatan integritas dan kepatuhan terhadap aturan sebagai fondasi utama.

Pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu fokus. Ia meminta ASN menghindari pengaturan pemenang tender, pekerjaan fiktif, serta penurunan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai kontrak.

Beberapa hal yang ditekankan dalam penyuluhan hukum tersebut:

• Memperkuat integritas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
• Menjalankan pengadaan barang dan jasa secara transparan.
• Menghindari pengaturan pemenang tender.
• Menolak pekerjaan fiktif dan penurunan kualitas pekerjaan.
• Melakukan mitigasi risiko hukum sejak dini bersama kejaksaan.

Menurut Sitohang, kejaksaan dan pemerintah daerah adalah mitra strategis. Kejaksaan siap mendampingi dalam mitigasi risiko hukum sejak dini, tetapi tanggung jawab atas setiap keputusan tetap berada di tangan pejabat yang bersangkutan.

Pesan Tegas: Jangan Tunggu Ada Penindakan

Sitohang menutup paparannya dengan imbauan yang lugas kepada seluruh ASN Pemkab Jayapura. Ia meminta mereka tidak menunggu aparat penegak hukum bergerak lebih dulu sebelum mulai taat aturan.

"Jangan menunggu ada penindakan untuk mulai taat hukum. Jangan menunggu ada kerugian negara untuk mulai berhati-hati. Pencegahan harus dimulai dari diri sendiri, lingkungan kerja, dan setiap keputusan yang diambil," ujarnya.

Kalimat itu menegaskan posisi kejaksaan dalam kegiatan ini sebagai pendamping pencegahan, bukan sekadar lembaga penindakan. Pendekatan preventif lewat penyuluhan dinilai lebih murah dan lebih efektif dibandingkan proses hukum yang panjang.

Bagi ASN, pesan tersebut menyentuh rutinitas sehari-hari: mulai dari verifikasi dokumen, penandatanganan kontrak, hingga persetujuan pembayaran. Setiap langkah kecil itu, menurut Sitohang, menentukan apakah pemerintahan berjalan bersih atau justru membuka celah penyimpangan.

Harapan Bupati Jayapura: Pemerintahan Tertib dan Bersih

Bupati Jayapura Yunus Wonda menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap seluruh jajaran Pemkab Jayapura semakin meningkatkan disiplin, koordinasi, dan pemahaman terhadap regulasi.

Dengan begitu, menurut Wonda, pemerintahan bisa berjalan lebih baik, tertib, dan bersih dari praktik korupsi. Ia menilai penyuluhan ini penting agar ASN memahami langkah yang harus diambil sesuai peraturan yang berlaku.

"Kegiatan ini sangat penting agar kami bisa mengetahui apa yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Wonda.

Dukungan kepala daerah menjadi kunci. Tanpa arahan dari pimpinan, penyuluhan hukum berisiko berhenti sebagai acara seremonial. Sebaliknya, bila diterjemahkan ke dalam kebijakan internal, pesan kejaksaan bisa masuk ke dalam sistem kerja sehari-hari di setiap organisasi perangkat daerah.

Latar Belakang: Mengapa ASN Daerah Rawan Persoalan Hukum

Penyuluhan hukum bagi ASN bukan hal baru. Kejaksaan di berbagai daerah rutin menggelar kegiatan serupa sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya di sektor pengadaan dan pelayanan publik.

ASN daerah berada di posisi yang rentan. Mereka mengelola anggaran, menyusun kontrak, dan menandatangani dokumen yang berdampak langsung pada keuangan negara. Kesalahan prosedur, kelalaian administratif, hingga konflik kepentingan bisa berujung pada persoalan hukum.

Kejaksaan memiliki peran sebagai pendamping pencegahan melalui bidang intelejen, salah satunya lewat penyuluhan dan sosialisasi regulasi. Peran itu dijalankan sejajar dengan fungsi penindakan yang menjadi kewenangan bidang pidana khusus.

Di Kabupaten Jayapura, kegiatan ini menjadi pengingat bahwa pengawasan tidak hanya soal temuan audit. Kepatuhan pada aturan pengadaan, kejujuran dalam pelaporan pekerjaan, dan kesadaran hukum individu sama pentingnya dalam mencegah korupsi.

Rujukan regulasi mengenai pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dapat dibaca pada situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Langkah Selanjutnya: Dari Sosialisasi ke Praktik Sehari-hari

Setelah penyuluhan, tantangan berikutnya adalah penerapan. Pemkab Jayapura perlu memastikan pesan kejaksaan masuk ke dalam prosedur internal, misalnya melalui penguatan verifikasi dokumen pengadaan dan pengawasan berlapis pada setiap paket pekerjaan.

Kejaksaan, sesuai pernyataan Sitohang, membuka ruang pendampingan untuk mitigasi risiko hukum sejak dini. Skema ini memungkinkan perangkat daerah berkonsultasi sebelum kebijakan atau kontrak dijalankan, sehingga potensi masalah bisa dicegah lebih awal.

Yang tidak kalah penting adalah keteladanan pimpinan. Bila kepala daerah dan pejabat eselon konsisten menolak praktik curang, aturan akan lebih mudah dipatuhi di tingkat bawah. Sebaliknya, sikap permisif terhadap penyimpangan kecil akan meruntuhkan seluruh pesan penyuluhan.

Kegiatan di Sentani menjadi titik awal. Publik akan menilai hasilnya dari kualitas layanan, transparansi anggaran, dan bersihnya proses pengadaan di Kabupaten Jayapura pada tahun-tahun berikutnya.

Analisis Redaksi

Penyuluhan hukum seperti yang digelar Kejari Jayapura punya nilai strategis, tetapi sekaligus mengungkap kelemahan mendasar: pencegahan korupsi masih bergantung pada ceramah, bukan pada sistem yang memaksa kepatuhan. Selama verifikasi dokumen dan pengawasan pengadaan bisa dilewati dengan mudah, imbauan agar ASN berintegritas akan terus berbenturan dengan praktik di lapangan.

Pernyataan Sitohang bahwa kejaksaan siap mendampingi sejak dini sebenarnya menawarkan solusi yang lebih konkret daripada sekadar sosialisasi. Sayangnya, mekanisme pendampingan itu belum tentu dikenal luas oleh ASN di tingkat teknis. Tanpa panduan operasional yang jelas, ruang konsultasi hanya akan dipakai segelintir orang, biasanya mereka yang memang sudah sadar risiko.

Harapan Bupati Yunus Wonda agar pemerintahan tertib dan bersih perlu diterjemahkan menjadi aturan internal yang terukur. Misalnya kewajiban konsultasi hukum sebelum kontrak besar ditandatangani, atau evaluasi rutin terhadap paket pekerjaan yang berpotensi bermasalah. Tanpa itu, penyuluhan hanya menjadi foto bersama, sementara celah korupsi tetap terbuka lebar.