Legalitas Partai Gerakan Rakyat: Menkum Supratman Minta Berkas Segera Dilengkapi

Kementerian Hukum meminta Partai Gerakan Rakyat segera melengkapi kekurangan berkas pendaftaran. Permintaan itu disampaikan Menteri Hukum Supratman setelah Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid menanyakan proses legalitas partai di Graha Pengayoman.

Pertemuan berlangsung dalam acara dialog interaktif “Pasti Ada Solusi” di kantor Kementerian Hukum, Jumat (6/11/2026). Sahrin datang untuk menanyakan perkembangan permohonan legalitas partainya. Supratman meminta seluruh persyaratan administrasi dipenuhi tanpa menunda.

Kronologi: Sahrin Hamid Datang ke Kemenkum

Sahrin Hamid menghadiri dialog interaktif “Pasti Ada Solusi” di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, pada Jumat (6/11/2026). Forum itu menjadi kesempatan bagi Ketua Umum Gerakan Rakyat untuk menanyakan langsung status legalitas partainya.

Menurut pemberitaan Kempalan, pertanyaan Sahrin berfokus pada proses yang tengah berjalan di Kementerian Hukum. Sayangnya, rincian jawaban Supratman tidak dipaparkan panjang dalam kutipan berita tersebut. Yang tersisa adalah arahan agar kekurangan berkas segera dilengkapi.

Acara “Pasti Ada Solusi” sendiri tampaknya dirancang sebagai ruang dialog antara publik dan pejabat Kementerian Hukum. Dalam forum itu, persoalan legalitas partai politik menjadi salah satu topik yang dibahas.

Pihak yang Terlibat dan Permintaan Menkum

Dua nama menonjol dalam peristiwa ini: Menteri Hukum Supratman dan Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid. Supratman berada di posisi pengambil kebijakan yang memutuskan kelayakan berkas. Sahrin berada di posisi pemohon yang mengejar kepastian hukum atas partainya.

Permintaan Supratman agar kekurangan berkas segera dilengkapi menunjukkan bahwa proses legalitas belum tuntas. Kementerian Hukum tidak menolak permohonan, tetapi juga belum menyatakan berkas lengkap. Posisi itu menempatkan Gerakan Rakyat pada tahap perbaikan dokumen.

Dalam konteks administrasi partai politik, tahap seperti ini lazim terjadi. Kementerian Hukum memiliki kewenangan memeriksa kelengkapan dokumen sebelum meneruskan permohonan ke tahap berikutnya. Pemohon diberi kesempatan memperbaiki berkas yang dinilai kurang.

Latar Belakang: Syarat Legalitas Partai Politik

Legalitas partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Regulasi itu mengatur pendirian, pendaftaran, dan verifikasi partai.

Untuk menjadi badan hukum, partai harus memenuhi sejumlah syarat. Di antaranya akta notaris pendirian, struktur kepengurusan di tingkat pusat, kepengurusan di provinsi dan kabupaten/kota, serta kantor tetap. Dokumen lain mencakup anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, program umum, dan daftar keanggotaan.

Kementerian Hukum memeriksa kelengkapan dokumen itu. Jika ada kekurangan, pemohon diberi waktu untuk melengkapi. Setelah dinyatakan lengkap, partai memperoleh status badan hukum dan dapat didaftarkan di Kementerian Dalam Negeri untuk diverifikasi sebagai peserta pemilu.

Proses ini bukan sekadar formalitas. Status badan hukum menentukan apakah partai bisa menggunakan nama dan lambangnya secara sah, mengelola keuangan, dan mengikuti tahapan pemilu. Karena itu, permintaan Supratman agar berkas dilengkapi bukan soal teknis semata.

Dampak bagi Gerakan Rakyat dan Peta Politik

Bagi Gerakan Rakyat, arahan Supratman berarti pekerjaan rumah. Partai harus menuntaskan dokumen yang belum lengkap sebelum proses bisa berlanjut. Tanpa itu, status badan hukum tertunda dan langkah politik partai ikut terhambat.

Keterlambatan juga berdampak pada persiapan menghadapi tahapan pemilu. Partai yang belum berbadan hukum tidak dapat mengikuti verifikasi peserta pemilu. Jika tenggat pendaftaran peserta pemilu sudah dekat, keterlambatan satu dokumen bisa berbiaya politik mahal.

Di sisi lain, kehadiran Sahrin di forum Kementerian Hukum memperlihatkan upaya aktif partai baru untuk menembus proses birokrasi. Partai-partai baru umumnya menghadapi kendala serupa: keterbatasan sumber daya untuk memenuhi syarat administratif yang berlapis.

Publik belum mendapatkan keterangan rinci soal dokumen apa yang kurang. Kementerian Hukum juga belum menyampaikan tenggat perbaikan. Kedua pihak belum merilis pernyataan resmi lebih lanjut di luar arahan yang tersiar dalam pemberitaan.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Kelengkapan Berkas

Yang bisa dilakukan Gerakan Rakyat sekarang adalah melengkapi kekurangan dokumen. Setelah itu, Kementerian Hukum akan memeriksa ulang. Jika dinyatakan lengkap, proses legalitas bisa berlanjut ke tahap berikutnya.

Masyarakat perlu mengawasi apakah arahan Supratman ditindaklanjuti dengan cepat. Transparansi soal dokumen yang kurang akan membantu publik menilai apakah proses berjalan profesional atau justru menyisakan ketidakpastian.

Kementerian Hukum sendiri memiliki kepentingan untuk menjaga standar yang sama bagi semua partai. Perlakuan yang berbeda antarpartai akan memicu pertanyaan soal netralitas. Sebaliknya, proses yang terbuka akan memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan politik.

Untuk sementara, status Gerakan Rakyat bergantung pada kelengkapan berkas. Sahrin sudah menanyakan prosesnya. Supratman sudah memberi arahan. Kini bola berada di tangan partai untuk memenuhi syarat yang diminta.

Analisis Redaksi

Kasus Gerakan Rakyat memperlihatkan sisi membosankan dari politik: dokumen. Publik biasanya hanya melihat deklarasi, spanduk, dan tokoh di panggung. Padahal, sebelum semua itu sah, ada tumpukan kertas yang harus diselesaikan di meja Kementerian Hukum.

Permintaan Supratman agar berkas dilengkapi adalah pernyataan yang wajar dan sesuai prosedur. Namun, pernyataan itu juga menandakan bahwa proses belum selesai. Tidak ada penjelasan apakah kekurangan bersifat minor atau substansial. Ketidakjelasan ini yang seharusnya segera diurai.

Bagi partai baru, hambatan administratif bisa menjadi seleksi alam yang tidak selalu sehat. Partai dengan dana dan tim hukum besar lebih mudah melewati tahap ini. Partai kecil dengan modal terbatas sering tersandung pada persyaratan yang sama. Jika prosesnya tidak transparan, yang muncul bukan kompetisi gagasan, melainkan kompetisi kelengkapan dokumen.

Kementerian Hukum perlu memastikan bahwa arahan perbaikan disampaikan secara tertulis dan terukur. Tenggat yang jelas, daftar kekurangan yang spesifik, dan kanal komunikasi yang mudah diakses akan mengurangi ruang spekulasi. Tanpa itu, publik hanya bisa menebak-nebak di balik layar.

Yang paling penting, standar itu harus berlaku sama untuk semua. Jika Gerakan Rakyat diminta melengkapi berkas, partai lain dengan kondisi serupa juga harus diperlakukan setara. Netralitas administrasi adalah fondasi kepercayaan pada proses politik yang lebih besar.

Sumber: peraturan.bpk.go.id