Ideologi Tersisih: Mengapa Partai Politik Kehilangan Kompas di Tengah Pragmatisme

Partai politik di Indonesia kian kehilangan orientasi ideologisnya. Pragmatisme elit dan kalkulasi elektoral mendesak fungsi pendidikan politik, kaderisasi, dan penyaluran aspirasi rakyat. Survei Poltracking 2026 mencatat hanya 12,3 persen responden merasa dekat dengan partai.

Kronologi dan Akar Persoalan Ideologi yang Tersisih

Dalam demokrasi, partai politik bukan sekadar kendaraan untuk meraih kekuasaan. Partai memiliki tanggung jawab menjalankan pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan, penyaluran aspirasi, serta memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun, dalam praktiknya, fungsi tersebut kerap terdesak oleh pragmatisme elit dan kepentingan elektoral.

Paimal Andri, S.Sos, aktivis sosial dan alumni Ilmu Politik UM Sumbar, dalam tulisannya di Suara Muhammadiyah, menyoroti gejala ini sebagai persoalan lama yang belum terselesaikan. Menurutnya, partai berisiko kehilangan orientasi ideologis dan lebih sibuk mengurus perebutan kekuasaan.

“Keberhasilan partai tidak semestinya hanya diukur dari jumlah kursi dan jabatan yang diperoleh, tetapi juga dari konsistensinya dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial,” tulis Paimal.

Ia mengajak pembaca merenung: kapan terakhir kali sebuah partai menjelaskan sikap politiknya terhadap suatu kebijakan berdasarkan ideologi yang dianutnya? Dalam percakapan politik sehari-hari, istilah yang lebih sering terdengar justru dinamika koalisi, komunikasi politik, dan stabilitas pemerintahan. Ideologi seolah hanya menjadi identitas formal dalam anggaran dasar dan lambang partai.

Gejala ini diperkuat oleh regulasi yang sebenarnya menuntut kerja kelembagaan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menempatkan partai sebagai sarana pendidikan politik, penyaluran aspirasi, dan rekrutmen politik. Fungsi tersebut menuntut pembinaan kader, perumusan gagasan, serta hubungan dengan masyarakat, bahkan ketika pemilu belum tiba.

Namun, kerja semacam itu tidak selalu menghasilkan keuntungan elektoral dalam waktu singkat. Ketika biaya politik semakin tinggi dan persaingan elektoral semakin ketat, partai cenderung mengambil jalan pintas. Figur populer lebih diutamakan daripada kaderisasi, kedekatan dengan pemodal lebih diperhitungkan daripada penguatan basis anggota, sementara akses terhadap kekuasaan kadang lebih menarik daripada mempertahankan sikap kritis.

Kartelisasi Partai dan Melemahnya Peran Ideologi

Kecenderungan ini pernah dibahas ilmuwan politik Kuskridho Ambardi dalam bukunya Mengungkap Politik Kartel (2009). Ia menjelaskan bahwa kartelisasi partai ditandai oleh melemahnya peran ideologi dalam menentukan perilaku koalisi, sikap permisif dalam pembentukan koalisi, serta minimnya oposisi.

Dalam kondisi demikian, partai cenderung membangun kerja sama untuk menjaga kepentingan kolektif dan memperoleh akses terhadap sumber daya negara. Akibatnya, kompetisi antarpartai yang terlihat tajam selama pemilu tidak selalu berlanjut menjadi perbedaan sikap setelah pemilu.

Lawan politik dapat berubah menjadi mitra dalam pemerintahan tanpa kejelasan mengenai kesamaan visi dan program. Koalisi akhirnya lebih mudah dipahami sebagai strategi berbagi kekuasaan daripada pertemuan gagasan politik.

Paimal menegaskan bahwa tesis kartelisasi tidak serta-merta menjelaskan seluruh perilaku partai politik di Indonesia. Namun, ia memberikan kerangka untuk membaca kecenderungan ketika perbedaan ideologis semakin kabur dan kepentingan kekuasaan justru menjadi titik temu antarelite.

“Koalisi akhirnya lebih mudah dipahami sebagai strategi berbagi kekuasaan daripada pertemuan gagasan politik,” tulisnya.

Dalam konteks ini, ideologi kehilangan daya pengikatnya. Bukan karena masyarakat tidak membutuhkannya, melainkan karena partai gagal menerjemahkannya ke dalam sikap dan kebijakan yang dapat dirasakan publik.

Data Survei Poltracking: Jarak Partai dan Masyarakat

Jarak antara partai dan masyarakat tercermin dalam hasil survei Poltracking Indonesia pada pertengahan Agustus 2026. Survei tersebut mencatat sejumlah temuan kunci:

• 49,7 persen responden menyatakan masih percaya terhadap keberadaan partai politik.
• Hanya 12,3 persen yang merasa dekat dengan partai, sedangkan 66,8 persen menyatakan tidak merasa dekat.
• 53,3 persen responden lebih cenderung memilih calon anggota legislatif, sementara 24,7 persen memilih partai.
• 47,2 persen responden merasa tidak terwakili oleh partai politik dan hanya 29,9 persen yang merasa terwakili.

Angka-angka tersebut memperlihatkan persoalan yang patut direnungkan. Publik tidak sepenuhnya kehilangan kepercayaan terhadap keberadaan partai politik, tetapi hubungan dan keterwakilan politiknya masih lemah.

Figur individual tampaknya lebih mudah mendapatkan perhatian pemilih dibandingkan dengan identitas dan gagasan kelembagaan partai. Ketika partai tidak mampu menghadirkan perbedaan melalui gagasan, pemilih cenderung mencari pegangan lain, seperti popularitas, ketokohan, kedekatan personal, atau faktor politik transaksional.

Paimal menilai pragmatisme dalam politik sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditolak sepenuhnya. Demokrasi membutuhkan kompromi, dan partai politik tidak mungkin selalu bertahan pada sikap yang kaku. Namun, persoalan mendasarnya adalah untuk siapa kompromi itu dilakukan dan kepentingan apa yang hendak diperjuangkan.

“Kompromi yang menghasilkan kebijakan lebih baik bagi petani, buruh, guru honorer, nelayan dan pedagang kecil merupakan bagian dari kedewasaan politik. Sebaliknya, kompromi yang hanya berujung pada pembagian jabatan dan perlindungan kepentingan segelintir elit patut dipertanyakan,” tulisnya.

Dampak pada Fungsi Pengawasan dan Kualitas Demokrasi

Persoalan ideologi yang tersisih juga berdampak pada fungsi pengawasan dalam sistem demokrasi. Ketika hampir seluruh kekuatan politik berada dalam lingkar pemerintahan, ruang kontrol terhadap kekuasaan berpotensi melemah.

DPR membutuhkan kekuatan politik yang berani menguji kebijakan pemerintah, bukan sekadar menyetujui keputusan atas nama stabilitas. Oposisi bukan berarti harus selalu menolak pemerintah. Kehadirannya diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan diuji secara kritis.

Pemerintahan yang minim penyeimbang berisiko kehilangan ruang koreksi, sementara kritik yang semestinya menjadi bagian dari perbaikan kebijakan justru dapat dipandang sebagai gangguan politik. Dalam konteks ini, oposisi bukan musuh pemerintahan, melainkan salah satu instrumen untuk menjaga kualitas demokrasi itu sendiri.

Paimal juga menyoroti bagaimana ideologi seharusnya bekerja sebagai kompas politik. Ia bukan sekadar identitas, melainkan pijakan untuk membedakan kepentingan publik dari kepentingan kekuasaan.

“Di sinilah ideologi seharusnya bekerja sebagai kompas politik. Ia bukan sekadar identitas, melainkan pijakan untuk membedakan kepentingan publik dari kepentingan kekuasaan,” tegasnya.

Langkah Mengembalikan Partai pada Fungsi Ideologis

Paimal menawarkan empat langkah untuk mengembalikan partai pada fungsi dan orientasi dasarnya. Pertama, kaderisasi harus ditempatkan sebagai agenda utama kelembagaan partai, bukan sekadar kegiatan formal menjelang pemilu. Partai membutuhkan pembinaan berjenjang agar mampu melahirkan pemimpin yang memahami ideologi, memiliki kapasitas, dan mengenal persoalan masyarakat.

Kedua, transparansi pendanaan dan proses rekrutmen politik perlu diperkuat. Publik berhak mengetahui bagaimana partai membiayai aktivitasnya, bagaimana calon pemimpin ditentukan, serta apa pertimbangan politik di balik keputusan bergabung dengan pemerintahan atau memilih berada di luar kekuasaan.

Ketiga, partai harus memberi ruang bagi perbedaan sikap politik. Berada di luar pemerintahan tidak seharusnya dipandang sebagai kegagalan memperoleh kekuasaan. Dalam demokrasi, menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan kritik konstruktif juga merupakan bentuk pengabdian politik.

Keempat, masyarakat sebagai pemilih perlu mengubah cara menilai partai dan kandidat. Pilihan politik tidak cukup didasarkan pada popularitas figur, kedekatan personal, atau faktor politik transaksional. Pemilih perlu menagih konsistensi program dan keberpihakan partai terhadap persoalan nyata, mulai dari harga pupuk, kesejahteraan guru honorer, penyalahgunaan subsidi BBM, hingga harga kebutuhan pokok di pasar.

“Demokrasi memang tidak dapat berjalan tanpa partai politik. Namun, keberadaan partai saja tidak cukup untuk menjamin demokrasi yang sehat,” tulis Paimal.

Ia menutup dengan pernyataan tajam: persoalan terbesar partai politik bukanlah ketika mereka gagal memperoleh kekuasaan, melainkan ketika kekuasaan menjadi satu-satunya alasan mereka berpolitik. Sebab, ketika ideologi kehilangan tempat dan kepentingan elit mengambil alih arah perjuangan, partai mungkin tetap memenangkan pemilu, tetapi perlahan kehilangan alasan mengapa mereka harus dipercaya rakyat.

Analisis Redaksi: Pragmatisme yang Menggerus Kepercayaan

Gagasan Paimal Andri menyentuh titik paling sensitif dalam politik Indonesia: partai telah lama berhenti menjadi institusi ideologis dan berubah menjadi mesin elektoral. Survei Poltracking memperlihatkan paradoks yang mengganggu. Hampir separuh responden masih percaya pada keberadaan partai, tetapi hanya 12,3 persen yang merasa dekat. Artinya, partai diakui sebagai bagian dari sistem, tetapi tidak lagi menjadi rumah bagi aspirasi warga.

Kartelisasi yang dikemukakan Kuskridho Ambardi bukan sekadar konsep akademik. Ia menjelaskan mengapa koalisi gemuk menjadi fenomena biasa setelah pemilu. Partai-partai yang bersaing sengit saat kampanye tiba-tiba duduk semeja tanpa kejelasan program. Publik pun menyaksikan bahwa perbedaan ideologis hanyalah retorika musiman. Ketika kompromi hanya berujung pada bagi-bagi jabatan, kepercayaan publik tergerus perlahan.

Yang paling mengkhawatirkan adalah melemahnya fungsi pengawasan. Tanpa oposisi yang kuat, kebijakan pemerintah nyaris tanpa uji kritis. DPR berisiko berubah menjadi stempel persetujuan. Padahal, demokrasi yang sehat membutuhkan koreksi, bukan sekadar stabilitas. Partai yang tidak berani bersikap kritis sesungguhnya telah mengkhianati salah satu fungsi utamanya.

Namun, menyalahkan partai saja tidak cukup. Pemilih juga memiliki peran. Selama publik lebih tergoda oleh popularitas figur dan politik transaksional, partai tidak akan pernah punya insentif untuk berbenah. Menagih konsistensi program dan keberpihakan pada isu konkret seperti harga pupuk dan kesejahteraan guru honorer adalah cara paling efektif untuk memaksa partai kembali pada ideologi. Tanpa tekanan dari bawah, seruan kaderisasi dan transparansi hanya akan menjadi wacana di atas kertas.

Sumber: poltracking.com