Hukum Kemarin: KPK Periksa Saksi Kasus Pajak, Imigrasi Buka Suara soal Cekal Tito

Sejumlah peristiwa hukum mewarnai Senin, 9 Februari 2026. KPK memeriksa dua saksi kasus gratifikasi di Ditjen Pajak, pemerintah membentuk pokja HAM berat, sementara Dirjen Imigrasi memastikan tak ada permintaan cekal terhadap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Rangkaian agenda itu tersebar di beberapa institusi: Gedung Merah Putih KPK, kantor Kemenko Polkam, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, hingga kanal komunikasi pribadi seorang dirjen. Berikut rangkuman lengkapnya.

KPK Periksa Dua Saksi Kasus Gratifikasi Eks Kakanwil DJP Jakarta Khusus

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua saksi dalam kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Tersangkanya adalah mantan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus berinisial MH.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut kedua saksi diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. "Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama BS selaku pihak swasta, dan L selaku Direktur PT BPR Olympindo Primadana," kata Budi kepada jurnalis, Senin.

Berdasarkan data KPK hingga pukul 11.39 WIB, saksi L tiba lebih dulu pada pukul 09.47 WIB. Saksi BS menyusul pada pukul 10.05 WIB.

Pemanggilan dua pihak dari kalangan swasta dan perbankan itu mengindikasikan penyidik tengah menelusuri aliran gratifikasi dari sektor usaha ke pejabat pajak. Kasus ini mencuat ke publik setelah KPK menetapkan MH sebagai tersangka.

Direktorat Jenderal Pajak sendiri berada di bawah Kementerian Keuangan, institusi yang sama yang menaungi Bea dan Cukai — dua lembaga yang kini sama-sama tersentuh perkara korupsi.

Pemerintah Bentuk Pokja Lintas Lembaga untuk Kasus HAM Berat

Pemerintah membentuk kelompok kerja lintas lembaga untuk mengatasi hambatan prosedural dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat. Pokja itu dipimpin Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pokja melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, serta akademisi dan hakim.

"Kami ingin segera, selesai pertemuan ini, pokja itu dibentuk," kata Yusril menjawab ANTARA saat jumpa pers usai rapat koordinasi penyelesaian pelanggaran HAM berat di Jakarta, Senin.

Pembentukan pokja ini menyiratkan bahwa persoalan utama penanganan kasus HAM berat selama ini bukan semata soal bukti, melainkan soal mekanisme dan koordinasi antarlembaga. Kehadiran hakim dan akademisi dalam pokja memberi dimensi baru: persoalan hukumnya tidak lagi murni berada di ranah eksekutif.

Namun, belum ada penjelasan rinci soal tenggat kerja pokja, cakupan kasus yang akan ditangani, maupun bentuk keluaran yang diharapkan. Publik masih menunggu apakah pokja ini akan menghasilkan terobosan prosedural atau berhenti sebagai forum koordinasi.

Eks Pejabat Bea Cukai Jalani Sidang Tuntutan Gratifikasi

Mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Budiman Bayu Prasojo menjalani sidang tuntutan kasus dugaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Senin.

Juru Bicara PN Jakpus Andi Saputra menyebut sidang digelar pukul 14.00 WIB di ruang Muhammad Hatta Ali. "Nomor Perkara: 41/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst terdakwa Budiman Bayu Prasojo, agenda tuntutan penuntut umum," kata Andi kepada wartawan.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Brelly Yuniar Dien. Agenda tuntutan menjadi momen krusial karena jaksa penuntut umum akan memaparkan hasil penyidikan dan menetapkan berapa lama hukuman yang diminta.

Kasus ini menambah daftar panjang perkara yang menyeret nama pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Ditjen Pajak juga menghadapi kasus gratifikasi dengan tersangka MH.

Menko Polkam Tegaskan Penyadapan LSP Langgar Hukum

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menegaskan aksi penyadapan yang dilakukan LSP merupakan perbuatan melanggar hukum. Pernyataan itu disampaikan di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin.

"Secara pribadi tentunya juga sebagai warga negara, penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan. Apalagi kepada kepala negara," kata Dudung.

Dia mendorong penegak hukum menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas. Namun, saat ditanya siapa pejabat atau tokoh publik yang berpotensi menjadi tersangka, Dudung memilih bungkam.

Pernyataan Dudung memberi sinyal bahwa pemerintah menempatkan penyadapan sebagai persoalan serius, terutama bila sasarannya kepala negara. Akan tetapi, sikap hati-hati Dudung soal nama calon tersangka menunjukkan proses hukum masih berjalan dan belum ada kepastian soal arah penyidikan.

Dirjen Imigrasi: Tidak Ada Permintaan Cekal untuk Tito Karnavian

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko memastikan tidak melakukan pencekalan ke luar negeri terhadap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Alasannya, tidak ada permintaan dari aparat penegak hukum.

Pernyataan itu disampaikan Hendarsam melalui unggahan status aplikasi WhatsApp sebagai tanggapan atas banyaknya pertanyaan awak media kepadanya, Senin.

"Halo rekan-rekan. Karena banyaknya pertanyaan tentang status cekal Pak TK, dengan ini kami informasikan, sampai saat ini tidak ada permohonan pencegahan atas nama Pak TK dari APH," tulis Hendarsam.

Pernyataan ini menegaskan satu hal: status pencegahan ke luar negeri hanya bisa aktif bila ada permintaan resmi dari aparat penegak hukum. Tanpa permintaan itu, Imigrasi tidak punya dasar untuk mencekal seseorang.

Pernyataan Hendarsam sekaligus menjawab spekulasi publik soal status Tito. Namun, pernyataan itu tidak menjelaskan mengapa pertanyaan soal cekal muncul ke permukaan, maupun apakah ada proses hukum yang tengah berjalan terkait nama Tito.

Analisis Redaksi

Rangkaian peristiwa Senin itu menunjukkan satu pola yang konsisten: penegakan hukum di Indonesia bergerak di banyak titik sekaligus, tetapi hampir semuanya berada di tahap yang belum memberi jawaban final. KPK memeriksa saksi, pemerintah membentuk pokja, jaksa menyiapkan tuntutan, dan seorang dirjen menjawab rumor lewat status WhatsApp. Yang belum ada adalah putusan.

Kasus gratifikasi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai, misalnya, sudah berulang kali muncul. Dua institusi pengumpul penerimaan negara itu sama-sama memiliki akses langsung terhadap uang publik dan sama-sama menyimpan risiko penyalahgunaan wewenang. Pemanggilan saksi dari kalangan perbankan dan swasta menandakan penyidik mulai menelusuri jalur transaksi, bukan hanya jabatan. Ini langkah yang tepat, tetapi publik perlu melihat apakah penelusuran itu berujung pada penetapan tersangka baru atau berhenti di sosok MH.

Pembentukan pokja HAM berat juga layak dicermati. Selama bertahun-tahun, hambatan penanganan kasus HAM berat disebut soal bukti dan waktu. Kini pemerintah mengakui hambatannya bersifat prosedural. Pengakuan itu penting, tetapi tanpa tenggat dan indikator hasil yang jelas, pokja berisiko menjadi instrumen administratif yang tidak menyentuh substansi.

Soal Tito, pernyataan Dirjen Imigrasi patut dibaca sebagai jawaban teknis, bukan jawaban politik. Imigrasi hanya menjalankan permintaan aparat penegak hukum. Jika tidak ada permintaan, tidak ada cekal. Persoalannya, publik tidak tahu apakah pertanyaan soal cekal muncul karena ada proses hukum yang belum terungkap, atau semata karena desas-desus. Sampai ada penjelasan resmi dari institusi yang berwenang, ruang spekulasi akan tetap terbuka.

Yang paling menonjol dari rangkuman ini bukanlah satu peristiwa tertentu, melainkan betapa banyak perkara hukum yang berjalan paralel tanpa titik terang. KPK, Kejaksaan, Polri, dan kementerian masing-masing memiliki agenda. Publik hanya bisa menunggu apakah agenda-agenda itu bertemu pada satu tujuan: kepastian hukum.

Sumber: antaranews.com, kpk.go.id