Eisenkot Cari Dukungan Partai Ultra-Ortodoks demi Pemerintahan Baru Israel

Pemimpin Partai Yashar Gadi Eisenkot dan pemimpin Partai Yisrael Beytenu Avigdor Lieberman sepakat membuka perundingan dengan partai ultra-Ortodoks untuk membentuk pemerintahan baru Israel, meski isu pengecualian wajib militer masih membayangi.

Kesepakatan itu dicapai pada Senin, 9 November 2026, meski kedua kubu masih berbeda pandangan soal pengecualian wajib militer bagi kelompok Haredi. Laporan Channel 13 menyebut Eisenkot dan Lieberman bertemu untuk menyamakan langkah sebelum mandat pembentukan koalisi berjalan lebih jauh.

Kronologi Kesepakatan Eisenkot-Lieberman

Pertemuan Senin itu menghasilkan satu keputusan penting: kedua tokoh sepakat "mengupayakan seluruh jalur perundingan dengan partai-partai ultra-Ortodoks sebelum beralih ke opsi pembentukan pemerintahan alternatif." Kalimat itu dikutip Channel 13 dalam laporan yang beredar Senin malam.

Eisenkot meminta Lieberman secara langsung membantunya dalam pembicaraan dengan partai-partai tersebut. Tujuannya satu: mencari kesepahaman bersama yang bisa diterjemahkan menjadi kesepakatan koalisi.

Konsekuensinya jelas. Opsi pembentukan pemerintahan minoritas dengan dukungan partai-partai Arab ditunda. Opsi itu tidak dibuang, hanya disimpan sampai hasil perundingan dengan kelompok ultra-Ortodoks diketahui.

Menurut laporan yang sama, pembicaraan antara Eisenkot dan Partai United Torah Judaism sudah dimulai. Ini langkah konkret pertama setelah mandat presiden diberikan.

Lembaga penyiaran publik Israel mengutip sejumlah pejabat United Torah Judaism yang tidak disebutkan namanya. Mereka menyatakan partainya tertarik berunding dengan Blok Perubahan, tetapi belum menerima undangan resmi.

Mandat itu sendiri diberikan Presiden Israel Isaac Herzog pada Minggu malam. Eisenkot memperoleh rekomendasi dari 67 anggota parlemen, sementara Netanyahu hanya dikirim 46 rekomendasi. Tujuh anggota parlemen tidak memberikan rekomendasi kepada kedua kandidat.

Peta Kursi Knesset dan Matematika Koalisi

Kelompok Haredi di Knesset terutama diwakili dua partai. United Torah Judaism, yang sebagian besar mewakili komunitas ultra-Ortodoks keturunan Eropa atau Ashkenazi, menguasai tujuh kursi.

Shas, yang terutama mewakili komunitas ultra-Ortodoks keturunan Timur Tengah dan Sephardic, memiliki enam kursi. Total keduanya 13 dari 120 kursi Knesset.

Angka itu bukan tambahan kecil. Blok Eisenkot memiliki 48 kursi. Untuk mencapai mayoritas 61 kursi, dukungan penuh kedua partai ultra-Ortodoks menjadi jalan terpendek.

• Blok Eisenkot: 48 kursi
• United Torah Judaism: 7 kursi
• Shas: 6 kursi
• Ambang mayoritas Knesset: 61 kursi
• Partai-partai Arab: 19 kursi

United Torah Judaism dan Shas selama ini berada dalam kubu Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu. Namun hasil pemilu terbaru membuka peluang menarik keduanya ke koalisi alternatif.

Peluang itu tidak otomatis. Kedua partai punya basis konstituen yang menuntut perlindungan atas status quo kehidupan keagamaan mereka, terutama pengecualian wajib militer bagi siswa seminari.

Isu Wajib Militer Haredi yang Belum Selesai

Persoalan wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks masih menjadi hambatan utama perundingan. Partai-partai mereka bersikeras mempertahankan pengecualian, sedangkan partai-partai dalam Blok Perubahan menginginkan kewajiban itu diberlakukan lebih luas.

Lieberman dikenal sebagai politikus yang paling vokal menentang pengecualian wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks. Ia sebelumnya menyatakan bersedia memberikan sejumlah konsesi demi membentuk pemerintahan tanpa Netanyahu.

Namun pada Minggu, ia menegaskan kesediaan berkompromi bukan berarti meninggalkan prinsip kewajiban militer bagi semua warga. Ia juga menyebut tidak akan melanggar batas-batas yang telah ditetapkannya sendiri.

Lieberman mengatakan rancangan undang-undang wajib militer yang pernah diajukannya pada 2018 dapat menjadi dasar untuk mencapai kesepakatan. RUU itu menjadi rujukan lama yang masih dianggap relevan dalam perdebatan hari ini.

Channel 12 melaporkan partai-partai ultra-Ortodoks mengajukan empat syarat untuk mendukung pemerintahan yang dipimpin Eisenkot. Syarat utama mereka adalah penerbitan perintah sementara yang menangguhkan kewajiban wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks.

Tiga syarat lainnya: penghentian penangkapan warga yang menghindari wajib militer selama perintah berlaku, tidak menjatuhkan sanksi kepada mereka dalam periode yang sama, serta persetujuan atas pengaturan itu dari penasihat hukum pemerintah dan penasihat hukum Komite Luar Negeri dan Pertahanan Knesset.

Tuntutan itu menunjukkan betapa lebar jarak yang harus dijembatani Eisenkot dan Lieberman. Negosiasi bukan sekadar bagi kursi, tetapi menyentuh kebijakan keamanan dan hukum yang sensitif bagi kedua kubu.

Opsi Pemerintahan Minoritas dan Penolakan Lieberman

Jika perundingan gagal, Eisenkot masih punya jalan lain. Ia dapat membentuk pemerintahan minoritas yang terdiri atas empat partai dalam blok oposisi Yahudi.

Keempat partai itu memiliki total 48 kursi dan dapat mengandalkan dukungan partai-partai Arab di luar koalisi. Partai-partai Arab memiliki 19 kursi, sehingga dukungan gabungan secara matematis bisa mencapai 67 kursi.

Namun opsi ini menghadapi penolakan di dalam Blok Perubahan, terutama dari Lieberman. Ia telah menyatakan tidak bersedia mendukung pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab.

Posisi Lieberman itu membuat Eisenkot bergerak di ruang sempit. Di satu sisi ia butuh dukungan partai ultra-Ortodoks untuk mayoritas yang stabil. Di sisi lain, mitra koalisinya sendiri menolak jalur alternatif yang paling mudah secara aritmatika.

Berdasarkan hukum Israel, Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk membentuk koalisi. Perpanjangan 14 hari masih mungkin diberikan atas keputusan presiden.

Jendela waktu itu menjadi tekanan tersendiri. Setiap putaran perundingan dengan United Torah Judaism dan Shas harus menghasilkan kemajuan nyata sebelum tenggat habis.

Langkah Selanjutnya: Undangan Resmi dan Uji Komitmen

Yang paling ditunggu sekarang adalah undangan resmi kepada United Torah Judaism dan Shas. Pejabat UTJ yang dikutip lembaga penyiaran publik Israel menyatakan partainya tertarik berunding dengan Blok Perubahan, tetapi belum menerima undangan formal.

Undangan itu akan menjadi uji pertama komitmen Eisenkot. Tanpa undangan, ketertarikan UTJ hanya menjadi sinyal politik tanpa dampak praktis.

Peran Lieberman juga akan diuji. Ia diminta Eisenkot membantu pembicaraan dengan partai-partai ultra-Ortodoks, padahal posisinya paling berseberangan soal wajib militer.

Jika kesepakatan tercapai, 13 kursi Haredi bisa menggenapkan blok Eisenkot menjadi 61 kursi. Jika gagal, pemerintahan minoritas dengan dukungan partai Arab kembali menjadi opsi, meski harus melewati tentangan internal.

Untuk sementara, arah pemerintahan baru Israel bergantung pada satu hal: seberapa jauh partai ultra-Ortodoks bersedia melunak soal wajib militer, dan seberapa jauh Lieberman bersedia menahan prinsipnya demi koalisi tanpa Netanyahu.

Analisis Redaksi

Langkah Eisenkot membuka pintu ke partai ultra-Ortodoks adalah keputusan pragmatis yang diambil dengan mata terbuka. Matematika Knesset tidak menyisakan banyak pilihan. Dengan 48 kursi, ia butuh tambahan, dan 13 kursi Haredi adalah tambahan terbesar yang tersedia tanpa harus bergantung pada partai Arab.

Masalahnya, harga politik atas dukungan itu sangat tinggi. Tuntutan penangguhan wajib militer, penghentian penangkapan, dan larangan sanksi bukan permintaan teknis. Itu permintaan yang menyentuh prinsip kewajiban militer yang selama ini menjadi salah satu fondasi perdebatan politik Israel. Lieberman sudah menyatakan batasnya. Eisenkot kini harus membuktikan apakah batas itu bisa digeser tanpa meruntuhkan koalisi yang sedang ia bangun.

Yang paling menarik diamati adalah posisi United Torah Judaism. Mereka menyatakan tertarik berunding tetapi belum menerima undangan resmi. Sinyal itu bisa dibaca sebagai keterbukaan, bisa juga sebagai taktik tawar-menawar. Eisenkot punya 28 hari, dan setiap hari tanpa undangan resmi adalah hari yang hilang. Jika perundingan dengan Haredi berlarut, opsi pemerintahan minoritas akan kembali mengemuka, bersama segala risiko politik yang menyertainya.

Sumber: channel13.co.il