Checks and Balances KPK, Polri, dan Kejaksaan Dinilai Belum Efektif Pasca KUHP Nasional

Sejak 2 Januari 2026, lima delik inti korupsi berpindah dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ke Pasal 603 sampai Pasal 606 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), bersamaan dengan berlakunya KUHAP baru. Masalahnya, aturan supervisi, pengambilalihan perkara, dan larangan penyidikan ganda antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia tidak ikut diperbarui.

Kajian berjudul "Efektivitas Checks and Balances Antar-Aparat Penegak Hukum Pasca KUHP Nasional" yang dirilis 10 November 2026 menyoroti celah itu. Kajian ditulis Afifah Fitriyani Oceanto dan dipublikasikan di laman The Indonesian Institute. Kesimpulannya tegas: checks and balances antar-aparat penegak hukum masih ada secara formal, tetapi belum efektif.

Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kerangka analisisnya bertumpu pada teori pemisahan kekuasaan serta prinsip good governance, khususnya rule of law serta efektivitas dan efisiensi.

Kronologi Perpindahan Delik Korupsi ke KUHP Nasional

Titik mula perubahan adalah berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP baru secara bersamaan pada 2 Januari 2026. Sejak tanggal itu, lima delik inti korupsi tidak lagi bersandar pada UU Tipikor, melainkan pada Pasal 603 hingga Pasal 606 KUHP Nasional.

Perpindahan itu mengubah fondasi norma, tetapi tidak menyentuh mekanisme koordinasi antar-lembaga. Kajian menyebut ketentuan yang mengatur hubungan KPK, Polri, dan Kejaksaan—yakni supervisi, pengambilalihan perkara, dan larangan penyidikan ganda—tidak ikut disesuaikan.

Akibatnya muncul dualisme norma. Delik inti dan hukum acara kini tunduk pada kodifikasi umum, sedangkan mekanisme koordinasi tetap bersandar pada rezim khusus yang belum diperbarui. Dua kerangka hukum itu berjalan berdampingan tanpa jembatan yang jelas.

Kajian juga mencatat bahwa pilihan pasal kini turut menentukan rentang pidana tanpa pedoman bersama. Tidak ada acuan tunggal yang dipakai ketiga lembaga untuk menerjemahkan pasal yang sama menjadi tuntutan yang setara.

"Pilihan pasal kini turut menentukan rentang pidana tanpa pedoman bersama," demikian salah satu temuan yang dirangkum dalam kajian tersebut.

Kesiapan KPK, Polri, dan Kejaksaan Tidak Setara

Temuan lain yang menonjol adalah ketimpangan kesiapan. Kajian menyatakan kesiapan ketiga lembaga dalam menghadapi transisi tidak setara. Perbedaan kapasitas itu memperbesar risiko perbedaan penanganan perkara di lapangan.

Secara struktural, desain koordinasi ketiga lembaga sebenarnya tidak berubah. KPK tetap punya kewenangan supervisi dan pengambilalihan perkara. Polri dan Kejaksaan tetap menjalankan fungsi penyidikan dan penuntutan. Yang bergeser adalah fondasi normatifnya.

Kajian menyoroti bahwa disparitas belum dapat dibuktikan secara hukum karena asas lex favor reo. Asas itu menguntungkan terdakwa bila terjadi perubahan peraturan. Meski begitu, indikasi ke arah disparitas sudah tampak.

Dalam kerangka teori pemisahan kekuasaan, koordinasi antar-aparat penegak hukum berfungsi sebagai kontrol internal. Ketika mekanisme kontrol itu berpijak pada aturan yang usang, fungsi pengawasan antar-lembaga melemah.

Kajian juga menilai efektivitas dan efisiensi penegakan hukum sebagai bagian dari prinsip good governance. Tanpa pedoman bersama, efisiensi penanganan perkara korupsi berpotensi menurun karena tumpang tindih kewenangan tidak punya penyelesaian yang baku.

Lima Rekomendasi untuk Menutup Celah Norma

Kajian tidak berhenti pada diagnosis. Ada sejumlah rekomendasi yang diajukan untuk menutup celah antara rezim khusus dan kodifikasi umum. Rekomendasi itu menyasar level kelembagaan maupun level regulasi.

• Peraturan bersama antara KPK, Polri, dan Kejaksaan sebagai payung koordinasi.
• Harmonisasi UU KPK dan UU Tipikor dengan KUHP Nasional serta KUHAP baru.
• Pedoman pemidanaan khusus dari Mahkamah Agung.
• Protokol audit kerugian negara bersama Badan Pemeriksa Keuangan.
• Registrasi perkara terpadu serta evaluasi tahunan yang melibatkan publik secara bermakna.

Rekomendasi harmonisasi menyentuh dua undang-undang sekaligus, yakni UU KPK dan UU Tipikor. Keduanya masih menjadi sandaran mekanisme koordinasi yang kini tidak lagi sejalan dengan kodifikasi umum.

Pedoman pemidanaan dari Mahkamah Agung diarahkan untuk menjawab soal rentang pidana. Tanpa pedoman, pasal yang sama bisa menghasilkan tuntutan berbeda di tiap lembaga.

Sementara protokol audit kerugian negara bersama BPK menyasar persoalan teknis yang sering menjadi titik sengketa. Penghitungan kerugian negara adalah pintu masuk banyak perkara korupsi.

Registrasi perkara terpadu disebut sebagai jalan untuk mencegah penyidikan ganda. Evaluasi tahunan yang melibatkan publik secara bermakna melengkapi rekomendasi agar kontrol tidak berhenti di internal aparat.

Mengapa Dualisme Norma Berbahaya bagi Pemberantasan Korupsi

Dualisme norma bukan sekadar persoalan teknis perundang-undangan. Dalam praktik, ia menentukan siapa yang berwenang menyidik, pasal apa yang dipakai, dan berapa lama hukuman yang diancamkan.

Ketika delik inti berpindah ke KUHP Nasional tetapi mekanisme koordinasi tetap mengacu pada rezim lama, muncul ruang tafsir. Ruang itu bisa dimanfaatkan untuk memilih forum yang paling menguntungkan salah satu pihak.

Kajian menyebut larangan penyidikan ganda sebagai salah satu ketentuan yang tidak ikut disesuaikan. Padahal, aturan itu justru menjadi penjaga agar satu perkara tidak ditangani dua lembaga sekaligus.

Hal serupa berlaku untuk supervisi dan pengambilalihan perkara. Dua mekanisme itu adalah instrumen utama checks and balances antar-aparat. Tanpa pembaruan, instrumen tersebut kehilangan pijakan yang sinkron dengan hukum acara baru.

Kajian juga mengaitkan persoalan ini dengan prinsip rule of law. Penegakan hukum yang efektif menuntut kepastian aturan, bukan tumpukan norma yang saling bertumpuk tanpa harmonisasi.

Di sisi lain, transisi hukum selalu membawa risiko. Asas lex favor reo memberi perlindungan bagi terdakwa, tetapi juga membatasi ruang untuk mengukur disparitas secara empiris dalam jangka pendek.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Harmonisasi atau Peraturan Bersama

Rekomendasi yang paling cepat dieksekusi adalah peraturan bersama ketiga lembaga. Opsi ini tidak menunggu revisi undang-undang dan bisa menjadi jembatan sementara antara rezim khusus dan kodifikasi umum.

Namun, peraturan bersama punya batas. Ia tidak bisa menggantikan harmonisasi UU KPK dan UU Tipikor dengan KUHP Nasional serta KUHAP baru. Harmonisasi tetap menjadi pekerjaan rumah legislatif.

Pedoman pemidanaan dari Mahkamah Agung disebut sebagai langkah yang bisa menyeragamkan rentang pidana. Sementara protokol audit kerugian negara bersama BPK menyasar sisi teknis penghitungan yang sering memicu perdebatan di persidangan.

Registrasi perkara terpadu dan evaluasi tahunan melengkapi paket itu. Keduanya menempatkan transparansi sebagai bagian dari desain koordinasi, bukan sebagai pelengkap.

Kajian ini sendiri dipublikasikan pada 10 November 2026, sekitar sepuluh bulan setelah KUHP Nasional dan KUHAP baru berlaku. Tenggat transisi yang sudah berjalan membuat pembenahan mekanisme koordinasi semakin mendesak.

Informasi lebih lanjut soal kerangka hukum nasional bisa ditelusuri melalui laman resmi The Indonesian Institute.

Analisis Redaksi

Ada satu pola yang berulang dalam reformasi hukum Indonesia: substansi diubah, tetapi mesin koordinasinya dibiarkan. Perpindahan lima delik inti korupsi ke Pasal 603 sampai 606 KUHP Nasional adalah perubahan besar. Tetapi tanpa pembaruan aturan supervisi, pengambilalihan perkara, dan larangan penyidikan ganda, perubahan itu berjalan dengan rem tangan masih terpasang.

Kajian ini layak diapresiasi karena tidak berhenti pada klaim bahwa checks and balances "masih ada". Ia membedakan antara keberadaan formal dan efektivitas nyata. Pembedaan itu penting. Di atas kertas, KPK masih bisa mengambil alih perkara. Di lapangan, pijakan normatifnya sudah bergeser tanpa ada yang memperbarui.

Rekomendasi peraturan bersama adalah jalan tercepat, tetapi juga jalan paling rapuh. Peraturan bersama mudah diterbitkan dan mudah pula ditinggalkan ketika kepemimpinan lembaga berganti. Harmonisasi undang-undang tetap menjadi solusi yang mengikat. Selama itu belum dikerjakan, dualisme norma akan terus membuka ruang tafsir yang mahal bagi upaya pemberantasan korupsi.