Mantan Sekjen PSI Solo Andreas Pandapotan Mundur dari Partai: "Kok Diganti Begitu Saja"

Mantan Sekretaris DPD PSI Kota Surakarta, Andreas Pandapotan SH MH, menyatakan mundur dari keanggotaan partai. Ia mengaku tidak lagi dilibatkan dalam kepengurusan dan merasa tak dikonfirmasi saat posisinya diganti. Pengunduran dirinya terjadi jauh sebelum sejumlah petinggi PSI di pusat ikut mundur.

Kabar itu pertama dilaporkan Lokawarta pada Selasa, 10 November 2026. Dalam laporan tersebut, Andreas menegaskan alasannya keluar bukan karena ikut-ikutan tren pengunduran diri kader di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Jelek-jelek, saya ini mantan sekjen partai lo, kok diganti begitu saja tanpa konfirmasi," kata Andreas SH MH, Selasa (10/11), dikutip dari Lokawarta.

Ia juga menyampaikan sudah tidak berminat kembali berpartisipasi di partai berlambang gajah tersebut. Kini ia memilih memusatkan perhatian pada profesinya sebagai pengacara.

Kronologi Pengunduran Diri Andreas Pandapotan dari PSI Solo

Laporan Lokawarta menyebut pengunduran diri Andreas dilakukan jauh sebelum Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka mundur dari PSI. Artinya, langkah Andreas di Solo mendahului gelombang keluarnya sejumlah nama besar di tingkat pusat.

Andreas menjabat sebagai Sekretaris DPD PSI Kota Surakarta. Dalam struktur partai, posisi sekretaris berada tepat di bawah ketua di tingkat kota. Posisi itu strategis karena mengurus administrasi, konsolidasi kader, dan komunikasi organisasi dengan DPP.

Menurut pengakuannya, ia tidak lagi dipakai dalam kepengurusan. Penggantian posisi terjadi tanpa pemberitahuan lebih dulu kepadanya. Dari situ ia memutuskan keluar dari keanggotaan partai.

"Ya sudah biarkan saja, saya tak fokus di profesi saya sebagai pengacara. Saya sudah tidak tertarik lagi untuk berpartisipasi," kata Andreas SH MH melalui sambungan telepon, seperti dikutip Lokawarta.

Pernyataan itu disampaikan lewat sambungan telepon, bukan melalui konferensi pers resmi. Tidak ada keterangan tertulis dari DPD PSI Solo maupun DPP PSI dalam laporan tersebut. Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pengurus partai di tingkat kota maupun pusat.

Yang jelas, Andreas menyebut dirinya sebagai mantan sekjen partai. Sebutan itu merujuk pada posisinya di struktur kepengurusan sebelum ia diganti. Ia mempersoalkan cara penggantian yang dinilainya tanpa konfirmasi.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Nama yang paling menonjol dalam laporan ini adalah Andreas Pandapotan SH MH. Gelar SH dan MH menunjukkan latar belakangnya di bidang hukum, sejalan dengan profesinya sebagai pengacara yang ia sebut dalam wawancara.

Dari sisi partai, laporan Lokawarta juga menyebut tiga nama pusat yang kemudian mundur: Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka. Ketiganya disebut sebagai "pentolan" PSI di tingkat pusat yang lebih dulu meninggalkan partai.

Namun laporan itu tidak memuat pernyataan resmi dari ketiga nama tersebut. Tidak ada pula penjelasan dari DPP PSI soal alasan mereka mundur. Yang ditekankan Lokawarta adalah bahwa pengunduran diri Andreas bukan tindakan latah mengikuti mereka.

Berikut pihak-pihak yang muncul dalam laporan:

• Andreas Pandapotan SH MH — mantan Sekretaris DPD PSI Kota Surakarta yang menyatakan mundur.
• Giring Ganesha — disebut sebagai petinggi PSI di tingkat pusat yang mundur.
• Raja Juli Antoni — disebut dalam kelompok yang sama.
• Isyana Bagoes Oka — juga disebut mundur dari PSI di tingkat pusat.
• DPD PSI Kota Surakarta dan DPP PSI — belum memberikan tanggapan resmi dalam laporan tersebut.

Kutipan Andreas menjadi inti laporan. Dua pernyataannya — soal penggantian tanpa konfirmasi dan soal ketertarikannya yang sudah habis — menggambarkan kekecewaan pada proses internal partai, bukan pada ideologi atau platform.

Latar Belakang: Gelombang Mundurnya Kader PSI

Lokawarta membuka laporannya dengan catatan penting: fenomena pengunduran diri kader PSI tidak hanya terjadi di DPP, tetapi juga merambah daerah. Kalimat itu menempatkan kasus Andreas sebagai bagian dari pola yang lebih luas.

PSI dalam laporan ini digambarkan sebagai partai yang "kini berlambang gajah". Frasa tersebut menunjukkan telah terjadi perubahan identitas partai. Namun laporan tidak merinci kapan perubahan lambang itu terjadi maupun apa alasan di baliknya.

Yang bisa dibaca dari laporan adalah urutan waktu. Andreas mundur lebih dulu. Gelombang pengunduran diri di pusat menyusul kemudian. Ini membalik asumsi bahwa kader daerah sekadar mengikuti keputusan elite.

Kasus Andreas juga menyoroti soal tata kelola organisasi partai. Penggantian posisi sekretaris di tingkat kota seharusnya melalui mekanisme internal yang jelas. Ketika proses itu tidak dikomunikasikan, dampaknya bukan hanya pada satu orang, tetapi pada persepsi kader lain soal bagaimana partai memperlakukan mereka.

Bagi partai baru, kepercayaan kader adalah aset utama. PSI dibangun dengan narasi keterbukaan dan partisipasi anak muda. Ketika kader senior merasa diganti tanpa konfirmasi, narasi itu menghadapi ujian langsung di tingkat paling dekat dengan pemilih.

Dampak Pengunduran Diri bagi PSI Solo dan Partai

Dampak paling langsung terasa di struktur DPD PSI Kota Surakarta. Kekosongan di posisi sekretaris memaksa partai menyesuaikan susunan pengurus. Di tingkat kota, posisi sekretaris menangani administrasi, koordinasi lapangan, dan komunikasi dengan DPP.

Dampak berikutnya menyangkut jejaring. Seorang pengacara biasanya membawa jaringan profesional dan relasi sosial yang luas. Ketika ia keluar, sebagian jaringan itu ikut menjauh dari partai.

Di tingkat nasional, kasus ini menambah daftar nama yang meninggalkan PSI. Lokawarta menyebut tiga nama pusat. Dengan tambahan kasus Solo, publik mendapat gambaran bahwa arus keluar terjadi di lebih dari satu lapisan organisasi.

Bagi pemilih, terutama di Kota Surakarta, perpindahan kader bisa memengaruhi persepsi soal soliditas partai. Surakarta adalah kota dengan tradisi politik yang cair. Perubahan kecil di struktur partai sering menjadi bahan pembicaraan publik.

Ada pula dampak pada moral kader yang masih bertahan. Ketika penggantian posisi dinilai tidak transparan, kader lain akan mengukur apakah mereka bisa memperoleh perlakuan serupa. Efeknya bisa berupa keengganan mengambil tanggung jawab struktural.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Sikap Resmi DPD dan DPP PSI

Sampai laporan Lokawarta diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPD PSI Kota Surakarta maupun DPP PSI. Publik belum mendapat penjelasan soal mekanisme penggantian posisi sekretaris di tingkat kota.

Ada beberapa hal yang layak ditunggu. Pertama, konfirmasi apakah Andreas benar-benar telah mengajukan surat pengunduran diri resmi atau baru menyampaikannya lewat pernyataan kepada media. Kedua, siapa yang kini mengisi posisi sekretaris DPD PSI Solo.

Ketiga, bagaimana DPP PSI menanggapi keluhan soal penggantian tanpa konfirmasi. Jawaban atas poin ini akan menentukan apakah kasus Solo dipandang sebagai persoalan administratif biasa atau bagian dari masalah komunikasi internal yang lebih luas.

Dari sisi Andreas, arahnya sudah jelas. Ia menyatakan fokus pada profesi pengacara dan tidak tertarik berpartisipasi lagi. Pernyataan itu menutup kemungkinan ia kembali dalam waktu dekat.

Yang tersisa adalah pertanyaan soal preseden. Jika penggantian posisi tanpa konfirmasi dibiarkan, kader lain di daerah bisa mengambil kesimpulan sendiri tentang cara partai bekerja. Bagi partai yang ingin tumbuh dari bawah, cara memperlakukan pengurus daerah adalah ujian yang tidak bisa dihindari.

Analisis Redaksi: Ketika Kader Merasa Tidak Dihitung

Pengunduran diri Andreas Pandapotan bukan soal ideologi. Ia tidak menyinggung platform partai, tidak mempersoalkan arah kebijakan, dan tidak berbicara soal koalisi. Yang ia persoalkan adalah perlakuan: diganti tanpa konfirmasi. Keluhan seperti ini tampak kecil di mata pengurus pusat, tetapi justru inilah yang paling cepat merusak loyalitas di tingkat akar rumput.

Menarik dicatat bahwa Andreas mundur lebih dulu sebelum gelombang di pusat. Urutan itu membantah anggapan bahwa kader daerah hanya meniru elite. Bisa jadi yang terjadi sebaliknya: masalah komunikasi internal sudah terasa lebih dulu di lapisan bawah, sementara di pusat baru muncul kemudian dengan nama-nama yang lebih besar.

Bagi PSI, laporan Lokawarta ini adalah pengingat soal biaya dari tata kelola yang serba cepat. Partai yang dibangun dengan narasi keterbukaan seharusnya menerapkan standar yang sama ke dalam. Satu telepon untuk mengonfirmasi penggantian posisi jauh lebih murah daripada kehilangan seorang pengacara beserta jejaringnya di kota yang menjadi basis simbolik partai. Jika pola ini berulang, yang hilang bukan hanya kader, tetapi keyakinan bahwa suara di tingkat bawah memang didengar.

Sumber: schema.org