Reses Komisi IX DPR RI di Sulteng: BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pelindungan Pekerja Informal

Komisi IX DPR RI menggelar kunjungan kerja reses ke Sulawesi Tengah pada 9 Oktober 2026. Dalam forum di Kantor Gubernur Sulteng itu, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu menekankan pentingnya memperluas cakupan pelindungan jaminan sosial, termasuk bagi pekerja informal dan pekerja rentan.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, dan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido. Reses ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Kronologi Reses Komisi IX DPR RI di Palu

Kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah digelar pada 9 Oktober 2026. Lokasinya Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Agenda ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido.

Tim Komisi IX DPR RI dipimpin langsung oleh Ketua Tim, drg. Putih Sari. Menurut keterangan yang dirilis melalui Sulteng Raya, kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program pemerintah.

Selain itu, reses dipakai untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di daerah serta menyerap aspirasi masyarakat. Hasilnya menjadi bahan evaluasi dan pembahasan bersama kementerian maupun lembaga terkait.

Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat BPJS Ketenagakerjaan. Di antaranya Deputi Sekretariat Badan Usfiari Umar, Sekretaris Dewan Pengawas Lubis Latif, Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Maluku Suci Rahmad, serta Wakil Kepala Wilayah Pelayanan Sulawesi Maluku H. Tito Hartono.

Kepala Kantor Cabang Palu, Nursalam Halim, juga hadir. Turut serta perwakilan instansi pemerintah daerah dan sejumlah mitra kerja Komisi IX DPR RI.

Siapa yang Hadir dan Apa yang Disampaikan

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi itu dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Tim Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, menyampaikan bahwa kunjungan kerja reses menjadi sarana melihat langsung pelaksanaan program pemerintah di daerah. Forum ini juga menjadi ruang mendengarkan aspirasi dan mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan perhatian serta tindak lanjut pemerintah pusat.

Dari sisi BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Kantor Cabang Palu Nursalam Halim menegaskan posisi jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk kehadiran negara. Pelindungan itu menyasar berbagai risiko sosial ekonomi yang dapat dialami pekerja selama menjalankan aktivitas pekerjaannya.

Ia menyebut pelindungan perlu diberikan kepada seluruh segmen pekerja. Mulai dari pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja sektor informal, pekerja rentan, hingga pekerja jasa konstruksi.

"Jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya menjadi kebutuhan pekerja formal, tetapi juga seluruh masyarakat yang bekerja. Setiap pekerja memiliki risiko dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya sehingga perlu mendapatkan pelindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Kami terus mendorong agar semakin banyak pekerja di Sulawesi Tengah yang terlindungi, termasuk pekerja sektor informal dan pekerja rentan," ujar Nursalam, dikutip dari Sulteng Raya.

Tiga Prioritas BPJS Ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah

Dalam forum reses itu, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu menyampaikan tiga hal utama. Pertama, pentingnya memperluas cakupan kepesertaan. Kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat program. Ketiga, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Ketiga poin itu saling terkait. Perluasan kepesertaan tidak berjalan tanpa pemahaman masyarakat soal manfaat program. Sementara pemahaman tidak tumbuh tanpa dukungan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota.

Pekerja informal menjadi kelompok yang paling menantang dijangkau. Mereka tersebar di pasar, usaha mikro, sektor pertanian, perikanan, hingga jasa konstruksi. Pendapatan yang tidak tetap membuat iuran sering menjadi beban yang mudah dikesampingkan.

Karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah dinilai krusial. Pemerintah daerah bisa membantu sosialisasi hingga integrasi data pekerja di wilayahnya.

Mengapa Jaminan Sosial Pekerja Informal Jadi Sorotan

Struktur ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah tidak bisa dilepaskan dari sektor informal. Perdagangan, pertanian, perikanan, dan jasa konstruksi menyerap banyak tenaga kerja. Sebagian besar dari mereka tidak terikat hubungan kerja formal dengan pemberi kerja tetap.

Kondisi itu membuat pekerja informal rentan terhadap risiko. Kecelakaan kerja, sakit, hingga kehilangan penghasilan bisa terjadi tanpa jaring pengaman. Program jaminan sosial ketenagakerjaan dirancang untuk menutup celah tersebut.

Namun, kesadaran untuk mendaftar masih menjadi persoalan tersendiri. Banyak pekerja informal menganggap iuran sebagai pengeluaran tambahan, bukan kebutuhan. Di sinilah peran edukasi dan pendekatan langsung ke komunitas pekerja menjadi penting.

Reses Komisi IX DPR RI menyediakan kanal bagi daerah untuk menyuarakan persoalan itu ke tingkat pusat. Aspirasi yang terkumpul menjadi bahan evaluasi bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk dalam pembahasan anggaran dan kebijakan.

Langkah Selanjutnya Setelah Reses

Hasil reses Komisi IX DPR RI di Sulawesi Tengah akan dibawa ke Jakarta. Aspirasi dan temuan lapangan menjadi bahan pembahasan bersama kementerian maupun lembaga mitra kerja. Proses itu berjalan melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi program.

Bagi BPJS Ketenagakerjaan, forum ini menjadi pijakan untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah. Perluasan kepesertaan pekerja informal dan pekerja rentan menjadi agenda yang akan terus didorong.

Publik dapat memantau informasi resmi program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kanal BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk soal manfaat, prosedur pendaftaran, dan skema iuran bagi pekerja bukan penerima upah.

Yang belum terjawab dari forum ini adalah target konkret perluasan kepesertaan di Sulawesi Tengah. Sumber berita tidak menyebutkan angka capaian, jumlah pekerja terlindungi, maupun tenggat yang disepakati. Semua itu masih menunggu penjelasan lanjutan dari pihak terkait.

Analisis Redaksi

Reses Komisi IX DPR RI di Palu memperlihatkan pola lama yang masih relevan: persoalan jaminan sosial pekerja bukan sekadar soal regulasi, tetapi soal jangkauan. Di atas kertas, program jaminan sosial ketenagakerjaan sudah mencakup pekerja formal dan informal. Kenyataannya, pekerja informal tetap menjadi kelompok yang paling sulit dijangkau.

Pernyataan Nursalam Halim soal pekerja rentan dan pekerja jasa konstruksi patut dibaca sebagai pengakuan bahwa cakupan kepesertaan belum merata. Tanpa data yang terbuka soal jumlah pekerja terlindungi di Sulawesi Tengah, sulit menilai seberapa jauh kemajuan yang dicapai. Forum reses seharusnya menghasilkan angka, bukan hanya komitmen.

Kritik lain menyangkut tindak lanjut. Reses DPR RI kerap berhenti pada penyerapan aspirasi. Padahal, persoalan pekerja informal menuntut solusi yang lebih teknis: kemudahan pendaftaran, skema iuran yang terjangkau, hingga integrasi data dengan pemerintah daerah. Jika semua itu tidak masuk dalam pembahasan anggaran dan kebijakan di pusat, reses hanya menjadi agenda seremonial.

Di sisi lain, kehadiran Wakil Gubernur dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan dalam satu forum menunjukkan ada ruang koordinasi yang bisa dimanfaatkan. Peluang itu tinggal diisi dengan target yang terukur dan pengawasan publik yang konsisten.

Sumber: sultengraya.com