Evaluasi Layanan Jaminan Fidusia: Kanwil Kemenkum Riau Soroti Kendala Roya

Kanwil Kementerian Hukum Riau melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan mengikuti diskusi evaluasi dampak Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tentang jaminan fidusia pada Senin (9/11/2026). Forum daring itu menyoroti kendala roya, keterbatasan sumber daya, dan kepastian hukum yang belum merata.

Kegiatan bertajuk Diskusi Strategi Kebijakan Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia itu diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Maluku melalui Zoom Meeting, seperti dikutip dari ANTARA News Riau.

Forum ini menjadi ruang diseminasi hasil analisis sekaligus pertukaran pandangan soal pelaksanaan layanan jaminan fidusia, tantangan yang dihadapi, dan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelolanya.

Kronologi dan Tujuan Diskusi Layanan Jaminan Fidusia

Diskusi dibuka dengan laporan penyelenggaraan dari Kepala Kanwil Kementerian Hukum Maluku, Farida Wahid. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menyebarluaskan hasil evaluasi dampak kebijakan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021.

Sambutan sekaligus arahan diberikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady. Ia mengapresiasi pelaksanaan diskusi dan menegaskan pentingnya menjadikan hasil kajian sebagai dasar perumusan kebijakan, khususnya pada layanan jaminan fidusia dan pencatatan penghapusannya atau roya.

“Kepastian hukum tidak cukup hanya diwujudkan melalui keberadaan norma dalam peraturan,” kata Andry dalam arahannya, seraya menambahkan bahwa perlindungan nyata bagi masyarakat yang telah memenuhi kewajiban harus menjadi perhatian utama.

Pandangan itu menjadi benang merah seluruh sesi. Evaluasi tidak berhenti pada ada atau tidaknya aturan, tetapi pada apakah layanan benar-benar berjalan dan memberi dampak bagi pengguna.

Forum menghadirkan tiga narasumber dengan sudut pandang berbeda: regulator daerah, pengelola layanan administrasi hukum, dan akademisi. Masing-masing memotret persoalan dari sisi pelaksanaan, tata kelola, dan kerangka yuridis.

Temuan Evaluasi: Akses Meluas, Tantangan Masih Menumpuk

Narasumber pertama, Kepala Administrasi Hukum Umum Kanwil Kementerian Hukum Maluku, Rapin S. Rumakat, memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021. Menurut hasil evaluasi, sistem pendaftaran elektronik telah memperluas akses dan memudahkan pengguna layanan.

Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Rapin menyebut keterbatasan sumber daya manusia, pemerataan anggaran, jangkauan sosialisasi, serta karakter layanan yang bersifat mandiri dan nonverifikatif sebagai persoalan yang belum tuntas.

Sifat layanan yang berbasis self-assessment dan nonverifikatif menempatkan tanggung jawab atas kebenaran materiil data pada pemohon. Konsekuensinya, kualitas data sangat bergantung pada kepatuhan dan pemahaman pengguna.

Penyuluh Hukum Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum, Wicaksono Rinaldi, melengkapi dengan materi tata kelola jaminan fidusia berdasarkan panduan Direktorat Perdata Tahun 2026. Materi mencakup landasan hukum, subjek dan objek jaminan fidusia, serta prosedur pendaftaran, perubahan, perbaikan, dan penghapusan melalui aplikasi Fidusia Online.

Ia menekankan pentingnya pelaporan penghapusan atau roya untuk menjaga akurasi data, mencegah fidusia ganda, dan memberi kepastian hukum bagi para pihak.

Pembahasan juga mengulas kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, terutama soal mekanisme eksekusi saat terjadi cidera janji serta perlindungan hak pemberi dan penerima fidusia.

Persoalan Yuridis yang Diidentifikasi Akademisi

Perspektif akademis disampaikan Theresia N.A. Narwadan, akademisi Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Ia mengidentifikasi sejumlah persoalan yuridis dan operasional dalam implementasi regulasi.

Beberapa di antaranya:

• Perbedaan masa berlaku hak akses antara korporasi dan perorangan.
• Belum adanya batas waktu penerbitan sertifikat.
• Belum terstandardisasinya tarif jasa notaris.
• Belum tegasnya pengaturan dan sanksi atas kewajiban pencatatan penghapusan jaminan fidusia.

Daftar itu menunjukkan bahwa masalah fidusia bukan sekadar soal aplikasi atau server. Ada celah pengaturan yang membuat pelaksanaan di lapangan bergantung pada praktik dan kesadaran pihak-pihak terkait.

Hasil evaluasi menunjukkan tujuan perluasan hak akses dan kemudahan berusaha bagi pengguna langsung telah tercapai. Namun, pemerataan layanan bagi seluruh notaris baru terpenuhi sebagian.

Tertib administrasi penghapusan jaminan fidusia dan kepastian hukum juga masih memerlukan penguatan. Dua hal ini menjadi titik paling rawan dalam rantai layanan.

Kendala Teknis hingga Data Lintas Sektor Belum Terintegrasi

Sejumlah kendala lain turut menjadi perhatian forum. Mulai dari keterbatasan jumlah petugas dan anggaran operasional, belum optimalnya sosialisasi hingga tingkat cabang lembaga pembiayaan, sampai gangguan keandalan server AHU Online.

Data juga belum terintegrasi dengan sektor terkait, seperti Korlantas, basis data aset bergerak, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kondisi ini membuat verifikasi dan penelusuran objek jaminan tidak berjalan mulus.

Selain itu, belum tersedianya sistem pengingat otomatis untuk penertiban roya dinilai berpotensi menghambat pembaruan data jaminan fidusia. Kreditur yang telah menerima pelunasan kerap tidak segera mencatatkan penghapusan.

Dampaknya berlapis. Data fidusia yang menumpuk membuat objek jaminan sulit dilacak, membuka ruang fidusia ganda, dan pada akhirnya merugikan pemberi fidusia yang sudah memenuhi kewajibannya.

Persoalan sosialisasi juga menyentuh ujung rantai layanan. Cabang lembaga pembiayaan di daerah dinilai belum sepenuhnya memahami prosedur, sehingga praktik di lapangan berbeda antarwilayah.

Referensi perbandingan soal tata kelola administrasi hukum bisa dilihat pada kanal resmi Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.

Rekomendasi Bertahap dan Langkah Selanjutnya

Berdasarkan temuan tersebut, diskusi menghasilkan sejumlah rekomendasi perbaikan secara bertahap. Dalam jangka pendek, diperlukan perluasan sosialisasi dan bimbingan teknis, peningkatan kapasitas serta keandalan AHU Online, dan pengembangan sistem pengingat otomatis bagi kreditur yang telah menerima pelunasan.

Dalam jangka menengah, penyempurnaan regulasi dan integrasi data lintas sektor menjadi prioritas. Sementara itu, dalam jangka panjang, diperlukan penegasan tanggung jawab atas kebenaran data, penguatan fungsi verifikasi, serta penerapan sanksi administratif terhadap kreditur yang lalai melakukan penghapusan jaminan fidusia.

Keikutsertaan Tim Kerja BSK Kanwil Kementerian Hukum Riau dalam forum ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas analisis kebijakan berbasis bukti. Hasil diskusi diharapkan menjadi referensi dalam mengidentifikasi dampak kebijakan dan merumuskan rekomendasi perbaikan.

Melalui partisipasi tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Riau menyatakan dukungan terhadap penguatan kualitas kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi layanan jaminan fidusia diharapkan mendorong penyempurnaan regulasi dan sistem pelayanan.

Target akhirnya jelas: kepastian hukum tidak hanya terjamin secara normatif, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat yang berurusan dengan jaminan fidusia.

Analisis Redaksi: Roya yang Terlupakan di Ujung Rantai Layanan

Ada satu pola yang berulang dalam diskusi ini: persoalan fidusia hampir selalu berhenti pada pendaftaran, padahal titik paling rawan justru ada di penghapusan. Ketika kreditur sudah menerima pelunasan, kewajiban moralnya selesai. Kewajiban administratifnya belum tentu.

Di situlah masalahnya. Layanan yang bersifat mandiri dan nonverifikatif menaruh kepercayaan besar pada pemohon, tetapi tidak disertai mekanisme pengingat, sanksi tegas, atau integrasi data yang memadai. Hasilnya, data fidusia menumpuk dan objek jaminan sulit dilacak. Pemberi fidusia yang sudah taat justru menanggung risiko administratif yang bukan kesalahannya.

Rekomendasi jangka panjang soal sanksi administratif bagi kreditur yang lalai melakukan roya semestinya tidak perlu menunggu lama. Tanpa penegakan di titik itu, perbaikan server AHU Online dan perluasan sosialisasi hanya menyelesaikan separuh persoalan. Kepastian hukum baru bermakna ketika seseorang bisa membuktikan bahwa utangnya lunas dan jaminannya sudah bersih.