MUI Haramkan Vape: Bunyi Lengkap Fatwa dan Larangan Produksi hingga Jual Beli

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan hukum haram untuk vape, termasuk penggunaan, produksi, dan jual belinya. MUI juga meminta pemerintah segera menyusun undang-undang yang melarang peredaran vape di Indonesia.

Penetapan itu disampaikan melalui laporan CNBC Indonesia pada 10 November 2026. Fatwa tersebut tidak hanya menyasar konsumen, tetapi juga menyentuh rantai produksi dan distribusi.

Isi Fatwa MUI soal Vape: Haram Dipakai, Diproduksi, dan Dijual

Inti keputusan MUI tertuang dalam tiga larangan yang saling terkait. Pertama, hukum menggunakan vape dinilai haram. Kedua, produksi vape juga haram. Ketiga, jual beli vape ikut diharamkan.

Dengan cakupan itu, fatwa tidak berhenti pada level konsumen. Produsen, distributor, dan penjual ikut terdampak secara hukum keagamaan.

MUI juga menyerukan agar pemerintah segera menyusun undang-undang yang melarang vape. Artinya, lembaga itu mendorong agar fatwa keagamaan diperkuat menjadi aturan negara yang mengikat.

Namun, teks lengkap fatwa—termasuk pertimbangan hukum, dalil yang dipakai, dan definisi rinci soal vape—belum diuraikan dalam laporan tersebut. Yang tersedia baru garis besar keputusan dan seruan kepada pemerintah.

Mengapa MUI Mengharamkan Vape

MUI memang memiliki rekam jejak panjang dalam mengeluarkan fatwa terkait produk yang dinilai merugikan kesehatan. Sebelumnya, MUI menetapkan fatwa haram untuk rokok konvensional, produk tembakau, dan minuman beralkohol.

Pada 2017, MUI pernah membahas rokok elektrik dalam forum ijtima ulama. Sejumlah organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga memiliki pandangan tersendiri soal vape, umumnya merujuk pada prinsip darar atau bahaya yang ditimbulkan.

Dalam tradisi fikih, kaidah la dharara wa la dhirar—tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain—menjadi salah satu pijakan. Fatwa vape kali ini tampaknya mengikuti logika yang sama, meski rincian dalilnya belum dipublikasikan.

Dari sisi kesehatan, vape memang mengandung nikotin dan zat lain yang berpotensi menimbulkan ketergantungan serta gangguan pernapasan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berulang kali memperingatkan risiko rokok elektrik, terutama bagi anak muda.

Dampak Fatwa bagi Produsen dan Pedagang Vape

Fatwa MUI bersifat mengikat secara moral bagi umat Islam, tetapi tidak otomatis menjadi hukum negara. Meski begitu, dampaknya di pasar bisa terasa nyata.

Di sektor hilir, pedagang vape—dari toko kecil hingga jaringan ritel—berpotensi menghadapi penurunan permintaan. Sebagian konsumen Muslim yang taat biasanya langsung menghentikan pembelian setelah ada fatwa haram.

Di sektor hulu, produsen dan importir menghadapi tekanan reputasi. Fatwa bisa memicu penarikan produk dari rak tertentu atau perubahan strategi pemasaran.

• Konsumen: fatwa mendorong penghentian penggunaan vape, terutama bagi yang berpegang pada fatwa MUI.
• Pedagang: risiko penurunan penjualan dan keharusan menyesuaikan stok.
• Produsen: tekanan moral dan potensi hambatan distribusi.
• Pemerintah: dorongan untuk menyusun regulasi pelarangan yang lebih tegas.

Perlu dicatat, vape saat ini masih legal diperdagangkan di Indonesia dan dikenakan cukai sebagai produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Fatwa MUI tidak otomatis mengubah status hukum itu.

Posisi Pemerintah dan Regulasi Vape yang Berlaku

Hingga kini, pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi seruan MUI tersebut. Regulasi vape di Indonesia masih berpegang pada kerangka pengawasan produk tembakau, termasuk ketentuan cukai dan peringatan kesehatan.

Seruan MUI agar vape dilarang lewat undang-undang menempatkan isu ini di ranah kebijakan publik. Prosesnya tidak singkat: perlu pembahasan di DPR, kajian dampak ekonomi, dan sinkronisasi dengan aturan yang sudah ada.

Pengalaman fatwa rokok sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan aturan negara berjalan lebih lambat dibanding fatwa keagamaan. Fatwa menjadi sinyal moral, sementara undang-undang butuh proses politik.

Karena itu, pertanyaan berikutnya bukan lagi soal bunyi fatwa, melainkan seberapa cepat pemerintah merespons dan sejauh mana aturan pelarangan vape akan dirumuskan.

Langkah Selanjutnya Setelah Fatwa Vape MUI

Setelah fatwa keluar, perhatian beralih ke dua arah. Pertama, publikasi teks lengkap fatwa agar masyarakat memahami dasar dan cakupannya. Kedua, respons pemerintah terhadap seruan pembentukan undang-undang.

Organisasi keagamaan lain kemungkinan ikut menyesuaikan panduan internal mereka. Sekolah, pesantren, dan lembaga dakwah biasanya menjadi saluran pertama penyebaran fatwa ke masyarakat luas.

Sementara itu, industri vape menunggu kejelasan. Tanpa aturan negara, fatwa tetap menjadi rujukan moral, bukan larangan hukum. Namun bagi banyak konsumen Muslim, fatwa MUI sudah cukup menjadi alasan untuk berhenti.

Analisis Redaksi

Fatwa MUI soal vape adalah keputusan yang tegas, tetapi tidak lengkap tanpa transparansi. Publik berhak mengetahui dalil, definisi, dan batasan yang dipakai—terutama karena fatwa ini menyentuh ranah bisnis, bukan sekadar kebiasaan pribadi.

Seruan agar pemerintah menyusun undang-undang pelarangan juga perlu dibaca secara kritis. Pelarangan total bukan satu-satunya jalan; pengaturan ketat soal nikotin, iklan, dan akses anak muda bisa menjadi alternatif yang lebih realistis dan cepat diterapkan.

Yang paling penting, fatwa ini menegaskan satu hal: isu vape tidak lagi bisa dianggap sepele. Kesehatan publik dan kepastian usaha harus berjalan seiring, dan pemerintah tidak bisa terus menunda kejelasan aturan.

Sumber: who.int