AMHTN-SI Minta RUU Perampasan Aset Wajib Buktikan Hubungan Pidana Sebelum Rampas Aset

Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTN-SI) meminta Komisi III DPR RI memastikan RUU Perampasan Aset mewajibkan aparat penegak hukum membuktikan lebih dulu hubungan antara aset dan tindak pidana sebelum merampas. Permintaan itu disampaikan dalam rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ketua Umum AMHTN-SI Tri Rahmadona menegaskan hak milik adalah hak yang dilindungi konstitusi. Karena itu, perampasan aset tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan, asumsi, ketidakmampuan seseorang menjelaskan kekayaannya, atau penilaian sepihak aparat.

"Negara harus mampu menunjukkan hubungan yang cukup dan dapat diuji antara aset yang dimiliki objek perampasan dengan tindak pidana yang menjadi dasar permohonan," kata Tri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, seperti dikutip dari laporan ANTARA News Sulteng.

Posisi AMHTN-SI dalam pembahasan RUU Perampasan Aset

AMHTN-SI datang ke Senayan bukan untuk menolak keberadaan RUU Perampasan Aset. Organisasi mahasiswa hukum tata negara ini justru mendukung pembentukan aturan tersebut sebagai instrumen memperkuat pemberantasan tindak pidana dan memulihkan aset yang berasal dari kejahatan.

Dukungan itu disampaikan Pengurus AMHTN-SI Ridwan. Ia menilai pemulihan aset hasil kejahatan adalah kebutuhan mendesak, terutama pada kasus-kasus yang selama ini sulit menyentuh keuntungan pelaku.

Namun Ridwan langsung memasang syarat. Dalam negara hukum, kata dia, tujuan yang baik tidak dapat membenarkan penggunaan kewenangan negara tanpa batas.

"Pemberantasan korupsi harus dapat diperkuat, tetapi hak konstitusional warga negara juga wajib dilindungi," ujar Ridwan dalam rapat yang sama.

Ia menambahkan, pemulihan aset harus dioptimalkan tanpa mengabaikan kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, dan prinsip peradilan yang independen. Empat prinsip itu disebut sebagai rambu yang harus tertulis jelas di batang tubuh RUU, bukan sekadar menjadi pertimbangan dalam penjelasan.

Dalam rapat itu, AMHTN-SI menempatkan diri sebagai pengawas proses legislasi. Mereka meminta Komisi III DPR bersama pemerintah membuka ruang partisipasi bermakna, terutama karena RUU ini memberi negara kewenangan luar biasa terhadap harta warga.

Kronologi rapat dan alasan mahasiswa hukum masuk ke arena legislasi

Rapat berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). AMHTN-SI hadir sebagai organisasi yang mewakili mahasiswa hukum tata negara dari berbagai kampus di Indonesia.

Kehadiran mereka masuk dalam rangkaian penyerapan aspirasi Komisi III DPR terhadap RUU Perampasan Aset. Laporan ANTARA menyebut rapat itu mempertemukan pengurus AMHTN-SI dengan anggota dewan untuk membahas arah pengaturan perampasan aset.

Tri Rahmadona memimpin langsung penyampaian pandangan organisasi. Ia menyoroti satu titik yang menurut AMHTN-SI paling rawan disalahgunakan: pembuktian hubungan antara aset dan tindak pidana.

Menurut Tri, frasa "hubungan yang cukup dan dapat diuji" penting masuk ke dalam norma. Tanpa standar itu, aparat bisa merampas aset hanya karena seseorang tidak mampu menjelaskan asal kekayaannya.

Ridwan melengkapi dengan catatan yang lebih luas. Ia mendorong Komisi III DPR dan pemerintah memastikan RUU ini tidak hanya menjadi instrumen penindakan, tetapi juga instrumen konstitusional yang menjamin pembatasan kekuasaan dan akuntabilitas penyelenggara negara.

"Pertanyaan mendasar dalam pembentukan undang-undang ini bukan hanya bagaimana negara dapat merampas aset hasil tindak pidana, tetapi juga bagaimana negara memastikan bahwa kewenangan untuk merampas aset tidak berubah menjadi kewenangan yang dapat merampas hak warga negara secara sewenang-wenang," kata Ridwan.

Hak milik, konstitusi, dan batas kewenangan negara

Argumen AMHTN-SI bertumpu pada kedudukan hak milik dalam konstitusi. Tri menyebut hak milik sebagai hak yang dilindungi, sehingga perampasan tidak bisa diperlakukan sebagai prosedur administratif biasa.

Dalam praktik hukum tata negara, perampasan aset memang bersinggungan langsung dengan dua kepentingan yang saling tarik-menarik. Di satu sisi ada kebutuhan negara memiskinkan pelaku kejahatan. Di sisi lain ada jaminan perlindungan atas harta yang diperoleh secara sah.

AMHTN-SI menilai RUU ini harus mampu menjembatani keduanya. Caranya dengan menempatkan pembuktian sebagai pintu masuk, bukan sebagai formalitas yang bisa dilewati.

Beberapa poin yang mereka soroti dalam pembahasan:

• Perampasan tidak boleh didasarkan pada dugaan atau asumsi aparat.
• Ketidakmampuan seseorang menjelaskan kekayaannya tidak bisa berdiri sendiri sebagai dasar perampasan.
• Negara wajib menunjukkan hubungan yang dapat diuji antara aset dan tindak pidana.
• Kewenangan negara harus dibatasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
• Prinsip peradilan independen harus dijaga dalam proses perampasan.

Bagi AMHTN-SI, daftar itu bukan penghalang pemberantasan korupsi. Sebaliknya, standar pembuktian yang ketat justru membuat hasil perampasan lebih tahan uji di pengadilan dan sulit dibatalkan di kemudian hari.

Organisasi ini juga menyoroti risiko sebaliknya: aturan yang longgar bisa membuat negara kehilangan legitimasi ketika aset yang dirampas kemudian dipersoalkan secara hukum.

Dampak bagi arah pembahasan RUU dan masyarakat

Masukan AMHTN-SI menambah daftar kekhawatiran yang sudah mengemuka dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Isu utama yang mereka angkat bukan soal perlu tidaknya aturan ini, melainkan seberapa jauh kewenangan negara dibatasi.

Jika permintaan itu diadopsi, aparat penegak hukum harus menyiapkan pembuktian yang lebih rapi sejak awal. Dampaknya terasa pada proses penyidikan dan penuntutan, termasuk kebutuhan menyusun analisis hubungan antara aset dan tindak pidana yang menjadi dasar permohonan.

Sebaliknya, bila standar pembuktian tidak diperjelas, risiko salah rampas terbuka lebar. Pemilik aset yang tidak terlibat pidana bisa kehilangan hartanya hanya karena dinilai tidak mampu menjelaskan sumber kekayaan.

Ridwan menempatkan persoalan ini sebagai ujian bagi kualitas legislasi. Menurut dia, tujuan baik pemberantasan korupsi tidak otomatis menghapus kewajiban negara menghormati hak konstitusional warga.

Pembahasan RUU Perampasan Aset sendiri masih berjalan di DPR. Publik dapat memantau perkembangan rancangan ini melalui kanal resmi DPR RI dan dokumen yang dipublikasikan dalam proses legislasi.

Langkah selanjutnya: apa yang ditunggu dari Komisi III DPR

AMHTN-SI menitipkan satu permintaan konkret kepada Komisi III DPR dan pemerintah: pastikan RUU Perampasan Aset memuat norma pembuktian hubungan pidana yang jelas dan dapat diuji.

Mereka juga meminta agar RUU ini dirancang sebagai instrumen yang membatasi kekuasaan, bukan sekadar menambah kewenangan aparat. Akuntabilitas penyelenggara negara disebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pemulihan aset.

Ridwan menutup penyampaian dengan penekanan pada proporsionalitas. Kewenangan merampas aset, kata dia, harus tetap berada dalam koridor peradilan yang independen dan kepastian hukum.

Yang dinanti berikutnya adalah sikap Komisi III DPR. Apakah masukan organisasi mahasiswa hukum tata negara ini akan masuk ke dalam draft, atau hanya menjadi catatan dalam risalah rapat.

Analisis Redaksi

Permintaan AMHTN-SI menyentuh titik paling sensitif dalam RUU Perampasan Aset: siapa yang memikul beban pembuktian. Selama ini, dorongan mempercepat perampasan aset sering kali berhenti pada soal kewenangan. Jarang ada yang mau berhenti sejenak untuk merumuskan bagaimana hubungan antara aset dan pidana dibuktikan di depan pengadilan.

Padahal, di situlah kualitas sebuah undang-undang diuji. Aturan yang memudahkan negara merampas aset tanpa standar pembuktian yang ketat akan melahirkan persoalan baru: sengketa berkepanjangan, gugatan balik, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap proses hukum. Pemberantasan korupsi yang dibangun di atas prosedur rapuh tidak akan bertahan lama.

Posisi AMHTN-SI juga layak dibaca sebagai pengingat bahwa hak milik bukan kemewahan bagi pelaku kejahatan, melainkan jaminan bagi warga yang tidak terlibat perkara. DPR dan pemerintah perlu membuktikan bahwa RUU ini dirancang untuk memiskinkan koruptor, bukan untuk memberi aparat kewenangan yang sulit dikontrol. Tanpa itu, janji pemulihan aset hanya akan berpindah dari satu kontroversi ke kontroversi berikutnya.

Sumber: dpr.go.id