BPSDMD Kalsel Latih ASN Legal Drafting demi Regulasi Daerah Berkualitas

BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Pelatihan Legal Drafting 2026 secara daring pada Selasa (10/11/2026). Sedikitnya 40 ASN Pemprov Kalsel dibekali kemampuan merancang produk hukum yang taat asas dan implementatif.

Pelatihan bertajuk Pelatihan Penyusunan Produk Hukum atau Legal Drafting Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu menyasar aparatur sipil negara yang sehari-hari bersinggungan dengan perancangan regulasi. Kegiatan berlangsung satu hari dengan metode pembelajaran mandiri dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau kediaman masing-masing peserta.

Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, menyampaikan komitmen itu melalui Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Sarah Hidayani. Menurut Sarah, pelatihan ini bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kompetensi ASN agar mampu menyusun produk hukum yang berkualitas sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan taat hukum.

Kronologi Pelatihan Legal Drafting BPSDMD Kalsel

Pelatihan digelar pada Selasa, 10 November 2026, dan dilaksanakan secara daring. Peserta mengikuti pembelajaran mandiri dari SKPD atau kediaman masing-masing, bukan dari satu ruang kelas fisik.

Dalam laporannya, Kasubbid Kompetensi Inti Jabatan Administrasi, Ratih Puspasari, menjelaskan tujuan kegiatan. Pelatihan diarahkan agar peserta memahami kerangka hukum dan menerapkan standar penyusunan produk hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Ada sejumlah kompetensi yang dibidik dari pelatihan ini. Peserta diharapkan mampu menyusun naskah akademik, merancang peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, mengelola program legislasi, serta memahami dan melaksanakan prosedur formal dalam pembentukan produk hukum.

Kegiatan diikuti minimal 40 ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta partisipan lainnya. Jumlah itu menandakan pelatihan tidak hanya menyasar satu-dua instansi, tetapi menyebar ke sejumlah SKPD yang punya tugas merancang regulasi.

Narasumber datang dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka adalah Kepala Biro Hukum Guntur Ferry Fahtar, Kabag Peraturan Perundang-undangan Provinsi Yayan Supiani, Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Penetapan M. Zainul Yasni, serta Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Bambang Restu Revianto. Materi juga disampaikan Sarah Hidayani selaku Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD Kalsel.

Mengapa Legal Drafting Menentukan Mutu Regulasi Daerah

Sarah menempatkan kemampuan menyusun regulasi sebagai aspek penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Produk hukum yang dirancang dengan baik, katanya, tidak cukup hanya memenuhi aspek legalitas. Kejelasan norma, keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan kebutuhan masyarakat juga harus diperhatikan.

"ASN harus memiliki kemampuan merancang regulasi yang tepat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan kepastian hukum," ujarnya.

Pernyataan itu menyentuh persoalan yang kerap muncul di daerah: regulasi dibuat, tetapi sulit dijalankan karena norma kabur atau berbenturan dengan aturan di atasnya. Dampaknya bukan hanya soal hukum, tetapi juga layanan publik yang tersendat.

Sarah menambahkan, kualitas regulasi berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, iklim investasi, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, peningkatan kapasitas ASN di bidang perancangan peraturan perundang-undangan perlu terus dilakukan.

"Peserta akan dibekali pemahaman secara komprehensif, mulai dari perencanaan regulasi, teknik perumusan norma hukum, penggunaan bahasa hukum yang tepat, hingga harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan diharapkan sah secara hukum, implementatif, serta selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat," tambahnya.

Materi yang Dibedah: dari Naskah Akademik sampai Program Legislasi

Berdasarkan laporan Ratih Puspasari, cakupan materi pelatihan cukup luas. Peserta tidak hanya dilatih menulis pasal, tetapi juga memahami kerangka hukum yang melatari setiap produk hukum.

Berikut sejumlah kemampuan yang menjadi target pelatihan:

• Memahami kerangka hukum dan standar penyusunan produk hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
• Menyusun naskah akademik sebagai dasar perancangan regulasi.
• Merancang peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
• Mengelola program legislasi daerah.
• Memahami dan melaksanakan prosedur formal dalam pembentukan produk hukum.

Daftar itu menunjukkan legal drafting bukan pekerjaan teknis semata. Ada tahapan perencanaan, perumusan, hingga prosedur formal yang harus dilalui agar sebuah regulasi sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kehadiran narasumber dari Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel memperkuat sisi praktis pelatihan. Peserta mendapat penjelasan langsung dari pejabat yang sehari-hari menangani peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum penetapan.

Metode pembelajaran mandiri juga memberi ruang bagi peserta untuk menyesuaikan tempo belajar dengan beban kerja di SKPD masing-masing. Meski hanya sehari, materi disusun padat dan berjenjang.

Dampak bagi Tata Kelola Pemerintahan dan Iklim Investasi

Regulasi daerah yang harmonis berdampak langsung pada cara pemerintah melayani warga. Perizinan yang dasarnya aturan jelas lebih mudah dijalankan. Sebaliknya, aturan yang tumpang tindih memunculkan kebingungan di tingkat pelaksana maupun masyarakat.

Sarah menyebut kualitas regulasi turut memengaruhi iklim investasi. Pernyataan itu masuk akal: pelaku usaha membaca daerah dari kepastian aturannya. Regulasi yang jelas dan tidak bertabrakan dengan aturan pusat memberi rasa aman bagi investasi yang masuk.

Dari sisi penegakan hukum, norma yang dirumuskan tepat memudahkan aparat menjalankan aturan tanpa tafsir ganda. Ini yang disebut Sarah sebagai kepastian hukum, hasil akhir yang ingin dicapai dari pelatihan semacam ini.

BPSDMD Kalsel berharap kompetensi ASN dalam merancang dan menyusun produk hukum semakin meningkat. Harapannya, regulasi daerah yang lahir kemudian berkualitas, harmonis, serta menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan.

Informasi kegiatan pemerintahan daerah Kalsel dapat dipantau melalui kanal resmi Media Center Provinsi Kalimantan Selatan. Rujukan lain soal penyusunan peraturan daerah bisa dibaca pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Langkah Selanjutnya: dari Pelatihan ke Praktik Penyusunan Regulasi

Pelatihan sehari memang bukan akhir dari persoalan. Ujian sesungguhnya ada pada tahap penerapan, ketika peserta kembali ke SKPD dan menghadapi rancangan peraturan yang harus diselesaikan dengan tenggat.

Di titik itu, pemahaman soal harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan lebih tinggi menjadi kunci. Regulasi daerah yang tidak selaras berisiko dibatalkan atau tidak dapat dijalankan. Karena itu, kemampuan teknis yang dilatih BPSDMD mesti dijaga lewat praktik berulang.

BPSDMD Kalsel belum merinci apakah pelatihan ini akan berlanjut dalam tahap lanjutan atau pendampingan pascapelatihan. Yang jelas, kegiatan 10 November 2026 menandai satu langkah awal: membekali ASN dengan kompetensi legal drafting agar produk hukum daerah tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar bekerja di lapangan.

Analisis Redaksi

Pelatihan legal drafting adalah investasi yang jarang terlihat hasilnya dalam waktu singkat. Tidak ada gedung baru, tidak ada angka proyek yang bisa dipamerkan. Namun justru di ranah inilah mutu pemerintahan daerah ditentukan. Satu pasal yang salah rumus bisa membuat program pembangunan macet atau memicu sengketa bertahun-tahun.

Keputusan BPSDMD Kalsel melibatkan narasumber dari Biro Hukum Setda patut diapresiasi. Teori perancangan peraturan menjadi lebih membumi ketika disampaikan oleh pejabat yang menangani langsung harmonisasi dan penyusunan produk hukum. Peserta mendapat gambaran nyata soal tahapan yang harus dilalui, bukan sekadar kerangka konseptual.

Yang perlu dijaga adalah kesinambungan. Pelatihan satu hari dengan metode mandiri berisiko cepat menguap jika tidak diikuti pendampingan saat peserta menyusun naskah akademik atau raperda di instansinya. Tanpa mekanisme tindak lanjut, kompetensi yang baru dibangun bisa kembali tergerus rutinitas. BPSDMD dan Biro Hukum Kalsel semestinya menyiapkan jalur lanjutan, misalnya klinik regulasi atau review bersama atas draf yang sedang digarap SKPD.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu Pelatihan Legal Drafting BPSDMD Kalsel 2026?
Pelatihan penyusunan produk hukum bagi ASN Pemprov Kalsel yang digelar secara daring pada 10 November 2026 untuk meningkatkan kompetensi perancangan regulasi daerah.

Siapa saja narasumber pelatihan ini?
Narasumber berasal dari Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel: Guntur Ferry Fahtar, Yayan Supiani, M. Zainul Yasni, dan Bambang Restu Revianto, ditambah Sarah Hidayani dari BPSDMD Kalsel.

Berapa peserta yang mengikuti pelatihan?
Minimal 40 ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta partisipan lainnya.