BPSDM Hukum Siapkan 26 Pengajar Analis Hukum Lewat TOT 2026

BPSDM Hukum Kementerian Hukum menyelenggarakan Training of Trainer (TOT) Pelatihan Fungsional Analis Hukum Tahun Anggaran 2026 di Depok. Sebanyak 26 peserta dari berbagai unit kerja mengikuti pelatihan lima hari bersama pengajar dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Kegiatan yang dibuka Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Fungsional, Jusman, itu menjadi langkah strategis menyiapkan tenaga pengajar kompeten. Tujuannya memperluas pengembangan kapasitas Analis Hukum di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Kompetensi merupakan kebutuhan utama dalam pengembangan sumber daya manusia,” kata Jusman dalam sambutannya, dikutip dari situs resmi BPSDM Hukum.

Kronologi TOT Analis Hukum 2026 di Depok

Pelatihan berlangsung selama lima hari di lingkungan BPSDM Hukum, Depok. Peserta berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Pengajar didatangkan dari Lembaga Administrasi Negara sebagai bagian dari upaya menghadirkan proses pembelajaran yang terarah.

Agenda dibuka langsung oleh Jusman. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pengetahuan dan pengalaman seseorang akan memberi nilai lebih ketika dapat dibagikan dan ditransformasikan menjadi pembelajaran bagi orang lain.

Pesan itu bukan tanpa alasan. TOT tidak dirancang sekadar memindahkan materi pelatihan. Peserta dipersiapkan agar mampu membagikan pengetahuan, pengalaman, serta kompetensi secara sistematis kepada aparatur di instansi masing-masing.

Selama lima hari, peserta tidak hanya memahami materi pembelajaran. Mereka juga membangun kapasitas sebagai tenaga pengajar. Dukungan LAN menjadi bagian penting agar proses pembelajaran sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur.

Sejumlah hal yang menjadi fokus kegiatan ini:

• Penyiapan 26 peserta sebagai calon pengajar Pelatihan Fungsional Analis Hukum.
• Penguatan pemahaman materi pembelajaran dan metodologi pengajaran.
• Pembangunan kapasitas mentransformasikan pengetahuan serta pengalaman secara sistematis.
• Pendampingan pengajar dari Lembaga Administrasi Negara selama lima hari.
• Orientasi perluasan pengembangan kapasitas Analis Hukum lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Jusman: Kementerian Hukum Bertanggung Jawab atas Pembinaan Jabatan

Jusman menjelaskan, Kementerian Hukum sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Hukum bertanggung jawab memastikan pengembangan kompetensi jabatan itu berjalan terarah. Karena itu, keberadaan tenaga pengajar yang telah mengikuti dan memperoleh sertifikasi TOT menjadi bagian penting.

Menurutnya, sertifikasi itu memperluas kapasitas penyelenggaraan pelatihan. Tanpa pengajar yang memadai, pengembangan kapasitas Analis Hukum berisiko berjalan lambat dan tidak merata.

Analis Hukum merupakan jabatan fungsional terbuka. Artinya, jabatan ini tidak hanya ada di Kementerian Hukum. Analis Hukum tersebar di berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Cakupan lintas instansi itulah yang membuat kebutuhan tenaga pengajar semakin mendesak. Setiap instansi membutuhkan pengembangan kapasitas bagi aparaturnya. Sementara jumlah pengajar yang memiliki kualifikasi memadai masih terbatas.

“Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki seseorang akan memberikan nilai lebih ketika dapat dibagikan dan ditransformasikan menjadi pembelajaran bagi orang lain,” ujar Jusman, seperti dikutip dari laman BPSDM Hukum.

Arfan Faiz Muhlizi Sebut Pelatihan Menjawab Kebutuhan Pengajar

Apresiasi disampaikan Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Arfan Faiz Muhlizi. Ia menilai pelatihan tersebut menjawab kebutuhan yang semakin tinggi terhadap tenaga pengajar untuk mendukung pengembangan kompetensi para Analis Hukum.

Melalui sertifikasi TOT, peserta diharapkan memiliki bekal dan kualifikasi untuk menjadi pengajar dalam pelatihan fungsional Analis Hukum. Harapan itu menyasar kebutuhan jangka panjang, bukan hanya penyelenggaraan pelatihan tahun ini.

Arfan tidak merinci jumlah kebutuhan pengajar secara nasional. Namun pernyataannya menegaskan satu hal: permintaan terhadap pengajar Analis Hukum terus meningkat seiring bertambahnya aparatur yang menduduki jabatan tersebut di berbagai instansi.

Bagi BPHN, yang menjalankan fungsi analisis dan evaluasi hukum, ketersediaan pengajar kompeten turut menentukan mutu kajian hukum di instansi pemerintah. Ini menjelaskan mengapa pelatihan di Depok itu mendapat perhatian dari unit kerja di luar BPSDM Hukum.

Latar Belakang: Mengapa Analis Hukum Butuh Pengajar Bersertifikat

Kualitas sumber daya manusia di bidang hukum tidak hanya ditentukan oleh penguasaan terhadap regulasi. Ada kemampuan lain yang sama penting: menganalisis, mengevaluasi, dan menerjemahkan pengetahuan hukum ke dalam pelaksanaan tugas.

Kemampuan itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Diperlukan proses pembelajaran yang terstruktur, dengan pengajar yang memahami substansi sekaligus metodologi pelatihan. Di titik inilah TOT memainkan fungsi kunci.

Sebagai jabatan fungsional terbuka, Analis Hukum memiliki jalur pengembangan karier yang bergantung pada pemenuhan kompetensi. Pelatihan fungsional menjadi salah satu instrumen untuk memenuhi kebutuhan itu. Tanpa pengajar bersertifikat, penyelenggaraan pelatihan di daerah akan bergantung pada segelintir orang.

BPSDM Hukum memposisikan diri sebagai penyedia sumber daya pengajar tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen membangun ekosistem pembelajaran berkelanjutan di bidang hukum.

Kerangka kebijakan pelatihan aparatur sendiri diatur melalui lembaga pembina pelatihan pemerintah. Rujukan mengenai standar penyelenggaraan pelatihan fungsional dapat dilihat pada situs resmi Lembaga Administrasi Negara.

Dampak dan Langkah Selanjutnya bagi Analis Hukum di Daerah

Dampak paling langsung terasa pada ketersediaan pengajar. Dengan 26 peserta yang menyelesaikan TOT, jumlah tenaga pengajar Pelatihan Fungsional Analis Hukum bertambah. Penambahan itu memperbesar peluang aparatur di berbagai instansi memperoleh pelatihan tanpa harus menunggu antrean panjang.

Bagi pemerintah daerah, implikasinya cukup nyata. Analis Hukum di wilayah yang selama ini sulit mengakses pelatihan dapat memperoleh pengembangan kapasitas dari pengajar yang lebih dekat. Ini mengurangi ketergantungan pada penyelenggaraan pelatihan terpusat.

Namun jumlah 26 peserta belum tentu sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan. Sebaran Analis Hukum di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat luas. Karena itu, keberlanjutan program TOT menjadi penentu.

Langkah berikutnya ada pada dua hal. Pertama, memastikan para lulusan TOT benar-benar mengajar dalam pelatihan fungsional. Kedua, menjaga mutu pengajaran agar standar kompetensi Analis Hukum tetap konsisten di berbagai instansi.

BPSDM Hukum menyebut kegiatan ini tidak berhenti pada pelatihan bagi peserta. Ada tujuan lebih besar: menyiapkan sumber daya pengajar yang menjadi penggerak pembelajaran di bidang hukum. Semakin banyak tenaga pengajar kompeten, semakin terbuka kesempatan bagi Analis Hukum memperoleh pengembangan kapasitas berkualitas.

Analisis Redaksi

Langkah BPSDM Hukum menyelenggarakan TOT bagi 26 peserta masuk kategori tepat sasaran. Persoalan Analis Hukum bukan sekadar jumlah aparatur, melainkan mutu dan pemerataan kompetensi. Selama pengajar bersertifikat menumpuk di Jakarta, pelatihan di daerah akan selalu tertinggal.

Yang perlu diawasi justru tahap setelah sertifikat diterbitkan. Banyak program pelatihan berhenti pada seremoni dan foto bersama. Jika 26 lulusan TOT tidak diberi penugasan mengajar yang jelas, investasi pelatihan itu hanya menambah daftar nama tanpa dampak pada kualitas layanan hukum.

Kementerian Hukum sebagai instansi pembina semestinya memiliki peta kebutuhan pengajar per wilayah. Tanpa peta itu, penambahan pengajar berjalan tanpa arah. Pernyataan Arfan Faiz Muhlizi soal tingginya kebutuhan pengajar seharusnya diterjemahkan menjadi target terukur, misalnya jumlah pelatihan fungsional per provinsi setiap tahun.

Ada pula catatan soal transparansi. Pengumuman resmi menyebut 26 peserta, sementara satu paragraf dalam rilis yang sama menyebut angka 27. Selisih kecil, tetapi dalam dokumen resmi pemerintah, konsistensi data adalah cermin ketelitian. Analis Hukum dilatih untuk teliti membaca regulasi; sudah sepatutnya rilis tentang mereka juga teliti.

Pada akhirnya, mutu Analis Hukum di seluruh Indonesia akan diuji bukan di ruang pelatihan, melainkan saat mereka membaca, mengevaluasi, dan merumuskan kebijakan. Pengajar yang kompeten adalah titik awal. Selebihnya bergantung pada bagaimana pengetahuan itu sampai ke meja kerja aparatur di daerah.