Peacemaker Training 2026: Kepala Desa dan Lurah Riau Didorong Jadi Juru Damai

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menyosialisasikan Peacemaker Training Tahun 2026 kepada pemerintah daerah se-Provinsi Riau secara daring, Senin (9/11/2026). Program ini mendorong Kepala Desa dan Lurah menjadi juru damai melalui mediasi, dengan ganjaran gelar Non Litigation Peacemaker (N.L.P).

Sosialisasi digelar lewat Zoom Meeting dan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Edison Manik. Ia didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum serta jajaran Penyuluh Hukum.

Peserta yang hadir bukan sembarang kalangan. Ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten/kota, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, hingga JF Penyuluh Hukum se-Provinsi Riau.

Dasar Hukum dan Alasan Kepala Desa Jadi Garda Terdepan

Edison Manik menegaskan bahwa Peacemaker Training bukan program tanpa dasar. Ia merujuk pada Pasal 19 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan.

"Peacemaker Training merupakan upaya peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Lurah," kata Edison dalam sambutannya, sebagaimana dikutip dari laporan ANTARA News Riau.

Menurutnya, Kepala Desa dan Lurah adalah garda terdepan dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Kedekatan mereka dengan warga dinilai menjadi modal penting untuk mendorong penyelesaian sengketa secara cepat, adil, dan partisipatif.

Pendekatan yang diusung pun bukan jalur pengadilan, melainkan musyawarah mufakat. Inilah yang membuat peran juru damai di tingkat desa dan kelurahan berbeda dari advokat atau mediator bersertifikat di lembaga formal.

Program ini dirancang membekali Kepala Desa dan Lurah dengan pengetahuan serta keterampilan membantu menyelesaikan perselisihan di tengah masyarakat. Caranya melalui mediasi, bukan vonis.

Jadwal Pendaftaran dan Metode E-Learning Sepenuhnya Digital

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memaparkan mekanisme pelaksanaan Peacemaker Training Tahun 2026. Pendaftaran peserta dijadwalkan pada 5–10 November 2026 melalui laman plp.kemenkum.go.id.

Ada perubahan penting dibanding pelaksanaan sebelumnya. Tahun ini pelatihan sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran digital.

Sistemnya terintegrasi dengan Learning Management System (LMS) BPSDM Hukum di laman e-learning.kemenkum.go.id serta platform Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri di pamongdesa.kemendagri.go.id. Informasi teknis seputar platform Bina Pemdes bisa dilihat di situs resmi Kemendagri.

Peserta yang memenuhi kualifikasi dan dinyatakan lulus akan memperoleh pengakuan kompetensi berupa gelar nonakademik Non Litigation Peacemaker (N.L.P). Gelar itu menjadi bentuk apresiasi atas kompetensi mereka menjalankan peran juru damai di lingkungan masing-masing.

Kanwil Kementerian Hukum Riau berkomitmen memberikan pendampingan dan fasilitasi intensif kepada calon peserta. Dukungan pemerintah daerah juga dibutuhkan, terutama untuk proses administrasi, penyebarluasan informasi, dan penyediaan infrastruktur pembelajaran digital.

Tiga Kelompok Materi dan Simulasi Praktik Mediasi

Penyuluh Hukum Madya, Dwi Maya Charlly, menjelaskan bahwa materi Peacemaker Training terdiri atas tiga kelompok. Pertama, Materi Wawasan. Kedua, Materi Inti. Ketiga, Materi Penunjang.

Pembelajaran itu dilengkapi simulasi praktik mediasi untuk mengasah kemampuan peserta menerapkan teknik penyelesaian sengketa secara damai. Jadi bukan sekadar teori yang berhenti di layar.

Evaluasi peserta dilakukan melalui penilaian sikap, substansi, keterampilan, serta hasil akhir pelatihan. Seluruh tahapan berjalan melalui sistem e-learning, mulai dari pendaftaran, pembelajaran, evaluasi, hingga penilaian akhir.

Program ini juga didukung sinergi dengan Mahkamah Agung, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya memperkuat kompetensi Kepala Desa dan Lurah sebagai juru damai.

Berikut ringkasan tahapan program Peacemaker Training 2026:

• Pendaftaran peserta: 5–10 November 2026 melalui plp.kemenkum.go.id
• Pembelajaran: sepenuhnya digital via LMS BPSDM Hukum dan platform Bina Pemdes
• Materi: Wawasan, Inti, dan Penunjang, dilengkapi simulasi mediasi
• Evaluasi: penilaian sikap, substansi, keterampilan, dan hasil akhir
• Gelar: Non Litigation Peacemaker (N.L.P) bagi peserta yang lulus

Posbankum Desa dan Dampak bagi Warga

Melalui sosialisasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Riau mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota mendukung dan memfasilitasi keikutsertaan Kepala Desa dan Lurah. Kolaborasi itu diharapkan memperkuat optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan.

Posbankum berfungsi mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Selama ini, warga di pelosok kerap harus menempuh jarak jauh dan biaya besar untuk mendapatkan pendampingan hukum. Kehadiran juru damai di tingkat desa memangkas jarak itu.

Dampaknya terasa pada dua sisi. Bagi warga, sengketa kecil seperti batas tanah, utang-piutang, atau perselisihan keluarga bisa diselesaikan lewat dialog tanpa harus ke pengadilan. Bagi pemerintah desa, kapasitas penyelesaian konflik meningkat sehingga potensi konflik horizontal bisa diredam lebih awal.

Dengan semakin banyak Kepala Desa dan Lurah berkompetensi sebagai juru damai, penyelesaian perselisihan di tingkat desa dan kelurahan diharapkan lebih efektif melalui dialog dan musyawarah. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas akses keadilan dan membangun budaya sadar hukum.

Langkah Selanjutnya: Ujian Keseriusan Pemerintah Daerah

Selepas sosialisasi, pekerjaan rumah berpindah ke pemerintah kabupaten/kota. Mereka diminta menyebarluaskan informasi, membantu administrasi, dan menyiapkan infrastruktur pembelajaran digital.

Kesiapan jaringan internet dan perangkat di daerah menjadi penentu. Sebab, seluruh proses kini berjalan daring, tanpa tatap muka seperti pelaksanaan sebelumnya.

Kanwil Kementerian Hukum Riau akan mendampingi calon peserta sepanjang tahapan. Peserta yang lolos akan menyandang gelar N.L.P dan menjalankan peran juru damai di lingkungan masing-masing.

Analisis Redaksi

Gagasan menjadikan Kepala Desa dan Lurah sebagai juru damai masuk akal secara sosiologis. Mereka adalah figur yang paling dekat dengan warga, tahu siapa berselisih dengan siapa, dan paham adat setempat. Menyeret sengketa kecil ke pengadilan justru sering memperuncing masalah dan menghabiskan biaya.

Namun ada dua catatan kritis. Pertama, pelatihan sepenuhnya digital menimbulkan risiko kesenjangan. Tidak semua desa di Riau punya koneksi stabil dan perangkat memadai. Jika pemerintah daerah tidak menyiapkan infrastruktur, yang lulus bisa jadi hanya mereka yang kebetulan fasilitasnya bagus, bukan yang paling membutuhkan.

Kedua, gelar N.L.P perlu disertai batas kewenangan yang jelas. Juru damai bukan pengganti hakim dan tidak boleh memaksa pihak bersengketa menerima hasil mediasi. Kesepakatan harus lahir dari kesukarelaan. Tanpa rambu itu, posisi Kepala Desa yang secara sosial memiliki kuasa bisa berubah menjadi alat penekan.

Yang paling menentukan justru pasca-pelatihan. Jika para lulusan tidak diberi ruang dan dukungan menjalankan peran juru damai, gelar N.L.P hanya akan berhenti sebagai sertifikat di dinding kantor desa.

Sumber: pamongdesa.kemendagri.go.id