DPRD Murung Raya Setujui Raperda Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dan Pencabutan Perda Pendaftaran Penduduk

DPRD Murung Raya, Kalimantan Tengah, menyetujui dua rancangan peraturan daerah dalam rapat paripurna di Puruk Cahu, Senin malam (9/11/2026). Keduanya adalah Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha serta Raperda Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Persetujuan itu diambil dalam paripurna yang juga memuat agenda penyampaian laporan resmi hasil reses DPRD masa sidang III tahun 2026. Sidang digelar malam, dihadiri jajaran eksekutif dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ketua DPRD Murung Raya Rumiadi menyebut pencabutan perda lama sebagai bagian dari penyesuaian dan harmonisasi hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Dua Raperda yang Disetujui dan Isinya

Ada dua produk hukum daerah yang disepakati dalam paripurna tersebut. Pertama, Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Kedua, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Raperda pertama mengatur kewajiban badan usaha di Murung Raya dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Regulasi ini menjadi payung hukum daerah bagi perusahaan—mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, hingga usaha lain—untuk menyalurkan program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Raperda kedua bersifat pencabutan. Perda Nomor 15 Tahun 2005 yang mengatur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dinyatakan tidak berlaku lagi karena dianggap tidak lagi selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.

Rumiadi menegaskan alasan di balik langkah tersebut. "Dua raperda yang dibahas dan disetujui meliputi pencabutan perda lama tersebut dilakukan sebagai bagian dari langkah penyesuaian, serta harmonisasi hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini," kata Rumiadi seperti dikutip dari laporan ANTARA News Kalteng.

Dengan persetujuan ini, tahapan berikutnya adalah proses penetapan menjadi peraturan daerah oleh pemerintah kabupaten. DPRD dan eksekutif masih harus menempuh mekanisme lanjutan sebelum kedua raperda resmi berlaku.

Rumiadi: Sinergi Legislatif dan Eksekutif Jadi Kunci

Dalam pidatonya, Rumiadi berharap substansi kedua raperda menghasilkan kesepakatan bersama yang kokoh. Menurutnya, landasan hukum yang jelas penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Kami berharap juga hasil reses yang disampaikan hendaknya menjadi perhatian bersama, khususnya dalam menindaklanjuti aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Murung Raya," kata Rumiadi didampingi Wakil Ketua I DPRD Dina Maulidah.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif. Aspirasi warga yang terjaring lewat reses, menurutnya, harus menjadi bahan pertimbangan utama pemerintah daerah dalam menyusun program dan kebijakan pembangunan ke depan.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan jajaran eksekutif yang hadir, termasuk Sekretaris Daerah Lynda Kristiane dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kehadiran Forkopimda menandai paripurna tersebut sebagai agenda penting bagi pemerintah kabupaten.

Latar Belakang Pencabutan Perda Pendaftaran Penduduk

Perda Nomor 15 Tahun 2005 sudah berusia lebih dari dua dekade. Selama kurun itu, lanskap administrasi kependudukan nasional berubah besar, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sejak UU itu berlaku, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi kewenangan yang dijalankan dengan sistem informasi administrasi kependudukan terpusat. NIK menjadi identitas tunggal, dan dokumen kependudukan diterbitkan lewat basis data nasional.

Karena itu, perda lama berpotensi tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi. Pencabutan menjadi jalan agar tidak ada norma daerah yang bertentangan dengan ketentuan pusat.

Pola serupa juga lazim ditempuh daerah lain. Ketika aturan nasional berubah, pemerintah daerah menyesuaikan regulasi setempat untuk menghindari kebingungan di tingkat pelayanan. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil di daerah menjadi ujung tombak yang paling merasakan dampaknya.

Rumiadi menyebut langkah ini sebagai harmonisasi hukum. Artinya, DPRD dan pemkab ingin memastikan tidak ada lagi dasar hukum lama yang dipakai untuk melayani warga, terutama dalam urusan dokumen kependudukan yang menyangkut hak sipil sehari-hari.

Harapan dari Hasil Reses Masa Sidang III 2026

Paripurna itu bukan hanya soal dua raperda. DPRD juga menyampaikan laporan resmi hasil reses masa sidang III tahun 2026, yang menjadi wadah menyerap aspirasi warga di daerah pemilihan masing-masing anggota.

Reses biasanya menghasilkan daftar kebutuhan konstituen: infrastruktur jalan dan jembatan, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga persoalan ekonomi warga. Semua itu dirangkum dalam laporan yang diserahkan ke pemerintah daerah.

Rumiadi meminta hasil reses tidak berhenti sebagai dokumen. Ia ingin aspirasi tersebut masuk ke dalam perencanaan program dan anggaran. "Kami berharap juga hasil reses yang disampaikan hendaknya menjadi perhatian bersama," ujarnya.

Permintaan itu masuk akal. Sebab, tanpa tindak lanjut anggaran, hasil reses hanya menjadi catatan administratif. Publik di Murung Raya biasanya mengukur kinerja wakil rakyat dari seberapa banyak usulan mereka yang benar-benar terealisasi.

Karena itu, sinergi legislatif-eksekutif yang disebut Rumiadi punya konsekuensi konkret. Setiap aspirasi yang terjaring perlu dipetakan ke dalam program perangkat daerah dan dialokasikan dalam kebijakan pembangunan berikutnya.

Dampak bagi Badan Usaha dan Warga Murung Raya

Bagi dunia usaha, Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha membawa konsekuensi baru. Perusahaan yang beroperasi di Murung Raya perlu menyesuaikan program pemberdayaan masyarakat dengan kerangka hukum daerah yang baru.

Beberapa hal yang biasanya diatur dalam regulasi semacam ini:

• Kewajiban menyusun program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terencana.
• Mekanisme pelaporan pelaksanaan program kepada pemerintah daerah.
• Keterlibatan masyarakat sekitar dalam perencanaan dan pengawasan.
• Rambu-rambu agar program tidak tumpang tindih dengan kewajiban lain.

Bagi warga, dampak paling langsung datang dari pencabutan Perda Pendaftaran Penduduk. Pelayanan administrasi kependudukan akan sepenuhnya mengacu pada aturan nasional yang berlaku, sehingga prosedur di dinas terkait perlu disesuaikan.

Pemerintah kabupaten dituntut segera memperbarui standar pelayanan dan sosialisasi ke desa serta kelurahan. Tanpa itu, warga berisiko mendapat informasi berbeda antara petugas di lapangan dan ketentuan yang sebenarnya.

Murung Raya sendiri dikenal sebagai daerah dengan aktivitas tambang dan perkebunan yang cukup besar. Kehadiran badan usaha di wilayah ini membuat regulasi tanggung jawab sosial menjadi instrumen penting untuk memastikan manfaat ekonomi daerah berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat sekitar.

Langkah Selanjutnya Setelah Persetujuan DPRD

Persetujuan paripurna belum menjadi titik akhir. Kedua raperda masih menunggu penetapan menjadi peraturan daerah, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten melalui proses pengundangan.

Setelah ditetapkan, sosialisasi menjadi tahap krusial. Perangkat daerah terkait perlu menyebarkan informasi ke perusahaan dan masyarakat agar tidak terjadi salah tafsir terhadap norma baru.

DPRD juga memiliki fungsi pengawasan. Anggota dewan dapat memantau apakah perda tanggung jawab sosial benar-benar dijalankan badan usaha, sekaligus memastikan pelayanan kependudukan berjalan sesuai aturan nasional.

Untuk hasil reses, bola kini berada di tangan eksekutif. Pemerintah kabupaten perlu memasukkan aspirasi warga ke dalam dokumen perencanaan agar pembahasan anggaran berikutnya berpijak pada kebutuhan nyata di lapangan.

Rumiadi menutup dengan harapan agar kesepakatan yang terbangun menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Kami berharap juga hasil reses yang disampaikan hendaknya menjadi perhatian bersama," katanya.

Analisis Redaksi

Keputusan DPRD Murung Raya menyetujui dua raperda sekaligus menunjukkan satu hal: pembenahan regulasi daerah berjalan, tetapi masih bersifat teknis. Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2005 adalah langkah yang seharusnya sudah dilakukan jauh sebelumnya. Membiarkan perda berusia lebih dari 20 tahun tetap berlaku di tengah perubahan besar aturan administrasi kependudukan nasional hanya menciptakan ketidakpastian di meja pelayanan.

Yang lebih menarik justru Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Di daerah dengan aktivitas tambang dan perkebunan sebesar Murung Raya, regulasi ini punya bobot politik dan ekonomi yang tinggi. Publik berhak menuntut agar perda nanti tidak sekadar menambah kewajiban administratif bagi perusahaan, tetapi benar-benar memperkuat posisi warga dalam bernegosiasi dengan pemegang izin. Pengalaman di banyak daerah menunjukkan program tanggung jawab sosial sering berhenti sebagai seremoni, bukan pemberdayaan.

Karena itu, dua ujian menanti. Pertama, seberapa cepat pemkab menetapkan dan menyosialisasikan perda baru agar tidak ada kekosongan pelayanan kependudukan. Kedua, seberapa serius DPRD mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial badan usaha, bukan hanya merayakan persetujuannya di paripurna. Persetujuan adalah awal, bukan prestasi akhir.

Sumber: peraturan.bpk.go.id