Peringatan Kesehatan 100 Persen Produk Tembakau Nepal: Tetap Jalan Meski Digugat

Perwakilan Action Nepal, Romika Neupane, memastikan aturan peringatan kesehatan bergambar 100 persen pada produk tembakau tetap akan diterapkan. Ia menegaskan tekanan hukum dari industri rokok tidak akan menghentikan pengawalan kebijakan itu.

Pernyataan itu disampaikan Romika saat menjadi panelis dalam ajang Asia Pacific Subregional Tobacco Control Leadership Program di Kuta, Badung, Selasa, 10 November 2026. Ia berbicara di hadapan peserta sebagai perwakilan organisasi yang sejak lama mengawal kebijakan pengendalian tembakau di Nepal.

Menurut Romika, Nepal termasuk pelopor global dalam penerapan peringatan kesehatan bergambar 100 persen. Namun jalan menuju implementasi penuh tidak pernah mulus. Industri tembakau, katanya, terus melawan lewat berbagai cara.

Kronologi Perlawanan Industri Tembakau di Nepal

Romika memaparkan bahwa perlawanan industri tembakau berlangsung bertahun-tahun dan mengambil banyak bentuk. Mulai dari memanfaatkan celah hukum, membangun citra lewat program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, hingga mengajukan gugatan hukum berulang kali.

Pengalaman paling pahit terjadi saat pemerintah Nepal memperjuangkan aturan peringatan kesehatan bergambar 75 persen. Proses itu harus melewati pertempuran hukum selama delapan tahun dan lebih dari 40 kali persidangan di pengadilan.

"Perjuangan penerapan aturan peringatan kesehatan bergambar 75 persen harus melalui pertempuran hukum selama delapan tahun dan melewati lebih dari 40 kali persidangan sebelum akhirnya dimenangkan oleh pemerintah," kata Romika dalam paparannya.

Kemenangan itu tidak serta-merta menutup perlawanan. Ketika pemerintah menaikkan ambang peringatan menjadi 100 persen, produsen tembakau kembali mengajukan gugatan. Kali ini, pengadilan sampai mengeluarkan status penundaan sementara atau interim stay atas kebijakan tersebut.

Status itu membuat penerapan aturan tertahan untuk sementara. Namun Romika menegaskan pihaknya tidak akan berhenti mengawal proses hukum yang sedang berjalan.

Siapa Saja yang Berada di Garis Depan Pengawalan Kebijakan

Romika tidak bergerak sendirian. Ia menyebut sejumlah nama yang ikut mengawal kebijakan peringatan kesehatan 100 persen di Nepal, di antaranya pakar hukum Rita Lama dan Shiva Hari Ghimire, serta perwakilan dari Kota Kathmandu, Prashant Mudnansar.

Kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil, pakar hukum, media lokal, dan pemerintah kota menjadi kunci. Menurut Romika, dukungan media lokal penting untuk menjaga isu ini tetap berada di ruang publik ketika tekanan hukum datang.

Di tingkat pemerintah, pemerintah Nepal tercatat sebagai salah satu negara pertama yang memperkenalkan peringatan kesehatan bergambar 100 persen pada produk tembakau. Langkah progresif itu sempat mengangkat nama Nepal di forum kesehatan global.

Berkat kebijakan tersebut, mantan Menteri Kesehatan Nepal, Pradeep Paudel, sempat dianugerahi penghargaan WHO No Smoking Tobacco Day Award. Penghargaan itu menjadi bukti pengakuan internasional atas keberanian Nepal menempuh kebijakan yang tidak populer di mata industri.

Latar Belakang: Mengapa Peringatan 100 Persen Selalu Digugat

Peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok bukan sekadar tempelan gambar. Kebijakan ini menempati posisi strategis dalam pengendalian tembakau karena menyasar langsung kemasan, medium yang paling dekat dengan konsumen.

Semakin besar porsi gambar peringatan, semakin kecil ruang bagi merek untuk membangun citra. Karena itu, industri tembakau umumnya menolak perluasan porsi gambar dan memilih jalur hukum sebagai upaya menunda penerapan.

Pola yang dipaparkan Romika mencerminkan strategi yang lazim dipakai industri di banyak negara. Litigasi berulang tidak selalu bertujuan memenangkan perkara, tetapi memperlambat regulasi sehingga penerapan mundur bertahun-tahun.

Nepal sendiri bukan negara pertama yang menghadapi situasi ini. Di berbagai yurisdiksi, gugatan terhadap aturan kemasan tembakau kerap berakhir di meja pengadilan dan memakan waktu lama sebelum pemerintah bisa mengeksekusi kebijakan.

Karena itu, pengalaman delapan tahun dan lebih dari 40 persidangan untuk aturan 75 persen menjadi rujukan penting. Bagi Romika dan rekan-rekannya, itu bukti bahwa perlawanan hukum bisa diatasi asalkan pemerintah dan masyarakat sipil bertahan.

Dampak Gugatan Interim Stay bagi Kesehatan Publik

Status penundaan sementara berdampak langsung pada perlindungan warga. Selama aturan tertahan, produk tembakau bisa beredar tanpa kewajiban menampilkan peringatan kesehatan bergambar dalam porsi penuh.

Bagi negara dengan beban penyakit tidak menular yang tinggi, jeda semacam ini bukan perkara administratif. Setiap tahun penundaan berarti semakin banyak perokok baru yang terpapar produk tanpa peringatan yang memadai.

Romika menempatkan persoalan ini sebagai pertarungan melindungi kesehatan publik, bukan sekadar sengketa regulasi. Ia menyatakan komitmen untuk terus melawan dan memastikan aturan tersebut dapat segera direalisasikan.

Dukungan dari pemerintah kota, dalam hal ini perwakilan Kota Kathmandu, menunjukkan bahwa tekanan tidak hanya datang dari tingkat nasional. Pemerintah daerah ikut menanggung konsekuensi kesehatan warganya ketika kebijakan tertunda.

Langkah Selanjutnya: Menjaga Tekanan agar Regulasi Berjalan

Setelah pengadilan mengeluarkan interim stay, perhatian beralih ke proses hukum berikutnya. Romika dan timnya menegaskan akan terus mengawal perkara hingga aturan peringatan kesehatan 100 persen bisa diterapkan.

Strategi yang ditempuh mencakup penguatan argumen hukum bersama pakar seperti Rita Lama dan Shiva Hari Ghimire, serta menjaga perhatian publik lewat pemberitaan media lokal. Kolaborasi lintas sektor itu dinilai penting untuk melawan taktik industri yang bergerak di banyak front sekaligus.

Pengalaman delapan tahun sebelumnya menjadi modal. Pemerintah Nepal pernah menang setelah melewati puluhan persidangan, dan Romika berharap pola serupa terulang untuk kebijakan 100 persen.

Paparan Romika di Kuta menjadi bagian dari pertukaran pengalaman antarnegara di kawasan Asia Pasifik. Kisah Nepal menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian tembakau yang paling berani selalu berhadapan dengan perlawanan paling keras.

Informasi lebih lanjut soal dinamika pengendalian tembakau di kawasan dapat ditelusuri melalui pemberitaan kabarnusa.com, sementara kerangka kebijakan pengendalian tembakau global dapat dilihat di laman WHO.

Analisis Redaksi

Kisah Nepal memberi pelajaran yang jarang dibahas dalam diskusi kebijakan publik di Indonesia: regulasi tembakau tidak pernah selesai di meja parlemen. Setelah aturan disahkan, pertarungan pindah ke pengadilan, dan di sanalah industri paling sering menang bukan karena argumennya kuat, tetapi karena waktu.

Delapan tahun dan lebih dari 40 persidangan untuk aturan 75 persen adalah angka yang berbicara sendiri. Litigasi berulang berfungsi sebagai rem taktis. Setiap penundaan menunda perlindungan, dan setiap tahun yang hilang berarti generasi baru perokok tumbuh tanpa peringatan yang layak.

Yang patut dicatat dari paparan Romika adalah pentingnya ekosistem. Ada organisasi masyarakat sipil, pakar hukum, media lokal, dan pemerintah kota yang bergerak bersama. Tanpa kolaborasi itu, gugatan industri akan jauh lebih mudah menggulung kebijakan di ruang sidang yang sepi perhatian.

Bagi negara-negara yang sedang menyusun aturan serupa, termasuk Indonesia, pengalaman Nepal adalah peringatan sekaligus peta jalan. Keberanian menerapkan peringatan kesehatan 100 persen harus disertai kesiapan menghadapi gugatan panjang dan kemampuan menjaga isu tetap hidup di ruang publik.