Ijazah Gibran Memanas: Hampir Semua Partai DPR Kini Mengarah ke HMP

Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergerak ke jalur konstitusional. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebut hampir semua partai di parlemen kini mengarah pada penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP).

Pernyataan itu disampaikan Khozin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Ia mengaku komunikasi informal antara partai-partai masih berjalan intensif hingga hari itu.

“Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat. Apakah kemudian nanti dibacakan di paripurna siang ini, kita tunggu saja,” ujar Khozin, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV.

Dari Interpelasi ke Angket, Lalu Mengarah ke HMP

Wacana pengawasan terhadap polemik ijazah Gibran bukan barang baru. Sebelum HMP mencuat, sejumlah anggota DPR sudah melempar gagasan penggunaan hak interpelasi dan hak angket. Ketiganya merupakan hak konstitusional yang melekat pada fungsi pengawasan parlemen.

Khozin menegaskan hal itu. Menurut dia, interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat adalah hak setiap anggota DPR, bukan hak fraksi ataupun partai politik.

“Yang pertama, tiga hak, apakah itu interpelasi, hak angket, ataupun hak menyatakan pendapat, sekali lagi itu adalah hak anggota, bukan hak fraksi,” katanya.

Penegasan itu penting karena praktik di lapangan kerap berbeda. Pengajuan hak biasanya berangkat dari rapat fraksi, lalu dibawa ke tingkat parlemen. Namun secara regulasi, kata Khozin, yang menandatangani dan mengusulkan tetap anggota.

Ia menjelaskan, seluruh anggota DPR memiliki ketiga hak tersebut. Karena itu, dinamika dukungan bisa berubah cepat, tergantung sikap masing-masing anggota di lapangan.

Soal pembacaan di paripurna, Khozin tidak mau mendahului. Ia memilih menunggu agenda sidang siang itu. “Apakah kemudian nanti dibacakan di paripurna siang ini, kita tunggu saja,” ujarnya.

Syarat 25 Anggota dan Dua Fraksi Jadi Penentu

Pengajuan HMP tidak bisa dilakukan sembarang anggota. Ada ambang batas yang harus dipenuhi sebelum usulan bisa diproses lebih lanjut.

Khozin menyebut syarat minimal 25 anggota DPR yang berasal dari sedikitnya dua fraksi. Jika angka itu tercapai, secara regulasi usulan sudah bisa berjalan.

“Persyaratannya adalah 25 minimal terdiri dari dua fraksi. Jadi memenuhi 25 itu sudah cukup secara regulasi untuk diproses lebih lanjut,” jelasnya.

Ambang batas tersebut relatif ringan di parlemen yang berisi ratusan anggota. Dengan delapan partai di DPR, pengumpulan 25 tanda tangan bukan perkara sulit bila ada kesepakatan politik.

Karena itu, pernyataan Khozin soal “hampir semua partai” menjadi sinyal bahwa dukungan mulai mengeras. Namun ia tidak menyebut partai mana saja yang sudah menyatakan sikap resmi.

Yang ia gambarkan hanya diskusi informal. Belum ada keputusan resmi fraksi yang disampaikan ke publik pada Selasa pagi itu.

PKB Belum Bersikap Resmi, Khozin Bicara Pribadi

Khozin menegaskan posisinya. Secara pribadi, ia mendukung penggunaan hak menyatakan pendapat. Tetapi ia langsung memberi catatan penting.

Dukungan itu, kata dia, merupakan sikap pribadi sebagai anggota DPR. Bukan keputusan resmi PKB maupun Fraksi PKB.

Pemisahan sikap semacam ini lazim di parlemen. Anggota bisa berbicara lebih keras daripada partainya, terutama saat isu yang dibawa menyangkut jabatan publik tingkat tinggi.

PKB sendiri merupakan partai yang berada di koalisi pemerintahan. Sikap fraksi tentu mempertimbangkan banyak hal, termasuk dampak politik terhadap stabilitas kabinet.

Karena itu, pernyataan Khozin bisa dibaca sebagai uji balon. Ia membuka ruang wacana tanpa mengikat partai secara kelembagaan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pimpinan Fraksi PKB soal arah sikap terhadap HMP.

Isu Pengunduran Diri Gibran Belum Terkonfirmasi

Di luar soal HMP, beredar isu pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden. Khozin mengaku belum menerima informasi resmi mengenai kabar tersebut.

“Ya, kita belum menerima secara resmi. Kalau dengar-dengar ya mungkin teman-teman media yang lebih paham,” pungkasnya.

Ia menyebut persoalan itu akan disikapi melalui mekanisme kelembagaan apabila benar-benar terjadi. Artinya, DPR akan menunggu prosedur resmi sebelum mengambil langkah.

Pernyataan itu menunjukkan parlemen belum memposisikan diri pada skenario terburuk. Fokus saat ini masih pada penggunaan hak pengawasan atas polemik ijazah.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR menunggu surat dari Mahkamah Agung (MA) sebelum membahas aspirasi hak angket terkait Gibran. Pernyataan itu menjadi penanda bahwa jalur hukum dan jalur politik berjalan beriringan.

Dengan dua jalur berjalan simultan, keputusan soal HMP bisa bergantung pada perkembangan di MA. Bila surat masuk, tekanan politik di parlemen berpotensi menguat.

Apa Dampaknya bagi Pemerintahan dan Publik

HMP bukan hak pengawasan biasa. Jika bergulir sampai tahap akhir, mekanisme ini bisa berujung pada pernyataan pendapat DPR terhadap penyelenggara negara.

Prosesnya panjang. Usulan harus memenuhi syarat, dibahas, lalu diputuskan dalam rapat paripurna. Setiap tahap membuka ruang tarik-menarik politik.

Bagi publik, polemik ijazah menyangkut kredibilitas pejabat tinggi. Karena itu, tarik-menarik di parlemen akan disorot ketat, terutama soal transparansi dokumen dan proses verifikasi.

Bagi pemerintahan, pengajuan HMP bisa mengganggu agenda legislasi. Energi politik parlemen akan tersedot ke isu ini, sementara banyak rancangan undang-undang menunggu pembahasan.

Berikut poin-poin kunci dari pernyataan Khozin:

• Hampir semua partai DPR disebut mengarah pada HMP terkait ijazah Gibran.
• Interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat adalah hak anggota, bukan hak fraksi.
• Syarat HMP minimal 25 anggota dari sedikitnya dua fraksi.
• Khozin mendukung HMP secara pribadi, bukan atas nama PKB.
• Isu pengunduran diri Gibran belum diterima DPR secara resmi.

Yang belum jelas, apakah dukungan informal itu akan berubah menjadi dokumen resmi. Bila 25 tanda tangan terkumpul, proses bisa bergerak cepat. Bila tidak, wacana HMP berhenti sebagai manuver politik.

Publik akan menilai berdasarkan hasil, bukan pernyataan. Apakah DPR benar-benar menempuh jalur konstitusional, atau hanya membangun tekanan politik jangka pendek.

Analisis Redaksi: Uji Keseriusan Parlemen

Pernyataan Khozin menarik karena ia menyebut hampir semua partai, tetapi sekaligus menegaskan bahwa dirinya bicara pribadi. Dua hal itu sulit dipisahkan. Di satu sisi, ia memberi sinyal kuat bahwa dukungan HMP menguat. Di sisi lain, ia menjaga jarak dari keputusan resmi PKB.

Pola semacam ini lazim menjelang keputusan besar di parlemen. Anggota bicara lebih dulu, partai menyusul kemudian. Tujuannya jelas: mengukur reaksi publik dan menakar risiko politik sebelum sikap resmi diambil.

Publik berhak menuntut kejelasan. Polemik ijazah bukan sekadar perdebatan dokumen. Ia menyangkut integritas proses pencalonan pejabat tinggi negara. Bila DPR serius, jalur HMP harus ditempuh dengan dokumen resmi, bukan lewat pernyataan di koridor parlemen.

Sebaliknya, bila dukungan berhenti pada wacana, publik akan membaca itu sebagai manuver tanpa ujung. Parlemen pun berisiko kehilangan kredibilitas sebagai lembaga pengawas.

Karena itu, tenggatnya sederhana. Dalam hitungan hari, mestinya jelas berapa anggota yang menandatangani usulan HMP dan dari fraksi mana saja. Tanpa angka itu, klaim “hampir semua partai” hanya menjadi kalimat yang menggantung.

Langkah berikutnya berada di tangan pimpinan DPR dan fraksi-fraksi. Mereka bisa mempercepat pembahasan, atau menunggu surat MA seperti disampaikan Dasco. Keduanya pilihan politik, dan keduanya akan diuji publik.

Sumber: metrotvnews.com, dpr.go.id