Bansos Barito Selatan 2026: 13 Ribu Paket Sembako untuk KPM Desil 1-4

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, mengalokasikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada 13 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh desa dan kelurahan. Penyaluran dijadwalkan pada akhir 2026 dengan dasar data DTSEN kategori Desil 1 sampai 4.

Kepala Dinas Sosial Barito Selatan Syahdani menyampaikan hal itu di Buntok, Selasa, 10 November 2026. Menurut dia, penyaluran bantuan tersebut merupakan salah satu pelaksanaan program tahun 2026.

"Bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di daerah ini," kata Syahdani.

Rincian Program Bansos Barito Selatan dan Sasaran 13 Ribu KPM

Bantuan yang akan disalurkan pada akhir tahun 2026 itu diarahkan untuk mengurangi beban belanja dan pengeluaran rumah tangga. Sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari keluarga kurang mampu.

Syahdani menjelaskan, penentuan penerima tidak dilakukan sembarangan. Pemerintah daerah mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya masyarakat yang masuk kategori Desil 1 sampai 4.

"Jadi, orientasi bantuan ini adalah masyarakat kurang mampu yang berada pada Desil 1 sampai Desil 4. Kami menggunakan DTSEN sebagai dasar penentuan penerima bantuan," jelasnya.

Jumlah paket yang disiapkan sekitar 13 ribu untuk Keluarga Penerima Manfaat. Penyalurannya menyeluruh ke seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Barito Selatan, bukan hanya di pusat pemerintahan Buntok.

Beberapa poin teknis program ini:

• Bentuk bantuan: paket sembako atau bantuan pangan.
• Jumlah penerima: sekitar 13 ribu KPM.
• Basis data: DTSEN, kategori Desil 1 sampai 4.
• Jadwal penyaluran: akhir tahun 2026.
• Cakupan wilayah: seluruh desa dan kelurahan di Barito Selatan.
• Pelaksana: Dinas Sosial Barito Selatan.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sendiri merupakan basis data tunggal yang dipakai pemerintah untuk menyasar program perlindungan sosial. Rujukan Desil 1 sampai 4 menempatkan penerima pada kelompok 40 persen terbawah dalam klasifikasi kesejahteraan.

Alasan Penyaluran: Tekanan Ekonomi dan Rentetan Bencana

Ada konteks yang membuat bantuan ini dinilai mendesak. Syahdani menyebut masyarakat di Barito Selatan beberapa bulan terakhir menghadapi berbagai bencana.

Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan ekstrem, hingga kabut asap. Ketiga persoalan itu berdampak terhadap kesehatan maupun perekonomian warga.

Karhutla dan kabut asap bukan persoalan baru di Kalimantan Tengah. Pada musim kemarau, titik panas muncul dan asap kerap menutup jarak pandang serta memicu gangguan pernapasan. Kekeringan ekstrem memperparah kondisi karena pasokan air bersih dan hasil kebun warga ikut terganggu.

Dampak ekonominya berlapis. Belanja rumah tangga membengkak, sementara pendapatan dari hasil kebun atau upah harian bisa turun. Di titik inilah bantuan pangan bekerja sebagai penyangga konsumsi sehari-hari.

Pemerintah daerah menempatkan bansos sebagai bentuk kehadiran negara di tengah tekanan tersebut. "Bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat," ujar Syahdani, seperti dikutip dari laporan ANTARA News Kalteng.

Syahdani menambahkan, program tersebut sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DTSEN Jadi Penentu: Mengapa Desil 1-4 Dipilih

Pemilihan Desil 1 sampai 4 mencerminkan upaya mempersempit sasaran. Dalam DTSEN, rumah tangga diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 adalah kelompok paling bawah, sementara Desil 4 masih berada dalam kategori rentan.

Dengan patokan itu, Dinas Sosial tidak perlu menyusun daftar penerima dari nol. Basis data yang sama dipakai untuk program perlindungan sosial lain, sehingga risiko duplikasi penerima bisa ditekan.

Namun, basis data hanya sekuat pemutakhirannya. Warga yang baru jatuh miskin karena bencana atau kehilangan pekerjaan bisa belum masuk dalam DTSEN. Sebaliknya, penerima yang kondisi ekonominya sudah membaik bisa tetap terdaftar.

Karena itu, verifikasi lapangan tetap menjadi kunci. Pemerintah desa dan kelurahan berada di garis depan untuk memastikan paket sembako tidak salah alamat. Mekanisme pemutakhiran data sosial ekonomi menjadi penentu apakah 13 ribu paket benar-benar sampai ke rumah tangga yang membutuhkan.

Penyaluran yang menyebar ke seluruh desa dan kelurahan juga menghadirkan tantangan logistik tersendiri. Barito Selatan memiliki wilayah dengan akses jalan dan sungai yang tidak selalu mudah, terutama saat musim hujan atau saat debit air berubah.

Harapan Keberlanjutan Program pada 2027

Syahdani berharap program bantuan sosial tersebut dapat terus dilaksanakan pada tahun 2027. Dengan begitu, semakin banyak masyarakat yang membutuhkan bisa terbantu.

Harapan itu masuk akal mengingat tekanan ekonomi tidak berhenti saat tahun berganti. Pemulihan pascabencana, terutama setelah karhutla dan kekeringan, biasanya membutuhkan waktu lebih dari satu musim.

Keberlanjutan program akan bergantung pada ruang fiskal daerah. Dalam laporan ANTARA, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Barito Selatan sempat tertunda, seperti diberitakan dalam artikel kanal berita Kalteng ANTARA. Penundaan pembahasan anggaran bisa memengaruhi ritme program tahun berikutnya.

"Kita berharap, bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima," demikian Syahdani.

Pernyataan itu menutup penjelasan soal program, tetapi sekaligus membuka pekerjaan rumah. Tepat sasaran bukan sekadar kalimat penutup, melainkan ukuran keberhasilan yang harus dibuktikan di lapangan.

Dampak yang Diharapkan bagi Rumah Tangga Penerima

Bagi rumah tangga penerima, paket sembako berarti pengurangan pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Uang yang semula dialokasikan membeli beras, minyak, atau gula bisa dialihkan untuk kebutuhan lain, termasuk biaya sekolah anak atau pengobatan.

Efeknya memang tidak besar secara nominal per keluarga. Namun, dalam jangka pendek, bantuan pangan membantu menjaga konsumsi tetap stabil saat pendapatan tidak menentu.

Yang perlu dicatat, bansos bersifat sementara. Bantuan ini tidak menggantikan pemulihan ekonomi warga. Karena itu, program semacam ini biasanya dinilai berhasil bila dibarengi dengan pemulihan sumber penghidupan, misalnya akses air bersih saat kekeringan atau dukungan bagi petani dan pekebun yang terdampak karhutla.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kini memegang dua pekerjaan sekaligus: memastikan 13 ribu paket sampai tepat waktu, dan menjaga agar data penerima tetap mutakhir hingga penyaluran akhir tahun.

Analisis Redaksi

Langkah Pemkab Barito Selatan mengalokasikan 13 ribu paket sembako layak diapresiasi, terutama karena menyentuh desa dan kelurahan di seluruh wilayah, bukan hanya perkotaan. Namun, keputusan memakai DTSEN Desil 1 sampai 4 sebagai satu-satunya patokan perlu dibaca dengan hati-hati.

Bencana yang disebut Syahdani, mulai karhutla, kekeringan ekstrem, hingga kabut asap, menciptakan kelompok rentan baru. Sebagian warga yang sebelumnya berada di Desil 5 atau 6 bisa turun kelas dalam hitungan bulan. Jika DTSEN tidak diperbarui, mereka berisiko tidak masuk daftar meski kondisinya sudah memburuk. Sebaliknya, penerima lama yang ekonominya membaik bisa tetap menerima.

Karena itu, verifikasi di tingkat desa dan kelurahan bukan formalitas. Pemerintah daerah perlu memastikan ada mekanisme pengaduan dan koreksi data sebelum paket disalurkan pada akhir tahun. Tanpa itu, klaim "tepat sasaran" sulit diuji secara publik.

Catatan kedua menyangkut waktu. Penyaluran yang dijadwalkan akhir 2026 berarti bantuan datang setelah bencana berlalu. Nilainya tetap membantu, tetapi daya jangkau terhadap kondisi darurat menjadi terbatas. Bila program dilanjutkan pada 2027, penjadwalan yang lebih responsif terhadap musim kemarau dan karhutla akan lebih bermakna.

Soal keberlanjutan, harapan Syahdani agar program berlanjut pada 2027 sangat bergantung pada kepastian anggaran. Tertundanya pembahasan KUA-PPAS APBD menjadi sinyal yang tidak bisa diabaikan. Bansos yang direncanakan matang bisa kehilangan momentum jika ruang fiskal daerah tidak segera dipastikan.