Hak Imunitas Advokat dalam RUU Advokat: Jangan Sampai Jadi Impunitas

Advokat adalah profesi mulia yang rentan kriminalisasi sehingga butuh perlindungan negara. Namun, batas perlindungan dalam RUU Advokat harus jelas agar tidak menjadi impunitas.

Peringatan itu mencuat di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang Advokat yang tengah bergulir di DPR. Hak imunitas menjadi salah satu isu krusial yang diperdebatkan. Di satu sisi, advokat membutuhkan tameng agar tidak mudah dipidana saat menjalankan tugas. Di sisi lain, perlindungan tanpa batas berisiko melahirkan kekebalan yang merugikan pencari keadilan.

Mengapa Advokat Rentan Kriminalisasi?

Advokat menjalankan fungsi mulia: mendampingi klien, membela hak-hak hukum, dan memastikan proses peradilan berjalan adil. Dalam praktiknya, mereka sering berhadapan dengan pihak yang lebih kuat, termasuk aparat penegak hukum atau korporasi besar. Ketika advokat agresif membela klien, tekanan balik kerap muncul. Laporan pidana terhadap advokat menjadi senjata untuk melemahkan pembelaan.

Contoh paling dikenal adalah kasus yang menimpa advokat senior dalam beberapa tahun terakhir. Mereka dituduh menghalangi penyidikan atau menyebarkan informasi palsu saat membela klien. Kasus-kasus semacam ini memicu kekhawatiran bahwa profesi advokat sedang dikriminalisasi. Organisasi advokat seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) berulang kali menyuarakan hal ini.

Hak imunitas sebenarnya bukan hal baru. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 15 menyebut advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien. Namun, ketentuan itu dinilai belum cukup melindungi advokat dari jerat pidana. RUU Advokat berupaya memperkuat perlindungan tersebut.

Batas Imunitas yang Harus Diperjelas

Masalahnya, rumusan hak imunitas dalam RUU Advokat belum sepenuhnya jelas. Tanpa batasan tegas, hak imunitas bisa disalahgunakan. Advokat yang terbukti melakukan pelanggaran serius, seperti menyuap saksi, memalsukan bukti, atau menghalangi penyidikan, bisa berlindung di balik imunitas. Ini yang harus dicegah.

Pakar hukum pidana dari berbagai universitas mengingatkan bahwa imunitas hanya berlaku untuk tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas profesinya. Jika advokat melakukan tindak pidana di luar tugas, perlindungan tidak boleh berlaku. Prinsipnya sederhana: imunitas melekat pada fungsi, bukan pada orang.

• Imunitas hanya untuk perbuatan yang dilakukan dalam kapasitas membela klien.
• Tidak melindungi advokat yang melakukan suap, pemalsuan bukti, atau obstruction of justice.
• Harus ada mekanisme uji cepat agar laporan pidana terhadap advokat tidak langsung diproses tanpa verifikasi.

Sejumlah organisasi advokat mengusulkan agar RUU mengatur prosedur klarifikasi sebelum penyidikan. Tujuannya agar advokat tidak langsung berstatus tersangka hanya karena laporan pihak yang kalah. Namun, usulan ini juga menuai kritik karena bisa dianggap menghambat penegakan hukum.

Belajar dari Negara Lain

Di banyak negara, advokat memang dilindungi dari tuntutan pidana saat menjalankan tugas. Di Inggris, misalnya, advokat memiliki kekebalan dari tuntutan hukum terkait advokasi di pengadilan. Namun, kekebalan itu tidak berlaku untuk tindak pidana umum. Di Amerika Serikat, advokat dilindungi oleh prinsip zealous representation, tetapi tetap bisa dituntut jika terlibat dalam kejahatan.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap advokat bukan hal aneh. Yang penting adalah garis demarkasi yang jelas antara pembelaan yang sah dan tindak pidana. RUU Advokat perlu merumuskan garis itu secara tegas.

Dampak jika Imunitas Tanpa Batas

Jika hak imunitas dirumuskan terlalu luas, dampaknya bisa serius. Pertama, masyarakat sulit mendapatkan keadilan jika advokat nakal berlindung di balik imunitas. Kedua, integritas profesi advokat bisa tercoreng. Ketiga, penegakan hukum menjadi timpang karena advokat seolah kebal hukum.

Sebaliknya, jika hak imunitas terlalu sempit, advokat akan terus dibayangi kriminalisasi. Mereka takut membela klien secara maksimal. Pada akhirnya, kualitas pembelaan menurun dan hak konstitusional warga negara untuk didampingi advokat menjadi terancam.

Karena itu, pembahasan RUU Advokat harus melibatkan semua pemangku kepentingan: organisasi advokat, akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Jangan sampai RUU ini hanya menjadi kompromi politik yang menguntungkan satu pihak.

Langkah Selanjutnya

DPR dan pemerintah perlu memastikan RUU Advokat tidak hanya mengatur hak imunitas, tetapi juga mekanisme pengawasan dan sanksi. Advokat yang melanggar kode etik harus ditindak oleh dewan kehormatan. Advokat yang melakukan tindak pidana harus diproses secara pidana tanpa hambatan.

Selain itu, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat tentang arti imunitas advokat. Jangan sampai publik menganggap advokat kebal hukum. Edukasi ini penting agar kepercayaan terhadap profesi advokat tetap terjaga.

Organisasi advokat juga dituntut memperketat pengawasan internal. Jika ada anggotanya yang nakal, jangan dilindungi. Justru mereka harus dihadapkan pada proses etik dan pidana. Dengan begitu, imunitas tidak berubah menjadi impunitas.

Analisis Redaksi

Pembahasan hak imunitas dalam RUU Advokat ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, perlindungan ini adalah kebutuhan mendesak untuk mencegah kriminalisasi. Advokat yang berani membela klien sering kali menghadapi tekanan dari pihak yang berkuasa. Tanpa perlindungan, profesi advokat akan kehilangan independensinya. Sejarah mencatat banyak advokat yang dipenjara karena membela klien yang berseberangan dengan penguasa.

Namun, perlindungan tanpa batas adalah resep untuk melahirkan impunitas. Advokat bukan malaikat. Ada juga oknum yang menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi, seperti menyuap saksi atau memanipulasi bukti. Jika RUU Advokat memberikan imunitas terlalu luas, oknum-oknum ini akan berlindung di baliknya. Masyarakat yang dirugikan tidak punya jalan untuk menuntut keadilan.

Karena itu, rumusan hak imunitas harus dibuat secara presisi. Batasi pada perbuatan yang benar-benar merupakan bagian dari fungsi advokasi. Di luar itu, advokat tetap tunduk pada hukum pidana. Mekanisme klarifikasi sebelum penyidikan juga perlu dirancang agar tidak menjadi penghalang bagi korban yang ingin melapor. Yang terpenting, RUU Advokat harus memuat sistem pengawasan yang kuat, termasuk peran dewan kehormatan yang independen. Dengan begitu, imunitas advokat tidak berubah menjadi impunitas, dan keadilan tetap bisa diakses oleh semua.

Sumber: hukumonline.com, peradi.org