Anggota DPR AS dari Partai Republik Ajukan Pemakzulan Pete Hegseth Terkait Perang Iran

Anggota DPR AS dari Partai Republik Thomas Massie mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Menteri Perang Pete Hegseth pada Senin (9/11), hanya beberapa hari setelah Partai Republik kalah besar dalam pemilu paruh waktu. Massie menuduh Hegseth melanggar hukum dengan melanjutkan perang melawan Iran tanpa otorisasi Kongres.

Kronologi Pengajuan Pasal Pemakzulan

Langkah Massie ini menandai eskalasi konflik internal di Partai Republik. Menurut laporan media, pemungutan suara di DPR AS atas resolusi tersebut diperkirakan akan dilakukan paling cepat pada pekan ini. Perang melawan Iran yang dimulai pada akhir Februari semakin tidak populer di kalangan masyarakat AS. Beberapa anggota Partai Republik menyalahkan perang itu atas kekalahan besar partai dalam pemilu paruh waktu.

Massie, yang telah lama menjadi kritikus Trump dan akan meninggalkan Kongres pada akhir tahun ini, mengajukan delapan dakwaan terhadap Hegseth. Dakwaan utama menyatakan bahwa Hegseth melanggar tiga ketentuan dalam Resolusi Kewenangan Perang 1973. Resolusi ini membatasi kemampuan presiden untuk mengirim pasukan ke permusuhan tanpa persetujuan Kongres.

“Dengan terlibat dalam permusuhan di Iran selama lebih dari 90 hari tanpa otorisasi Kongres, Menteri Hegseth melanggar hukum dan harus dimintai pertanggungjawaban,” ujar Massie dalam pernyataannya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Thomas Massie bukan sosok asing dalam kritik terhadap pemerintahan Trump. Ia dikenal sebagai anggota Partai Republik yang sering bersuara berbeda. Dalam pernyataannya, Massie menegaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan Hegseth lebih dari sekadar perang ilegal.

“Pelanggaran konstitusional Menteri Hegseth melampaui perang ilegal di Iran. Dia menyalahgunakan wewenang jabatannya untuk mengabaikan resolusi Kongres mengenai kewenangan perang, menculik sejumlah pemimpin asing, serta mengintimidasi para kritikus pemerintahan Trump dengan melakukan tindakan balasan terhadap mereka karena menggunakan kebebasan berbicara,” lanjut Massie.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengkritik seruan Partai Demokrat untuk memakzulkan Hegseth. “Saya rasa itu mengerikan. Yang mereka lakukan hanyalah berbicara tentang memakzulkan semua orang,” ujar Trump kepada wartawan.

Hegseth sendiri pada Senin mengatakan bahwa dirinya akan mengadakan konferensi pers pada Selasa (10/11) untuk membahas hal tersebut. Ia belum memberikan komentar lebih lanjut mengenai tuduhan Massie.

Latar Belakang dan Konteks Perang Iran

Perang melawan Iran dimulai pada akhir Februari dan hingga kini telah berlangsung lebih dari 90 hari. Konflik ini menjadi sorotan karena tidak mendapat lampu hijau dari Kongres. Resolusi Kewenangan Perang 1973 mengharuskan presiden melaporkan dan mendapatkan persetujuan Kongres dalam waktu 60 hari setelah mengirim pasukan ke permusuhan. Perpanjangan hingga 90 hari masih diperbolehkan, tetapi setelah itu presiden harus menarik pasukan atau mendapatkan otorisasi baru.

Massie menilai Hegseth telah melampaui batas waktu tersebut tanpa izin. Hal ini diperkuat dengan pernyataannya bahwa Hegseth mengabaikan resolusi Kongres. Selain itu, tuduhan penculikan pemimpin asing dan intimidasi terhadap kritikus menambah bobot dakwaan. Meski demikian, belum ada bukti rinci yang dipaparkan Massie terkait tuduhan tersebut.

Kekalahan Partai Republik dalam pemilu paruh waktu menjadi latar politik yang memperkeruh situasi. Sejumlah anggota Partai Republik mulai menyalahkan perang Iran sebagai penyebab utama. Hal ini memicu perpecahan di internal partai, dengan Massie mengambil langkah berani mengajukan pemakzulan terhadap anggota kabinet dari partainya sendiri.

Dampak dan Reaksi

Pengajuan pasal pemakzulan ini berpotensi mengguncang stabilitas politik AS. Meskipun Massie akan meninggalkan Kongres akhir tahun ini, langkahnya bisa memicu dukungan dari anggota Partai Republik lain yang tidak puas dengan perang. Partai Demokrat sendiri sebelumnya telah menyerukan pemakzulan Hegseth, sehingga suara bisa bergabung.

Pemungutan suara di DPR AS diperkirakan berlangsung pekan ini. Jika resolusi lolos, proses pemakzulan akan berlanjut ke Senat. Namun, mengingat mayoritas saat ini, kemungkinan besar resolusi tidak akan lolos tanpa dukungan signifikan dari Partai Republik. Meski begitu, langkah Massie tetap menjadi sinyal ketidakpuasan terhadap kebijakan perang Presiden Trump.

Reaksi dari Gedung Putih dan Pentagon belum keluar secara resmi. Konferensi pers Hegseth pada Selasa (10/11) dinantikan untuk memberikan klarifikasi. Sementara itu, publik AS semakin vokal menolak perang Iran, yang telah menelan biaya besar dan korban jiwa.

Langkah Selanjutnya

Setelah pengajuan pasal pemakzulan, DPR AS akan menjadwalkan pemungutan suara. Massie berharap resolusi ini setidaknya memaksa Kongres untuk mengambil sikap tegas terhadap perang. Ia juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban konstitusional.

Hegseth dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Selasa (10/11) untuk merespons tuduhan. Sementara itu, Partai Republik masih berusaha meredam dampak kekalahan pemilu, dan isu pemakzulan ini bisa menjadi ujian loyalitas bagi anggota partai terhadap Trump.

Jika pemungutan suara berlangsung pekan ini, hasilnya akan menjadi indikator seberapa besar dukungan terhadap kebijakan perang di Kongres. Massie, yang akan segera meninggalkan Kongres, tampaknya tidak gentar menghadapi konsekuensi politik.

Analisis Redaksi

Langkah Thomas Massie mengajukan pemakzulan terhadap Pete Hegseth adalah sinyal kuat bahwa perang Iran telah menjadi bumerang politik bagi Partai Republik. Kekalahan dalam pemilu paruh waktu menjadi pemicu, tetapi akar masalahnya adalah pelanggaran prosedural yang selama ini diabaikan. Resolusi Kewenangan Perang 1973 bukan sekadar formalitas; ia adalah benteng konstitusional yang membatasi kekuasaan presiden dalam membawa negara ke perang. Jika Hegseth terbukti melanggar, maka ini adalah preseden buruk bagi check and balance.

Namun, pemakzulan ini juga sarat nuansa politik. Massie adalah kritikus Trump yang akan segera pensiun, sehingga langkahnya bisa dilihat sebagai upaya meninggalkan warisan oposisi. Dukungan dari Partai Demokrat akan membuatnya menjadi isu partisan, bukan murni konstitusional. Publik AS yang lelah perang mungkin menyambut baik, tetapi hasil pemungutan suara kemungkinan besar tidak akan mencapai ambang batas yang diperlukan. Meski demikian, tekanan politik terhadap Hegseth dan Trump tetap nyata.

Yang paling krusial adalah bagaimana Kongres merespons. Jika mayoritas tetap membiarkan perang berlanjut tanpa otorisasi, maka prinsip kewenangan perang semakin tergerus. Sebaliknya, jika resolusi ini memicu debat serius, setidaknya ada upaya mengembalikan fungsi pengawasan legislatif. Konferensi pers Hegseth pada Selasa akan menjadi momen penting untuk melihat arah pemerintahan. Satu hal yang pasti: perang Iran telah mengubah lanskap politik AS, dan Partai Republik kini menghadapi ujian internal yang tidak mudah.

Sumber: niaga.asia, xinhuanet.com